miau ideologis

KPK Minta Gedung Baru Rp90 M?

2012-02-29T18:37:00.000-08:00

Gedung baru KPK dibutuhkan untuk menampung sedikitnya 400 pegawai baru.

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta agar Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui pembangunan gedung baru KPK.

Pasalnya hingga saat ini, anggaran untuk program tersebut masih diberi tanda bintang dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Itu artinya,belum pasti disetujui.

"Kami harapkan rencana membangun gedung itu bintangnya dihapus. Ini terserah pada Komisi III, yang jelas problem antara perkara yang masuk dengan sumber daya manusia yang ada membuat kami mengalami keterbatasan," kata Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas, di Gedung DPR saat Rapat Dengar Pendapat dengan KPK, hari ini.

Gedung baru tersebut dibutuhkan karena KPK membutuhkan pegawai baru sekitar 400 orang. Saat ini tercatat, 700 pegawai di lembaga pimpinan Abraham Samad tersebut. "Kira-kira masih butuh 400 pegawai lagi," lanjutnya.

Berdasarkan surat yang diterima KPK, anggaran rencana pembangunan gedung baru tersebut belum ditandatangani karena permintaan pimpinan DPR atas permintaan Komisi III kepada Kementerian Keuangan.

Diajukan Sejak 2009

Ditemui terpisah, Jubir KPK Johan Budi SP menuturkan, pengajuan anggaran untuk pembangunan gedung itu sejatinya telah dilakukan sejak 2009 untuk dianggarkan 2010.

"Pada 2009 pernah diajukan untuk anggaran 2010, tapi belum disetujui oleh DPR," katanya, saat dihubungi beritasatu.com, di Jakarta.

Johan menuturkan, untuk membangun gedung baru, KPK mengajukan anggaran senilai Rp90 miliar. "Waktu itu pernah mengajukan anggaran senilai Rp90 miliar untuk pembangunan gedung dan ruang tahanan," kata Johan.

Penentuan lokasi, menurut Johan, ditentukan oleh Kementerian Keuangan. "Lokasi waktu itu sudah disediakan oleh Kementerian Keuangan," ujarnya.

Rencananya, menurut Johan, gedung baru KPK harus bisa menampung sekitar 700 hingga seribu pegawai KPK.

Menanggapi itu, Anggota Komisi III dari F-Gerindra Martin Hutabarat mengatakan, sejatinya pembangunan gedung baru KPK itu sudah disetujui oleh komisi hukum. "Kami mendukung pembangunan gedung baru KPK. Jangan seolah-olah kami menghalangi," kata dia dalam kesempatan yang sama.(beritasatu.com, Rapat di DPR, KPK Minta Gedung Baru Rp90 M.
Selasa, 28 Februari 2012)

Ada apa Dibalik Penarikan Militer AS dari Irak ?

2012-02-29T18:30:00.000-08:00

Pertanyaan:

Perdana Menteri Irak Nouri al-Maliki pada hari Sabtu 31/12/2011 mengumumkan dimulainya perayaan atas hengkangnya militer Amerika. Sebelum itu pada tanggal 12/12/2011, Nouri al-Maliki berkunjung ke Amerika dan bertemu dengan presiden Obama dan wapres Biden yang juga penanggungjawab pemantauan isu Irak. Al-Maliki juga bertemu dengan menlu AS Hillary Clinton untuk membahas pengaturan situasi di Irak pasca penarikan militer Amerika. Dan pada tanggal 15/12/2011, menhan AS Leon Paneta mengumumkan pelaksanaan keputusan penghentian operasi militer AS di Irak. Untuk itu dibuat perayaan kecil untuk menyambut penarikan tersebut di bandara Baghdad dimana bendera Amerika diturunkan dan sebagai gantinya bendera Irak dinaikkan.

Perayaan itu seharusnya dilihat seperti apa? Apakah AS benar-benar menarik diri secara penuh dari Irak? Apakah AS gagal merealisasi tujuan-tujuannya, atau sebaliknya malah berhasil merealisasi apa yang diinginkan dengan menancapkan pengaruh di Irak dan menghancurkan Irak sebagai satu negara yang memiliki kekuatan yang berpengaruh? Apakah penarikan itu ada faedahnya bagi pemilihan Obama?

Jawaban:

Perayaan atas lenyapnya pendudukan merupakan perkara yang besar. Allah SWT telah mengharamkan kaum kafir memiliki pengaruh di negeri-negeri kaum muslim. Allah SWT berfirman:

وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman. (QS an-Nisa‘ [4]: 141)

Namun itu jika pendudukan benar-benar lenyap mulai dari akar, cabang-cabang dan daunnya. Sehingga pengaruhnya lenyap, begitu pula ide-ide dan perundang-undangannya. Lenyap pula antek-antek yang terus menyanjungnya siang malam! Pada saat begitulah perayaan itu benar-benar memiliki rasa kemenangan dan kegembiraan.

وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ ﴿٤﴾ بِنَصْرِ اللَّهِ ۚ

Dan di hari itu bergembiralah orang-orang yang beriman karena pertolongan Allah (QS ar-Rum [30]: 4-5)

Sebaliknya, jika pendudukan masih eksis dengan rancana dan fisiknya, akan tetapi dimasukkan sesuatu atas namanya, maka pada saat demikian perayaan itu tidak memiliki rasa kemenangan dan kegembiraan.

Untuk menjelaskan hakikat jawaban tersebut maka kami paparkan perkara-perkara berikut:

1. Sudah diketahui bersama bahwa sebelum datangnya pemerintahan saat ini di bawah presiden Obama, Amerika telah memutuskan untuk menarik diri dari Irak. Maka pemerintahan sebelumnya di bawah Bush yang mengambil keputusan menginvasi Irak, telah memaksakan perjanjian keamanan terhadap Irak pada tanggal 17/11/2008 sehingga AS bisa melanggengkan pengaruhnya secara kontinu di Irak. Perjanjian itu menyatakan, penarikan militer AS dilakukan pada akhir tahun 2011. Hal itu dicantumkan di point pertama pasal 24. Lalu datanglah pemerintahan yang sekarang untuk melaksanakan keputusan berkaitan dengan penarikan itu. Keputusan penarikan itu diambil sebagai pemenuhan janji Obama pada saat kampanye pemilu pertama bahwa dia akan menarik militer Amerika dari Irak. Janji itu memiliki pengaruh yang besar terhadap kesuksesan Obama pada pemilu presiden saat itu. Padahal Obama tidak menandatangani perjanjian penarikan itu. Namun ia mengeksploitasi perjanjian itu di dalam kampanyenya. Maka implementasi janjinya itu masuk di dalam paket kampanye mendatang agar Obama bisa terpilih lagi tahun depan.

2. Siapa saja yang mendalami masalah tersebut, dia akan menemukan bahwa Amerika tidak meninggalkan Irak seratus persen, kecuali hanya secara militer langsung. Amerika bisa mempertahankan militernya dengan berbagai dalih seperti sebagai pegawai di kedubes AS dan orang-orang yang menjalin kontrak dengannya. Begitu juga para instruktur untuk memberikan pelatihan kepada militer Irak dan membantu dan menyiapkan militer Irak untuk menerima tugasnya dimana seperti yang disebutkan di berbagai berita, para instruktur itu akan berada di empat pangkalan di Irak.

Tetap bertahannya militer AS dengan nama pegawai di kedubes dan sebagai instruktur, sebabnya adalah Amerika memperhatikan bahwa kebanyakan warga Irak menentang imunitas bagi militer AS sehingga parlemen Irak mengumumkan akan tidak memberikan suara mendukung keputusan pemberian imunitas itu. Maka AS berkolusi dengan Nouri al-Maliki dan pemerintahannya untuk mempertahankan ratusan tentara AS dengan dalih pelatihan disamping ribuan pegawai dan kontraktor dengan kedubes AS yang jumlahnya mencapai 16 ribu personel! Kantor berita Prancis AFP pada tanggal 13/12/2011 menyebutkan hal itu: “masalah imunitas telah diselesaikan dengan redaksi perjanjian yang menyebutkan bahwa kedubes AS di Baghdad akan menjadi kantor kedubes terbesar di dunia dengan pegawai mencapai 16 ribu orang”. Artinya, Amerika telah berhasil meraih apa yang mereka inginkan yaitu mempertahankan personel-personel yang mendapat imunitas secara diplomasi dengan sebutan lain. Maka mereka melaksanakan programnya menarik kekuatan dengan seragam militer kecuali sebagian kecil dari kekuatan itu dan mempertahankan personal dalam jumlah besar dengan seragam sipil. Al-Maliki dan antek-antek AS lainnya di Irak turut berkolusi dalam hal itu atas dasar pengetahuan. Hal itu telah direncanakan sejak beberaa tahun lalu ketika Amerika memutuskan dibangunnya kantor kedutaan terbesar sedunia di Baghdad untuk bisa menampung jumlah besar pekerja. Kedutaa itu bisa dinilai sebagai pangkalan militer Amerika, disamping dari sisi lain juga menjadi penampungan besar untuk melakukan kegiatan mata-mata, dimana Amerika akan mengatur perkara-perkara Irak dari balik tirai. Bahkan Amerika akan melakukan kospirasi, memicu fitnah dan perpecahan diantara warga Irak seperti yang telah dilakukannya sejak pertama pendudukan hingga hari ini. Selain itu Amerika juga akan mempertahankan ratusan tentara dan kontraktor di empat pangkalan militer. Artinya mereka akan menjalankan empat pangkalan di bawah sebutan instruktur dan ahli!

3. Amerika menduduki Irak untuk menebarkan hegemoni dan pengaruhnya terhadap Irak, menghancurkan pengaruh negara-negara barat yang menjadi pesaing AS, menjadikan Irak sebagai pangkalan AS di kawasan, merampok kekayaan Irak, memaksakan sistem dan gaya hidup Amerika, menghancurkan kekuatan Irak dan menghalanginya menjadi pangkalan sentral yang kuat untuk menyatukan umat dan menegakkan hukum Rabbnya yang Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Oleh karena itu Amerika mempertahankan dalam jumlah besar kontraktor dan pegawainya di kedutaan terbesarsnya di seluruh dunia dan mengikat Irak dengan perjanjian-perjanjian keamanan dan kerjasama strategis serta perjanjian-perjanjian lainnya di banyak bidang. Josep Biden wakil presiden AS, dalam kunjungannya ke Baghdad telah mengisyaratkan hal itu dalam ucapannya: “tiga tahun sebelumnya kedua negara telah menandatangani perjanjian kerangka kerjasama strategis yang menegaskan keinginan kedua negara dalam membangun hubungan kerjasama dan pertemanan dalam jangka panjang. Perjanjian kerangka kerjasama strategis adalah perjanjian yang terus menerus dan mencerminkan asas yang menjadi dasar kita membangun hubungan-hubungan kita yang memiliki manfaat timbal balik” (Aljazeera, 30/11/2011). Hal seperti itu juga terdapat dalam ucapan Obama pada konferensi pers bersama dengan al-Maliki pada tanggal 12/12/2011. Obama mengatakan: “Amerika Serikat akan tetap menjadi sekutu kuat dan langgeng untuk Baghdad setelah penarikan terakhir tentara Amerika dari Irak”. Perjanjian keamanan pada point pertama pasal 27 menyatakan sebagai berikut: “pada saat muncul suatu bahaya dari luar atau dalam negeri terhadap Irak atau terjadi serangan terhadap Irak yang melanggar kedaulatan atau independensi politiknya atau kesatuan wilayah darat, perairan atau udara Irak, atau mengancam sistem demokrasi Irak atau instansi-instansi hasil pemilu, dan berdasarkan permintaan pemerintah Irak, maka kedua pihak akan segera melakukan pergerakan strategis, dan sesuai apa yang telah disepakati diantara kedua pihak, Amerika Serikat melakukan langkah-langkah yang sesuai mencakup langkah diplomasi dan militer atau langkah-langkah lainnya untuk melawan ancaman tersebut”. Pasal ini menjadikan intervensi Amerika secara militer sebagai perkara yang mudah melalui kolusi dengan pemerintahan Irak yang menjadi antek Amerika sehingga pemerintah Irak itu menyetujuinya dengan dasar bahwa masalahnya menuntut intervensi itu!

4. Amerika telah menghancurkan Irak dan menjadikan Irak mundur ke belakang puluhan tahun dan menjadi lemah. Amerika telah membunuh dan melukai ratusan ribu warga Irak dan menjadikan jutaan warga Irak menjadi pengungsi. Amerika juga telah menciptakan fitnah pertikaian, perbedaan dan perpecahan diantara mereka. Amerika telah merumuskan konstitusi kufur berbahaya yang menjerumuskan negeri pada perpecahan. Konstitusi itu mengandung hak pendeklarasian daerah-daerah otonom dalam negeri … Amerika juga meninggalkan Irak menderita di bawah banyak problem dan masalah sehingga bisa melanggengkan Irak sebagai pengikut Amerika, disamping dengan perjanjian-perjanjian yang mengikat Irak dengan Ameria dan antek-antek yang direkayasa Amerika untuk menjaga keterikatan itu dan mendukung keberlangsungan pengaruh Amerika di Irak dan kontrol Amerika atas Irak. Obama mengungkapkan keterikatan Irak dengan Amerika dan jaminan loyalitas Irak dengan ungkapan bahwa itu adalah partnership. Obama mengatakan: “kami membangun partnership baru diantara kedua negeri kita. Kita menghentikan perang tetapi itu bukan dengan pertempuran terakhir, akan tetapi dengan perjalanan terakhir ke rumah”. Obama juga mengatakan: “ini adalah prestasi luar biasa” (AFP, 15/12/2011).

5. Ringkasnya, meski Amerika mengalami berbagai pukulan kuat dari perlawanan yang telah memberikan pelajaran tak terlupakan, Amerika telah meraih tujuan-tujuannya di Irak. Maka Amerika mengumumkan penarikan militer dari Irak setelah memaksakan kepada Irak, sistem yang ditempuh Irak setelah penarikan itu dan memaksakan konstitusi kufur berbahaya yang memecah belah negeri dan mengacaukan stabilitas Irak. Amerika juga memaksakan perjanjian keamanan strategis dan perjanjian-perjanjian lain yang mengikat Irak kepada Amerika, menjadikan Irak berada di bawah belas kasihan Amerika dan membenarkan antek-antek meminta pertolongan Amerika ketika mereka melihat bahwa pemerintahan mereka yang korup terancam! Kemudian Amerika mengumumkan penarikan dari Irak setelah mendirikan pangkalan semi militer besar dengan sebutan kedutaan terbesar yang menampung 16 ribu orang Amerika untuk menjaga pengaruh Amerika dengan berbagai bentuknya dan mempertahankan eksistensinya di empat pangkalan dengan sebutan instruktur dan ahli. Kedutaan dan pengkalan itu adalah wadah besar untuk spionase! Selama akar-akar Amerika dan cabang-cabangnya tidak dipotong dari bumi Rafidain (Irak) maka penarikan tidak akan sempurna.

6. Meski semua itu, maka Amerika tetap mengetahui bahwa di Irak ada para ksatria yang kuat dengan Rabb mereka dan mulia dengan agama mereka. Mereka tidak akan menerima kecuali pemerintahan yang benar dan mukhlis di Irak. Pada waktu itu meja akan dibalik di atas kepala Amerika dan antek-anteknya dan mereka akan lari terbirit-birit ke belakang. Hal demikian adalah amat mudah bagi Allah SWT.(hizbut-tahrir.or.id)

7 Shafar 1433 H

1/1/2012 M

Turki Temukan Injil Berisi Pernyataan Isa Tentang Nabi Muhammad

2012-02-29T18:25:00.000-08:00

Departemen Kebudayaan Turki mengungkapkan bahwa telah ditemukan naskah langka dari Kitab Injil yang ditulis dalam bahasa Aramia. Salinan langka ini berumur lebih dari 1500 tahun. Di dalamnya di katakan bahwa Isa al-Masih (Yesus) menyatakan akan munculnya Nabi Muhammad Saw setelah beliau.

Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Turki Ertugul Gunay mengatakan, seperti yang dikutip oleh surat kabar Mesir “Bawwabah al-Ahram“-bahwa “Nilai kitab ini diperkirakan mencapai 22 juta dolar. Di mana di dalamnya berisi pernyataan Isa al-Masih tentang akan munculnya Nabi Muhammad. Akan tetapi gereja Kristen sengaja menyembunyikannya selama bertahun-tahun karena kesamaannya yang begitu jelas dengan apa yang ada dalam al-Qur’an, khusus tentang hal itu.”

Surat kabar Inggris “Daily Mail” mengatakan bahwa peristiwa ini menggelisahkan Vatikan, di mana Paus Benediktus XVI dituntut untuk melihat kitab yang masih dalam bayang-bayang selama lebih dari 12 tahun.

Dan dalam hal ini, isi naskah Injil tersebut sesuai dengan akidah Islam, yang menyakini Isa al-Masih sebagai manusia, bukan Tuhan yang disembah. Sementara Islam menolak Trinitas dan penyaliban Isa al-Masih. Dan Isa al-Masih meramalkan akan munculnya Nabi Muhammad setelah beliau.

Dalam naskah Injil itu dikatakan bahwa Isa al-Masih (Yesus) mengatakan kepada seorang imam (pendeta) yang menanyakannya bahwa “siapa penggantinya”. Isa berkata: “Muhammad, adalah nama orang yang diberkati itu. Dan ia dari keturunan Ismail bapak bangsa Arab.”

Gunay mengatakan bahwa Vatikan telah secara resmi meminta untuk melihat kitab yang telah menjadi milik pemerintah Turki itu, setelah kitab itu disembunyikan pada tahun 2000 di wilayah Laut Tengah, di Turki. Ketika itu pemerintah menuduh geng penyelundupan harta peninggalan sejarah yang mencurinya melalui penggalian ilegal, dan sekarang mereka telah diadili.

Al-Qur’an mengatakan dalam surat Ash-Shaff, ayat 6: “Dan ketika Isa ibnu Maryam berkata: ‘Hai Bani Israil, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi khabar gembira dengan seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad.’ Maka tatkala rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata: ‘Ini adalah sihir yang nyata’.”

Pendeta Ihsan Ozbek berkata kepada surat kabar Turki “Zaman” bahwa “Naskah Injil diperkirakan milik salah satu pengikut St Barnabas, sebab naskah Injil itu ditulis pada abad kelima atau keenam. Sementara St Barnabas hidup di abad pertama Masehi, mengingat ia sebagai salah satu dari para rasul Isa al-Masih.”

Sehubungan dengan hal ini, Profesor Teologi Umar Faruq Herman menjelaskan bahwa “Pemeriksaan ilmiah akan memungkinkan kita untuk mendeteksi lebih jauh guna mengungkap usia yang sebenarnya dari naskah tersebut, dan akan menentukan apakah ia benar-benar ditulis oleh St Barnabas, atau salah satu pengikutnya.”

Dikatakan bahwa naskah Kitab Suci (Injil) dalam bahasa Suryani yang ditulis oleh Isa al-Masih yang nilainya diperkirakan sekitar 2,4 juta dolar akan dipamerkan di dalam musium “Alonthogravea” di Ankara (islamtoday.net, 27/2/2012).

10 Meninggal Dalam Penyerangan Atas Kaum Muslim Uighur di Cina

2012-02-29T18:19:00.000-08:00

Pada hari Selasa (28/2) sedikitnya 10 orang telah meninggal di tangan para perusuh dekat Kashgar di provinsi Xinjiang yang mayoritas Muslim, serta memiliki pemerintahan otonom, seperti diberitakan kantor berita resmi Cina, Xinhua News Agency.

Sementara itu kantor berita Prancis AFP menjelaskan bahwa “para perusth” menyerang dengan bersenjatakan pisau, dan membunuh sedikitnya sepuluh orang di wilayah Yucheng. Dikatakan bahwa polisi telah membunuh “sedikitnya dua orang dari para perusuh itu,” dan masih mengejar yang lainnya.

Provinsi Xinjiang yang terletak di perbatasan sebelah barat Cina adalah wilayah yang menjadi langganan kekacauan akibat ketegangan yang parah antara kaum Muslim Uighur yang berbahasa Turki, dan merupakan warga mayoritas di provinsi Xinjiang, dengan etnis Han yang berusaha untuk mengubah karakteristik wilayah itu dengan melakukan migrasi besar-besaran.

Warga Uighur yang berjumlah sekitar sembilan juta itu terus mengecam kekerasan budaya dan agama yang dilakukan terhadap mereka, serta migrasi besar-besaran oleh etnis Han yang menikmati pembangunan ekonomi di daerah ini. Sementara warga Uighur masih miskin, padahal daerahnya memiliki sumber daya alam berlimpah (islamtoday.net, 28/2/2012).Pada hari Selasa (28/2) sedikitnya 10 orang telah meninggal di tangan para perusuh dekat Kashgar di provinsi Xinjiang yang mayoritas Muslim, serta memiliki pemerintahan otonom, seperti diberitakan kantor berita resmi Cina, Xinhua News Agency.

Sementara itu kantor berita Prancis AFP menjelaskan bahwa “para perusuh” menyerang dengan bersenjatakan pisau, dan membunuh sedikitnya sepuluh orang di wilayah Yucheng. Dikatakan bahwa polisi telah membunuh “sedikitnya dua orang dari para perusuh itu,” dan masih mengejar yang lainnya.

Provinsi Xinjiang yang terletak di perbatasan sebelah barat Cina adalah wilayah yang menjadi langganan kekacauan akibat ketegangan yang parah antara kaum Muslim Uighur yang berbahasa Turki, dan merupakan warga mayoritas di provinsi Xinjiang, dengan etnis Han yang berusaha untuk mengubah karakteristik wilayah itu dengan melakukan migrasi besar-besaran.

Warga Uighur yang berjumlah sekitar sembilan juta itu terus mengecam kekerasan budaya dan agama yang dilakukan terhadap mereka, serta migrasi besar-besaran oleh etnis Han yang menikmati pembangunan ekonomi di daerah ini. Sementara warga Uighur masih miskin, padahal daerahnya memiliki sumber daya alam berlimpah (islamtoday.net, 28/2/2012).

Para Miliarder ala Pegawai Pajak

2012-02-29T18:11:00.000-08:00

Sejumlah kasus mafia pajak tak habis-habisnya terbongkar dalam dua tahun terakhir. Pegawai rendah Kantor Pajak ketahuan menimbun duit hingga miliaran rupiah. Ada yang kasusnya dihentikan karena tak terbukti.

Gayus Tambunan

# Pangkat: III-A
# Jabatan: Bagian Penelaah Keberatan di Seksi Banding dan Gugatan Direktorat Pajak
# Gaji: Rp 12,1 juta per bulan
# Tabungan dalam rekening: Rp 25 miliar
# Modus: Selama 2007-2009, bekerja sama dengan sejumlah konsultan pajak membantu “mengurus” proses banding ke pengadilan pajak.
# Garapan: 21 perusahaan, tiga di antaranya perusahaan tambang batu bara milik tokoh politik.
# Kasus:
- Terjerat kasus penyuapan terhadap sejumlah polisi.
- Terjerat kasus korupsi dan gratifikasi.
- Terjerat kasus pemalsuan paspor karena pelesiran saat ditahan.
- Terjerat kasus penyuapan petugas penjara karena pelesiran saat ditahan.
# Status kasus: Divonis tujuh tahun penjara dan menghadapi vonis lainnya.

Bahasyim Assifie
# Jabatan: Bekas Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Jakarta VII
# Gaji: Rp 20 juta per bulan
# Total uang dalam rekening: Rp 61,1 miliar, yang terdiri atas rekening Sri Purwanti, istrinya, Rp 35 miliar plus US$ 1 juta; kedua anaknya, Winda Arum Sari dan Riyanti Irianti, masing-masing Rp 19 miliar dan Rp 2,1 miliar.
# Harta lainnya:
- Rumah di daerah Pancoran, Jakarta Selatan, yang diperkirakan senilai Rp 1,5 miliar
- Rumah di Jalan Cianjur, Menteng, Jakarta Pusat, senilai Rp 25 miliar
- Rumah di kompleks Mas Naga, Bekasi, Jawa Barat, senilai Rp 1 miliar
- Tanah 12 hektare di Cimanggis, Depok
# Kasus:
- Menyalahgunakan wewenangnya sebagai Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak.
- Meminta uang Rp 1 miliar kepada wajib pajak bernama Kartini Mulyadi, salah satu Komisaris PT Tempo Scan.
- Melakukan pencucian uang dengan modus memindahkan harta ke beberapa rekening miliknya serta milik istri dan anak-anaknya.
- Status kasus: divonis 12 tahun penjara.

Denok Taviperiana
# Pangkat: III-D di Direktorat Jenderal Pajak
# Total harta: Rp 5,5 miliar, dalam bentuk deposito Rp 3 miliar. Polis asuransi jiwa dengan premi tunggal senilai Rp 1 miliar pada 2007.
# Modus: Diduga menerima suap.
# Status Kasus: Dihentikan

Dhana Widyatmika
# Pangkat: III-C
# Jabatan: Dinas Pajak DKI Jakarta
# Total Harta dalam rekening: Rp 60 miliar. Berbisnis jual-beli mobil.
# Kasus: Diproses Kejaksaan Agung dan menjadi tersangka.

NASKAH dan BAHAN: ATMI PERTIWI | SUKMA
SUMBER: PDAT dan Berbagai Sumber (Diolah)

(hizbut-tahrir.or.id)

Kasus Perkosaan Anak Melonjak 400 Persen

2012-02-29T17:55:00.000-08:00

Kasus perkosaan anak di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, pada tahun 2011 bertambah hingga 400 persen dibanding tahun sebelumnya. Data dari Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kabupaten Kendal menyebutkan, kasus pemerkosaan yang menimpa pada anak ada 41 kasus. Sementara pada tahun 2010 ada sembilan kasus. Usia korban rata-rata sekitar 13-18 tahun.

“Pada bulan Januari 2012 hingga sekarang, sudah ada delapan kasus yang menimpa pada anak. Lima kasus pencabulan dan tiga kasus pemerkosaan,” kata Kepala Bidang BPPKB Kendal, Yulianto, Rabu (29/2/2012).

Yuli menjelaskan, data kasus itu kemungkinan bertambah karena banyaknya korban yang tidak melapor. Mereka enggan melapor karena takut dan malu. “Banyaknya kasus pemerkosaan anak di Kabupaten Kendal disebabkan kurangnya pengawasan pada anak dan tingkat pendidikan pelaku yang rendah,” kata Yuli.

Selain perkosaan pada anak, perkosaan perempuan dewasa juga meningkat. Dari lima kasus pada tahun 2010, menjadi delapan kasus pada tahun 2011. Untuk menekan kasus tersebut, kata Yuli, BPPKB telah bekerja sama dengan pihak terkait seperti kepolisian dan LSM, untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat, terkait pelanggaran moral tersebut.

“Kami ini hanya sebatas pendampingan. Soal hukum, tugasnya yang berwajib,” sambungnya.

Sementara itu, pemerhati anak Kendal, Sa’adatul mengaku, banyaknya kasus perkosaan yang menimpa anak, adalah akibat dari kurangnya pengetahuan seks dan dampak dari perkembangan teknologi. Sementara, di sisi lain, orang tua kurang memberi pengawasan. “Korbannya kebanyakan anak-anak yang tinggal di desa,” kata Sa’adatul. (kompas.com, 29/2/2012)

BBM Naik, Siswa Miskin Bertambah 7 Juta Orang

2012-02-29T17:44:00.000-08:00

Pemerintah menghitung akan ada penambahan sekitar 7 juta siswa miskin akibat kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang rencananya akan dilakuakn pemerintah tahun ini.

“Jadi ini usulan yang sedang kita siapkan, ada usulan perubahan penerima dari jumlah penerima 5,9 juta anak penerima bantuan siswa miskin namanya bantuan siswa miskin. Kita naikkan menjadi 12,5 juta siswa, itu dari sisi penerima,” ujar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M. Nuh di Jakarta, Rabu (29/2/2012).

Sementara itu, lanjut Nuh, Kemendikbud mengusulkan kenaikan bantuan untuk setiap anak. Untuk siswa miskin SD dari Rp 360 ribu menjadi Rp 450 ribu, SMP dari Rp 550 ribu menjadi Rp750 ribu, dan SMA dari Rp 780 ribu naik menjadi Rp 1 juta per tahun per anak.

“Sekali lagi ini usulan, tapi yang pasti harus ada kenaikan dari jumlah dan sisi unit cost-nya,” jelasnya.

Untuk itu, Nuh menyampaikan permohonan anggaran untuk penambahan jumlah dan biaya untuk siswa miskin tersebut sebesar Rp 2,4 triliun.

“Tambahannya Rp 2,4 triliun untuk subsidi, tambahannya, yang sekarang Rp 3,2 triliun. Berarti total Rp 5,6 triliun totalnya tahun ini (untuk siswa miskin),” pungkasnya. (detik.com, 29/2/2012)

HTI: BBM Naik, Pemerintah Berkhianat

2012-02-29T17:35:00.000-08:00

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik mengatakan, kenaikan harga BBM bersubsidi merupakan keputusan yang berat bagi pemerintah, tetapi direncanakan akan dilakukan melalui dua opsi. “Usulan pengurangan besaran subsidi penjualan BBM per liter, direncanakan melalui dua opsi,” kata Jero Wacik dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI, Jakarta, Selasa (28/2).(kompas.com)

Menteri ESDM memaparkan, opsi pertama adalah kenaikan harga jual eceran premium dan solar sebesar Rp1.500 per liter, sedangkan opsi kedua adalah memberikan subsidi tetap dengan kenaikan maksimum sebesar Rp2.000 per liter baik untuk premium maupun solar. Dan kenaikan harga BBM antara lain karena perkembangan harga minyak dunia akibat konflik politik Timur Tengah dan rata-rata harga minyak mentah yang sudah melebihi asumsi APBN 2012.

Saat di dalam gedung DPR, Menteri ESDM dan Komisi VII DPR-RI menggelar rapat kenaikan harga BBM tersebut. Di luar gedung, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) menggelar aksi di depan Gedung DPR-RI Senayan, Jakarat, Rabu (28/02). Massa HTI menolak segala kebijakan kenaikan harga BBM yang direncanakan pemerintah, serta menolak liberalisasi sektor migas dari hulu hingg hilir.

Salah seorang orator aksi, Irwan Syaifullah mengatakan, pemerintah Indonesia dinilai tidak berani melawan kebijakan yang menyensarakan rakyat, tidak berani melawan kekuatan asing, dan hanya berani mendzolimi rakyat.

Sedangkan, Abu Zaid, DPP Hizbut Tahrir Indonesia mengibaratkan pemerintah Indonesia dengan singkatan BBM yang berarti Benar-Benar Mabok, Benar-Benar Maling dan Benar-Benar Malas. Ia beranggapan pemerintah Indonesia tidak becus dan hanya menyengsarakan rakyatnya.

Kebijakan menaikkan harga BBM merupakan kebijakan pengkhianatan terhadap rakyat Indonesia. Dan pemerintah banyak berbohong dan menipu rakyat, Pemerintah yang beranggapan subsidi sangat membebani APBN Negara merupakan sebuah penipuan dan kebohongan. Padahal yang selama ini membebani APBN tidak lain adalah utang.

Hal itu ditegaskan oleh Ketua DPP HTI Farid Wadjdi, ia menjelaskan dengan tegas bahwa kebijakan menaikkan harga BBM adalah pengkhianatan karena hanya menguntungkan Asing.

“Kebijakan menaikkan harga BBM adalah pengkhianatan karena ini bagian dari liberalisasi minyak dan gas yang menguntungkan asing tetapi merugikan rakyat sendiri!” pekik Farid Wadjdi

Farid pun menyatakan bila penguasa memang bukan pengkhianat, sudah semestinya mengambil alih penguasaan dan pengelolaan seluruh tambang milik rakyat yang potensinya puluhan ribu trilyun rupiah itu.

Sehingga, lanjut Farid, setiap kali harga minyak dunia naik, rakyat Indonesia semakin untung karena sumur minyak di negeri mayoritas berpenduduk muslim ini berlimpah. Namun karena penguasa menerapkan sistem demokrasi liberal, sumber daya alam termasuk tambang minyak yang menurut syariah Islam adalah milik rakyat, diserahkan penguasa sekuler kepada asing. Walhasil sekitar 90 persen sumur minyak dikuasai asing.

Aksi yang dijaga puluhan aparat keamanan dari pihak kepolisian itu berjalan aman dan tertib. Massa membubarkan diri setelah pembacaan doa oleh KH Shofar Mawardi.[HTI Press]

Mahasiswa Mauritania menuntut agar lembaga studi Islam tempat mereka berkuliah tidak ditutup

2012-02-23T01:57:00.000-08:00

Polisi Mauritania Rabu kemarin (22/2) menembakkan gas air mata untuk membubarkan para mahasiswa yang melemparkan batu yang menuntut agar lembaga studi Islam tempat mereka berkuliah tidak ditutup.

Sekitar selusin orang terluka dalam bentrokan yang berlangsung selama tiga jam, dan dua lusin mahasiswa ditangkap, kata sumber dari mahasiswa.

Polisi tidak bisa segera dihubungi untuk mengkonfirmasi jatuhnya korban.

Para pengunjuk rasa mahasiswa yang menyerukan agar kampus mereka Institut Tinggi Studi Islam melanjutkan perkuliahan yang telah dihentikan tahun ini.

Para demonstran telah mengadakan aksi duduk di dalam lembaga dan merencanakan sebuah "pawai damai" menentang Departemen Urusan Islam, namun polisi tiba di sana untuk membubarkan demonstran dan bentrokan akhirnya terjadi.

Mauritania, negara padang pasir luas di barat Afrika, dihuni oleh sebagian besar Muslim Sunni.(fq/afp)(eramuslim.com)

Pendangkalan Akidah ala SMK Grafika

2012-02-22T17:33:00.001-08:00

Sejak tahun 1970, setiap siswa Muslim tidak mendapatkan haknya untuk mendapatkan pelajaran agama Islam, justru mereka berdoa, ujian tulis dan praktik agama Katolik!

Meskipun agak risih, namun H Ace Suhaeri, diam dan mendengarkan salah seorang siswa yang berdiri dan memimpin doa sekitar 20 siswa dengan membentuk salib oleh tangan ke kepala dan bahu, sesaat sebelum ujian nasional (UN) di mulai di SMK Grafika Desa Putra, Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan.

Maklumlah, saat itu, tepatnya pada 2005, merupakan pengalaman pertama bagi guru SMK Borobudur, Cilandak KKO, Jakarta Selatan tersebut ditugaskan untuk mengawasi ujian nasional di SMK yang bernaung pada Yayasan Budi Mulia Lourdes itu.

Ace pun penasaran dan ingin tahu, apakah ada di antara siswa di kelas itu yang beragama Islam. “Apakah kalian semuanya beragama Kristen?” pancing Ace. Namun, betapa kagetnya dia ketika mendengar jawabannya. “Nggak, bahkan di ruangan ini semuanya Muslim!” ungkap salah seorang siswa.

Ace pun bertanya lagi, mengapa mereka berdoanya seperti itu. “Emang Pak kalau di sini wajib doa sebelum belajar, ya seperti ini doanya,” jawab salah seorang siswa. Ace pun mempertanyakan jumlah siswa yang beragama Katolik di SMK tersebut. “Sedikit Pak, kalau ditotal paling cuma lima persen saja!” jawab sang siswa.

Tahun berikutnya, Ace pun ditugaskan untuk memeriksa jawaban pelajaran agama ujian akhir sekolah (UAS) di SMK yang sama. Ia langsung menolak mentah-mentah memeriksa sekitar 108 lembar jawaban, lantaran seluruh lembar jawabnya tidak satu pun lembar jawab pelajaran agama Islam, semua Katolik. Padahal dari sekitar 108 peserta ujian tulis itu sekitar 76 siswanya beragama Islam!

“Saya kan kaget, sementara siswa saya di SMK Borobudur yang siswa Kristennya dua orang saja, pelajaran agamanya diserahkan kepada pendeta,” ungkapnya kepada Media Umat. Menurutnya, bahkan peraktik ujian agama untuk siswa Muslimnya pun bukan shalat atau baca Alquran tetapi membuat cerita dari Bibel.

“Inilah suatu bukti yang konkrit bahwa ternyata umat yang dianggap kasih sayang, dianggap toleran justru terbukti sebagai umat yang tidak bertoleransi,” simpul Kristolog Irena Handono.

Tidak Ada Perubahan

Pada pertemuan-pertemuan Musyawarah Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam (MGMP PAI) untuk SMK yang diselenggarakan Ketua MGMP PAI Jakarta tahun 2007 di Pondok Gede, Jakarta Timur, Ace pun mengadukan temuannya itu termasuk kepada Kepala Kantor Wilayah KUA DKI Jakarta. ”Iya Pak, rinciannya biar dicatat asisten saya,nanti kita coba tindak lanjuti,” jawab Kakanwil KUA DKI Jakarta saat itu.

Namun sampai Media Umat melakukan penelusuran di awal Pebruari 2012 ini, ternyata tidak ada perubahan aturan atau kebijakan apa pun terkait pelajaran agama untuk siswa yang beragama Islam di SMK tersebut, meskipun Kepala SMK Grafika Desa Putera Mateus Sumadiyono sempat berkelit.

“Secara jujur kami sampaikan ujian praktik di kami barangkali berbeda dengan di sekolah Katolik yang lain, (sekolah Katolik yang lain, red) itu misalnya ada membaca kitab suci, kemudian menyanyi, dan sebagainya, selama ini mungkin untuk yang praktik kami cukup membuat doa. Dan itu doanya sesuai dengan doa-doa agamanya masing-masing,” ujarnya kepada Media Umat, Selasa (7/2) pagi di ruang tamu SMK Grafika Desa Putera.

Ucapan Sumadiyono itu menunjukkan bahwa sekolah Katolik lainnya lebih tidak toleran terhadap siswa Muslim. Sedangkan pernyataan praktik doa sesuai dengan agamanya masing-masing dibantah tegas oleh dua orang siswanya sendiri. Padahal keduanya merupakan siswa yang dihadirkan Sumadiyono untuk diwawancarai Media Umat.

“Praktiknya agamanya bikin cerita dari agama Katolik, kayak bikin cerita dari kitab sucinya dia, terus dipidatokan meskipun siswanya beragama Islam, ujian tertulisnya pun ya Katolik,” ujar Ade Rahmat Hidayat, siswa Kelas 12 Produksi A, yang mengaku dapat instruksi dari guru agamanya bahwa ujian praktik agama tahun 2012 pun akan menggunakan tatacara Katolik.

Hal senada juga dinyatakan oleh Puguh Ari Wahyudi, siswa Kelas 11 Produksi B. “Saya juga minta jam lain bagi kami siswa yang Islam itu buat belajar lebih dalam soal agama kami, tapi tidak ada,” ungkapnya.

Padahal, seperti diungkapkan Sumadiyono, setiap tahunnya sekitar 70 persen siswa yang beragama Islam sekolah di SMK tersebut. Jumlah total siswanya saat ini sekitar 315 orang. Artinya, ada sekitar 220-an siswa Muslim. Pendangkalan akidah tersebut sudah berlangsung sejak SMK Grafika Desa Putera itu didirikan pada 1970.

Namun, siswa Muslim dan orang tuanya tidak dapat protes, karena ketika awal masuk, orang tua sudah menandatangani perjanjian di atas materai. “Isinya bahwa menyadari lembaga kami adalah lembaga milik biarawan, kemudian mata pelajarannya, meskipun dalam prosesnya itu, melalui proses pelajaran agama Katolik, ya intinya itu saja,” singkat Sumadiyono menceritakan isi perjanjian tersebut.

Seperti yang dinyatakan mantan biarawati Irena Handono, ketika kaum Salibis mempunyai kekuasaan dan membuat aturan maka umat yang mayoritas ini pun ditindas. Apakah seperti ini yang dinamakan toleransi? (joko prasetyo/tabloid mediaumat ed.76)

NATO Meminta Maaf Atas Insiden Pembakaran Quran

2012-02-22T02:22:00.000-08:00

Komandan AS selaku pimpinan pasukan Nato di Afghanistan menyampaikan permintaan maaf atas insiden ”pembuangan yang tidak layak” Al Quran yang dilakukan pasukan AS.

Pernyataan maaf disampaikan Jenderal John R Allen yang juga memerintahkan sebuah investigasi menyeluruh atas peristiwa tersebut.

“Kami telah belajar dari insiden ini, kami segera mengintervensi dan menghentikan mereka,” katanya.

Laporan tentang dugaan pembakaran Al Quran menimbulkan protes keras di luar pangkalan militer AS di Bagram.

Permintaan maaf
Dalam pernyataannya, Jenderal Allen mengatakan penyelidikan akan memeriksa apakah pasukan di pangkalan Badram ”membuang secara tidak layak buku material keagamaan Islam yang diantaranya terdapat Al Quran”.

“Material yang berhasil diamankan akan segera diberikan kepada otoritas keagamaan,” demikian isi pernyataan tersebut.

“Kami akan menyelidiki secara menyeluruh insiden ini dan akan mengambil langkah untuk menjamin hal ini tidak akan kembali terjadi lagi. Saya menjamin anda… Saya berjanji… hal ini bukan hal yang secara sengaja dilakukan,” kata Jenderal Allen.

Jenderal Allen selanjutnya menyampaikan ”permohonan maaf yang tulus atas setiap kelancangan yang terjadi,” termasuk kepada presiden Afghanistan, pemerintah Afghanistan dan ”warga Afghanistan yang mulia”.

April tahun lalu setidaknya satu orang tewas dan 18 lainnya mengalami luka-luka setelah aksi demo pecah di Afghanistan setelah insiden pembakaran Quran di Amerika Serikat. (bbc, 21/2/2012)

Survei: 77 Persen Warga Jakarta Ingin Hukum Syariah

2012-02-22T02:17:00.000-08:00

Survei Lembaga Penelitian (lemlit) Universitas Muhammadiyah Dr Hamka (Uhamka) Jakarta, menyimpulkan sebagian besar warga ternyata mengharapkan pelaksanaan hukum syariah. Warga Jakarta yang mengharapkan itu mencapai 77 persen.

“Penelitian ini dilakukan di Jakarta pada 18-29 Juli 2011 dengan partisipan penelitian sebanyak 202 warga muslim Jakarta,” kata juru bicara Tim Survei tentang “Ancaman bagi Ideologi Negara melalui Radikalisme Agama” dari Lemlit Uhamka, Subhan El Hafiz di Jakarta, Selasa (21/2).

Dosen Fakultas Psikologi Uhamka itu mengatakan, survei bahkan menyimpulkan sebagian besar masyarakat mengharapkan adanya negara Islam (76 persen). Menurut dia, hal ini tentu menjadi tantangan besar terhadap ideologi bangsa yang harus dihadapi. Namun demikian, penanganan terhadap isu ini tidak dapat dilakukan dengan kekerasan dan tindakan represif serta kekhawatiran yang berlebihan terhadap konflik antaragama.

Hal ini dikarenakan, penelitian lebih jauh terhadap fakta di atas menunjukkan bahwa 55 persen partisipan mengatakan pemerintah saat ini sudah cukup baik atau adil terhadap agama-agama yang ada di Indonesia.

Selain itu hanya 12 persen yang mengaitkan pelaksanaan syariah dalam konteks hukum. Sedangkan sebagian besar (51 persen) mengkaitkan syariah dalam konteks pedoman moral, membela keadilan, dan meningkatkan kesejahteraan.

Dengan demikian, lanjut dia, perlu diwaspadai pengkristalan terhadap isu syariah yang kemudian bisa muncul dalam gerakan radikalisme agama. “Kewaspadaan terhadap mulai munculnya radikalisme agama yang terlihat dalam penelitian ini diwakili oleh 12 persen masyarakat yang menginginkan pelaksanaan hukum Islam dalam konteks formalisasi hukum Islam ke dalam hukum positif,” ujarnya.

Jika ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah terus berlanjut, maka bukan tidak mungkin angka ini akan terus meningkat hingga mencapai jumlah yang cukup signifikan untuk terjadinya revolusi dalam rangka mengganti ideologi negara.

Jika dikaitkan dengan ideologi, tingginya harapan masyarakat terhadap pelaksanaan syariah dan negara Islam harus dilihat sebagai bentuk kekecewaan terhadap pemerintah saat ini. Agama dijadikan dasar untuk mengubah negara karena keyakinan yang besar umat beragama bahwa agama akan mampu menyelesaikan masalah kenegaraan.

Hal yang sama dapat dilihat pada daerah tapal batas Indonesia yang mengekspresikan kekecewaan pada pemerintah melalui perlawanan bersenjata, isu negara merdeka, atau bergabung dengan negara tetangga.

Namun pada daerah yang berada di area tengah kekecewaan terhadap pemerintah diekspresikan melalui harapan terhadap perubahan bentuk dan ideologi negara yang sesuai dengan agama.

Tiap partisipan penelitian yang diwawancarai melalui wawancara tatap muka ini dipilih dari kelurahan yang berbeda di Jakarta. Jumlah partisipan tiap kecamatan disesuaikan dengan jumlah kelurahan pada masing-masing kecamatan tersebut. (metrotvnews.com, 21/2/2012)

Empat Hari Rusuh di Papua, 11 Orang Tewas

2012-02-21T14:30:00.000-08:00

Rusuh antarkelompok pendukung Calon Bupati di Kabupaten Tolikara, Papua yang terjadi pada 14-18 Februari 2011 mengakibatkan 11 orang meninggal dunia.

Selain itu, 201 orang mengalami luka berat, 122 unit rumah terbakar, dan beberapa kantor seperti kantor sekretariat Partai Golkar, Kantor Partai Demokrat, Kantor Listrik (PLN) dan Kantor BPS ikut terbakar.

Menurut Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen (Pol) Saud Usman Nasution, pihaknya kini sudah berhasil menguasai kondisi di Tolikara tersebut. “Situasi saat ini sudah dapat dikendalikan, walaupun saat ini masih kita khawatirkan,” katanya.

Pihak Pemerintah daerah dan aparat keamanan sampai saat ini masih melakukan upaya negosiasi agar massa kedua kelompok tidak terprovokasi untuk rusuh kembali.

Polisi juga masih membatasi gerak kedua kelompok agar tidak timbul bentrokan kembali.

Saud menambahkan Polres Tolikara dengan bantuan dari Polda Papua juga sudah melakukan olah TKP dan pemeriksaan saksi-saksi untuk bisa menentukan tersangka dalam kasus kerusuhan tersebut.

Akan tetapi polisi belum melakukan penahanan terhadap siapapun. “Belum ada. Karena kondisi ini baru aman.” (mediaindonesia.com, 20/2/2012)

PPATK Jangan Tutupi 2.000 Transaksi Mencurigakan Anggota DPR

2012-02-21T14:26:00.000-08:00

Pusat Pelaporan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat ada 2000 transaksi mencurigakan anggota DPR. PPTK jangan menutupi transaksi mencurigakan tersebut dan harus membukanya kepada publik.

“Dari anggota banggar yang ditutupi ini kan jadi tanda tanya. Kemudian dari upaya PPATK menutupi itu, muncul praduga bahwa jangan-jangan melibatkan orang penting di DPR atau mungkin ada transaksi antara DPR dengan PPATK, jangan-jangan DPR minta jangan dikeluarkan,” ujar pengamat hukum Universitas Andalas, Feri Amsari kepada detikcom, Senin (20/2/2012).

Feri juga curiga kepada PPATK yang mencoret keterangan resminya kepada DPR mengenai 2000 transaksi mencurigakan tersebut. Bila PPATK tidak ingin dianggap sebagai institusi yang menutupi kebobrokan DPR, maka harus berani membuka laporan tersebut.

“Kalau KPK bisa memberikan klarifikasi jelas, ya tidak ada masalah karena demi kebutuhan KPK sendiri untuk mengejar beberapa tersangka yang kabur ke luar negeri, mestinya kita fokus ke 2000 transaksi itu,” ungkapnya.

Sebelumnya Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) M Yusuf mengungkapkan penelusuran 2.000 rekening mencurigakan anggota DPR yang mayoritas dilakukan anggota Badan Anggaran (Banggar). Namun, belum pasti semua transaksi mencurigakan tersebut memang melanggar hukum.

“Jumlahnya lebih dari 2.000 pak. Kebetulan memang menyangkut Banggar,” terang Yusuf. (detik.com, 21/2/2012)

PPATK: Bendaharawan KPK Terindikasi Lakukan Transaksi Panas

2012-02-21T14:21:00.002-08:00

Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) M Yusuf mengungkapkan bahwa seorang bendaharawan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terindikasi melakukan transaksi panas. Transaksi mencurigakan ini merupakan satu-satunya yang terendus di KPK.

“Bendaharawan, dia terindikasi melakukan transaksi panas sekitar Rp 200 juta atau Rp 300-an juta,” terang M Yusuf dalam rapat dengan Komisi III di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (20/2/2012).

Hal ini disampaikan Yusuf saat menanggapi pertanyaan anggota Komisi III DPR Bambang Soesatyo tentang siapa pemilik rekening mencurigakan di KPK.

Namun sayangnya PPATK menolak menyampaikan identitas sang bendaharawan tersebut. “Kami mohon maaf karena UU melarang kami,” kilahnya.

Sebelumnya diberitakan Ketua PPATK M Yusuf mengungkap temuan PPATK terkait rekening gendut pejabat. Pemilik rekening gendut cukup merata di kalangan pejabat PNS, Kepolisian, hingga Kejaksaan.

Untuk pegawai negeri, dipaparkan Yusuf, ada 707 rekening dengan transaksi mencurigakan. Didominasi oleh PNS berumur di atas 45 tahun.

“Usia di bawah 45 tahun 233 rekening, di atas 45 tahun 474 hasil analisis,” kata Yusuf, sebelumnya.

Selain itu PPATK juga menemukan sejumlah transaksi mencurigakan menyangkut pejabat Polri, Kejaksaan dan KPK. Jumlah transaksinya tergolong cukup besar.

“Polri 89 laporan hasil analisi, Kejaksaan 12 laporan, Hakim 17 laporan, KPK 1 laporan, dan legislatif 65 laporan,” papar Yusuf. (detik.com, 20/2/2012)

Seminar Hizbut Tahrir di Prancis : Islam Atau Demokrasi?

2012-02-21T14:16:00.000-08:00

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT bahwa syabab (aktivis) Hizbut Tahrir di Prancis telah berhasil mengadakan seminar di ibukota Prancis, Paris dengan judul: “Apakah sistem politik setelah musim semi Arab: Islam atau Demokrasi?”

Dalam seminar ini disampaikan dua testimoni: Pertama, disampaikan dalam bahasa Prancis, yang dalam testimoninya ini pembicara mengulas tentang penyebab yang mendorong terjadinya revolusi di negeri-negeri kaum Muslim. Kemudian, mengulas tentang usaha-usaha Barat untuk memalingkan revolusi, lalu mengarahkan dan membatasinya dengan berbagai slogan, seperti “negara sipil dan negara agama, negara demokrasi, Islam moderat dan sebagainya.”

Kedua, dalam testimoni yang kedua ini, pembicara menjelaskan tentang model negara yang ingin didirikan oleh kaum Muslim di dunia. Dalam hal ini, pembicara membahas sejumlah poin yang menjelaskan dasar-dasar bagi negara ini, program-program praktisnya, dan sistemnya yang begitu jelas dalam mengatasi semua masalah.

Setelah kedua pembicara selesai menyampaikan materi, melakukan shalat Ashar dan makan siang, maka para peserta diberi kesempatan untuk mengajukan berbagai pertanyaan.

Sumber: hizb-ut-tahrir.info, 11/2/2012.

Atas Nama Demokrasi dan Kebebasan Berekspresi, Belgia Larang Konferensi Khilafah

2012-02-21T14:09:00.000-08:00

Walikota Hasselt, Hilde Claes setelah berkonsultasi dengan Dinas Keamanan dan Departemen Dalam Negeri memutuskan untuk melarang Hizbut Tahrir menggelar Konferensi Khilafah di Belgia, yang rencananya akan diselenggarakan pada 4 Maret 2012.

Walikota membenarkan bahwa ia telah melarang digelarnya Konferensi itu dengan mengatakan: “Saya telah memutuskan untuk melarang Konferensi itu berdasarkan undang-undang tanggal 23/03/1995 tentang pengingkaran dan pembenaran kejahatan historis (NEGATIONISM), dan di sana juga ada pertentangan dengan undang-undang pencegahan rasisme. Dalam hal ini, kami tidak dapat menjamin aspek keamanan. Sehingga, itu saja sudah cukup sebagai landasan untuk melarang digelarnya pertemuan itu.”

Sebelumnya Hizbut Tahrir telah sukses menggelar sejumlah konferensi dan demonstrasi di Belgia, dengan sepengetahuan otoritas Belgia, serta satu pun tidak pernah terjadi masalah keamanan, bahkan aparat keamanan berkali-kali menyatakan kekaguman dan apresiasinya terhadap pengorganisasian yang sangat baik dan rapi, serta kedisiplinan para syabab (aktivis) Hizbut Tahrir. Oleh karena itu, tidak mungkin bahwa kepolisian menyarankan untuk tidak menggelar demontrasi karena alasan khawatir atas keamanan. Sehingga kami yakin bahwa masalah kekhawatiran atas keamanan hanyalah kebohongan dan kedustaan yang dibuat-buat oleh walikota saja.

Jika walikota sibuk dengan aspek keamanan dan khawatir bahwa konferensi itu akan menyebabkan kekacauan publik, maka ia seharusnya mencari penyebab semua ini pada pihak-pihak lain yang kerjanya hanya menyerang Islam dan kaum Muslim dengan cara menghina dan memaki. Mereka itulah yang lebih utama untuk diawasi, karena mereka yang sedang merusak hubungan kaum Muslim dengan non-Muslim dengan menyiramkan semangat kebencian dan kedengkian. Mereka adalah orang yang mengorganisir kampanye kebohongan dan membuat cerita-cerita palsu untuk mencegah digelarnya konferensi dengan mengagitasi masyarakat. Inilah yang sebenarnya dilakukan oleh walikota itu sendiri.

Adapun terkait rasisme, maka dari mana sumber perkataan walikota ini? Apakah kami terbukti rasisme; apakah ditemukan dalam tsaqafah (budaya) kami sesuatu yang membuktikan bahwa kami rasisme; dan adakah sebelumnya seseorang dari partai kami yang diadili karena rasisme itu? Ini tidak lain hanyalah tuduhan yang tak seseorang pun mampun membuktikan. Dengan kata lain, semua ini hanyalah kebohongan semata.

Adapun tentang apa yang disebutnya dengan pengingkaran dan pembenaran kejahatan historis, maka tentang apa walikota itu berbicara? Apakah kami telah mengingkari sebuah fakta historis, dan apa itu? Atau maksud walikota itu adalah kejahatan genosida di Kongo? Apakah ini yang ia maksudkan?

Sesungguhnya klaim-klaim pelanggaran keamanan dan rasisme itu semuanya batil. Dan bisa saja walikota membuktikan perkara ini dengan mengundang para syabab (aktivis) Hizbut Tahrir untuk berdiskusi dan menjelaskan semua hal. Hanya saja ia telah jatuh ke dalam perangkap yang diletakkan oleh para pendukung ekstremisme sayap kanan dan mewujudkan apa yang menjadi tujuan mereka. Sebenarnya keputusan pelarangan ini diambil sendiri oleh walikota, kemudian berusaha mencari pembenaran dengan berkonsultasi pada Dinas Keamanan dan Departemen Dalam Negeri. Dalam hal ini, Menteri Dalam Negeri Belgia Joelle Milquet menegaskan dengan dengan mengatakan: “Kami telah berkonsultasi dengan walikota Hasselt Hilde Claes untuk mempertimbangkan kemungkinan melarang digelarnya konferensi, mengingat konferensi itu akan digelar di aula milik negara.”

Akhirnya, kami mempertanyakan walikota yang mengatakan: “Saya melarang konferensi ini. Saya bertanggung jawab untuk sistem demokrasi, dan menolak segala bentuk ekstremisme.” Apakah ini demokrasi yang ia mengklaim untuk terus melindunginya, yaitu demokrasi yang dibangun di atas kecurangan, bukan berdasarkan pembuktian? Apakah kebebasan berekspresi akan dijamin oleh kalian, asalkan tidak mengekspresikan pendapat Islam?

Sungguh dalam hal ini, walikota telah mengzalimi kami dengan keputusannya yang melarang kami mendapatkan hak kami untuk berekspresi. Dengan demikian telah terbukti bahwa sistem demokrasi liberal tidak jujur dengan dirinya sendiri (Okay Pala: Anggota perwakilan Hizbut Tahrir - Belanda).

Sumber: hizb-ut-tahrir.info, 17/2/2012.

Keanehan Yang Menyelimuti “Ikhwanul Muslimin”, Kadernya Serta Partai “Kebebasan dan Keadilan”

2012-02-21T12:42:00.000-08:00

Mengapa tidak dikatakan “keanehan”? Ketika rezim memerangi “Ikhwanul Muslim” dengan undang-undang yang sama yang pernah diterapkan rezim Mubarak. Sementara kader-kader “Ikhwanul Muslim” yang ada di Parlemen diam saja dan menutup mata terhadap kezaliman ini. Sedangkan Partai “Kebebasan dan Keadilan” mengancam untuk meninjau ulang perjanjian Camp David jika Amerika menghentikan bantuan! Nah, bukankah fakta ini merupakan sesuatu yang aneh!?

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) tengah mengkaji gugatan baru yang menuntut pembubaran Ikhwanul Muslimin, pembekuan semua kegiatan, rekening bank, dana, penutupan semua kantor, dan penghapusan papan nama yang bertuliskan kantor Jamaah Ikhwanul Muslimin, serta larangan penggunaan nama ini di semua media televisi dan radio. Hal itu dikarenakan Ikhwanul Muslimin telah melakukan aktivitasnya secara terbuka di tengah publik tanpa memiliki izin dari Departemen Sosial, dan melanggar undang-undang LSM, juga berdasarkan undang-undang Partai Politik yang melarang dilakukannya kegiatan politik apapun oleh partai apapun atas dasar agama.

Pada saat yang sama, Dr Essam el-Erian Ketua Komite Hubungan Luar Negeri di Parlemen menegaskan bahwa Mesir berhak untuk meninjau ulang perjanjian damai dengan entitas Zionis jika AS mengurangi bantuan yang diberikannya kepada Mesir sejak penandatanganan perjanjian tahun 1979.

Muhammad Mursi Ketua Partai Kebebasan dan Keadilan menegaskan dalam pernyataan persnya bahwa “Bantuan AS adalah bagian dari perjanjian Camp David antara Mesir dan Israel. Dalam hal ini, Amerika sebagai penjaminnya dan sebagai pihak utama dalam perjanjian ini.” Ia menambahkan bahwa “Isyarat (ancaman) penghentian bantuan oleh pemerintah AS tidak pada tempatnya, dan jika tidak, maka perjanjian akan ditinjau ulang, sehingga bisa jadi akan menemukan banyak sandungan.” “Tidak ada ruang untuk membicarakan bantuan, kecuali dalam rangka perjanjian,” lanjut Mursi.

Surat kabar “Almesryoon” telah mempublikasikan berbagai berita yang mengungkap rencana-rencana untuk pembagian Mesir, serta kehadiran lebih dari 150 unsur CIA yang memata-matai Mesir. Mereka tengah menodai kehormatan dan potensi rakyat Mesir. Dan mereka melakukan aktivitasnya di Kedutaan Besar AS.

Kami di Hizbut Tahrir-wilayah Mesir mengatakan kepada mereka yang menang di Parlemen hendaklah sadar dari kelalaian kalian. Dan perhatikanlah apa yang direncanakan untuk Mesir dan rakyatnya oleh para musuhnya, yaitu Amerika, Yahudi dan para anteknya. Ingat, masyarakat memilih kalian karena Islam, sebagai simbol yang kalian usungnya. Sesunguhnya Islam melarang perjanjian Camp David dengan musuh yang tengah menduduki al-Aqsa dan tanah yang diberkati di sekitarnya. Dan Islam juga melarang penerimaan bantuan apapun dari musuh umat, Amerika, di mana dengan bantuan itu akan memberi Amerika kontrol penuh atas Mesir, sebab itu yang menjadi persyaratan untuk pencairan bantuan. Sementara itu, Allah SWT berfirman: “Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.” (TQS. An-Nisâ’ [4] : 141).

Bagaimana mereka bisa bersikap baik pada Amerika yang berencana untuk membagi Mesir dan memiskinkannya untuk memberi kalian sesuatu yang haram dengan imbalan agar mereka konsisten dengan perkara haram yang sama. Mengapa tidak sebaiknya saja kalian membersihkan mereka dari bumi Kinanah (Mesir)? Inggat, bahwasannya Allah SWT akan menghisab kalian, karena kalian telah menyia-nyiakan hukum-hukum yang telah Allah wajibkan atas kalian. Dan kalian selalu berbicara dan membuat keputusan atas nama rakyat yang telah memilih kalian?

Sesungguhnya rezim belum jatuh, meskipun sebagiam simbolnya telah digulingkan. Untuk wajib membersihkan UUD dan semua undang-undang yang diterapkan kepada rakyat, kemudian menggantinya dengan hukum Allah secara utuh bukan beransur-angsur (gradual). Sementara upaya rezim untuk menerapkan undang-undang kepartaian terhadap kalian merupakan bukti lain untuk memalingkan revolusi dari tujuan asalnya di mana revolusi itu dilakukan terhadap rezim dan pihak-pihak di belakangnya dengan berbagai bentuknya. Lalu mengapa kalian diam saja dan menutup mata terhadap undang-undang kepartaian yang zalim ini?

Allah SWT berfirman: “Wahai orang-orang yang beriman, kenapakah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan.” (TQS. Ash-Shaff [61] : 2-3).

Sumber: hizb-ut-tahrir.info, 18/2/2012.

Mengenaskan, Masih Ada Guru Bergaji Rp 50 Ribu

2012-02-21T12:31:00.000-08:00

Guru wiyata bakti TK di Wonogiri masih ada yang memperoleh gaji Rp 50 per bulan. Gaji tertinggi yang diterima para guru TK ini hanyalah Rp 190 ribu. “Bahkan ada yang tidak mendapat Rp 1 pun,” ucap Ketua Forum Wiyata Bakti TK Wonogiri, Eriza, saat audiensi bersama Komisi E di Gedung DPRD Jawa Tengah, Selasa (21/2).

Hal ini lantaran guru-guru tersebut belum memiliki status yang jelas. Hingga saat ini, untuk , masih ada 140 orang guru wiyata bakti TK di Wonogiri yang belum diangkat. “Harusnya kami bisa masuk dalam kategori II,” ujarnya.

Namun Eriza menolak jika kedatangannya bersama kawan-kawan bukan untuk menuntut pengangkatan menjadi Calon Pegawain Negeri Sipil (CPNS) ataupun PNS. “Kami hanya mau meyampaikan keluh kesah kami,” ucap wanita berkerudung ini. Pasalnya pemerintah daerah Wonogiri sudah tidak mampu mengcover keluhan para guru ini.

Awalnya, ada 908 orang guru wiyata bakti TK di Wonogiri. Namun jumlah tersebut lama-lama menyusut hingga saat ini menjadi 140 orang. “Hanya jumlah ini yang bertahan, selebihnya sudah putus asa karena tidak ada keputusan sehingga memilih jalan lain,” katanya. (republika.co.id, 21/2/2012)

Politisi Golkar-PKS Sumbang Anas

2012-02-20T23:29:00.000-08:00

Tim sukses Anas Urbaningrum tiba-tiba mengeluarkan fakta lain soal pemenangan dalam kongres Partai Demokrat pada 2010.

Salah seorang anggota tim sukses Anas, Umar Arshal, menjelaskan bahwa dana pemenangan Anas tidak berasal dari Muhammad Nazaruddin, melainkan politisi partai lain, di antaranya Partai Golongan Karya (Golkar) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

“Omong kosong yang dibilang Nazaruddin. Untuk kongres itu, kami semua keluar keringat dan dana,” ujar Umar di gedung parlemen, Jakarta, kemarin (17/2).

Umar yang kini menjabat ketua Divisi Tanggap Darurat DPP Partai Demokrat tersebut menjelaskan, sumber dana pemenangan Anas bisa dipertanggungjawabkan.

Sebab, setiap anggota tim pemenangan Anas mengeluarkan dana untuk membantu biaya transportasi kader-kader di daerah.

Dia mencontohkan, kader Partai Demokrat yang domisilinya dekat mendapat bantuan Rp 3,5 juta, sementara yang jaraknya jauh memperoleh bantuan Rp 5 juta.

“Itu saat pemaparan visi. Saat penajaman visi dan misi di Jakarta, kami bantu juga Rp 7,5 juta. Terakhir, deklarasi Rp 10 juta, itu sangat standar,” ujar Umar yang kini menjadi anggota DPR itu.

Selain dari keringat tim sukses, Umar menyatakan bahwa bantuan pemenangan Anas berasal dari sumbangan kalangan elite partai lain. “Termasuk, teman-teman Golkar dan PKS banyak bantu kami,” ucap dia. Namun, Umar tidak menyebut politikus Golkar dan PKS yang membantu pemenangan Anas.

Keterangan Umar itu spontan dibantah Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso. Menurut dia, keterangan bahwa politikus Golkar ikut menyumbang dana pemenangan Anas tidak masuk akal. “Ada-ada saja itu, sumbangan seperti itu tidak wajar,” tutur Priyo.

Priyo juga menyatakan tidak tahu dan tidak mau mencari tahu soal kebenaran informasi itu. Dia yakin bahwa tidak ada seorang pun dari kalangan elite Partai Golkar yang akan mempertaruhkan posisi demi menyumbang pemenangan ketua umum partai lain. “Dalam konteks politik, harus ada batas-batas. Itu tidak memungkinkan,” tegasnya.

Priyo menyatakan bahwa dirinya dekat dengan Marzuki Alie dan Anas. Dia pun mengenal sosok Andi Mallarangeng yang juga bersaing dalam kongres Partai Demokrat pada 2010. Namun, sebagai teman, tidak berarti dia harus memberikan dukungan yang melanggar aturan. “Paling banter, kami bantu dengan doa. Itu pun berdoa diam-diam,” tutur dia.

Priyo meminta tudingan semacam itu dihentikan. Menurut dia, Partai Golkar selama ini menegaskan tidak ingin campur tangan dalam masalah internal Partai Demokrat. “Kalau partai saya dibegitukan, rasanya kan tidak enak,” ungkap dia.

Senada, Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKS Mahfudz Siddiq membantah pernyataan Umar. Menurut dia, informasi Umar tersebut tak lebih dari pernyataan ngawur yang ingin mengaburkan fakta. “Statement ngawur itu dan lebih sebagai upaya untuk mengaburkan dugaan bahwa sumber dana money politics itu fee proyek APBN,” ujar Mahfudz.

Menurut Mahfudz, Umar harus bisa membuktikan pernyataan tersebut. Jika tidak bisa, tentu DPP PKS mengambil langkah tegas. “Kalau partai menyikapi dan dikaitkan dengan kongres Demokrat, kami bisa menyomasi,” ingat dia.

Isu Anas menggunakan politik uang dalam kongres yang mengantarkannya sebagai ketua umum Partai Demokrat kini bermunculan.

Misalnya yang tampak dalam sidang Nazaruddin. Dalam sidang itu, Nazaruddin menyatakan bersama Angelina Sondakh memberikan uang langsung kepada sejumlah anggota kongres untuk memenangkan Anas. Di beberapa daerah, kader Demokrat juga mulai bernyanyi tentang politik uang itu.

Keterangan Umar itu tampaknya juga bertujuan membantah pernyataan mantan Ketua DPC Demokrat Minahasa Utara Diana Maringka. Dalam pernyataannya, Diana menyebutkan bahwa ada sebelas ketua DPC Partai Demokrat di Sulawesi Utara yang menerima uang dari tim sukses Anas pada kongres di Bandung itu.

Uang tersebut, papar Diana, diterima dalam tiga tahap. Perinciannya, tahap pertama Rp 30 juta, tahap kedua USD 2.000, dan tahap ketiga USD 5.000. Diana juga mengaku telah mendapat satu unit BlackBerry dari tim sukses Anas. Dia pun menyebut nama Ketua DPC Demokrat Kota Bitung Hanny Ruru yang diduga menerima uang dalam jumlah sama. (batampos.co.id)

Pasukan Suriah dalam Jumlah Besar Dikerahkan di Damaskus

2012-02-20T10:05:00.000-08:00

Pengerahan pasukan dilakukan untuk mencegah terulangnya demonstrasi paling besar menentang pemerintah di ibukota Damaskus.
Pasukan keamanan Suriah dikerahkan dalam jumlah besar di bagian-bagian kota Damaskus untuk mencegah terulangnya demonstrasi paling besar menentang pemerintah di ibukota, sementara kekerasan terus berkecamuk di berbagai pusat pemberontakan di negara itu.

Kara para aktivis, polisi memaksa keluarga seorang demonstran yang tewas supaya menguburkannya lebih cepat dari rencana semula untuk mencegah timbulnya demonstrasi-demonstrasi baru.

Pasukan keamanan dan milisi pro-pemerintah yang dikenal dengan nama ‘Shabbiha’ tampak menjaga upacara pemakaman Samer al-Khatib yang dilakukan tanpa banyak dihadiri orang hari minggu.

Ini berbeda dengan upacara pemaknaan yang dilakukan kemarin yang dihadiri oleh ribuan demonstran. Kelompok-kelompok HAM mengatakan, pasukan keamanan terus menembaki kawasan-kawasan yang dikuasai pemberontak di kota Homs. Kota itu telah dikepung oleh pasukan pemerintah sejak tanggal 4 Februari. Komite koordinasi lokal para aktivis mengatakan enam orang tewas di Homs dan sembilan orang di propinsi Idlib, yang berbatasan dengan Turki.

Kata media pemerintah Suriah, orang-orang bersenjata menembaki mobil yang membawa jaksa Nidal Ghazal dan hakim Mohammed Ziadeh dan menewaskan keduanya di kota Idlib. (voanews.com, 19/2/2012)

Kepolisian New York Intai Para Mahasiswa Muslim

2012-02-20T10:01:00.000-08:00

Sebuah laporan AS mengungkapkan bahwa Departemen Kepolisian Kota New York telah melakukan pengintaian dalam skala besar terhadap setiap kegiatan para mahasiswa muslim di perguruan tinggi yang terletak dengan jarak yang jauh di luar batas kota.

Laporan tersebut menjelaskan bahwa kepolisian berbicara dengan pemerintah daerah tentang berbagai kegiatan dosen di universitas pada jarak yang jauhnya 480 kilometer di Buffalo. Bahkan kepolisisan telah mengirim agen rahasia di atas kapal pesiar, di mana tugas para agen rahasia itu adalah mencatat nama-nama mahasiswa, serta menuliskan sejumlah catatan dalam file-file intelijen kepolisian tentang berapa kali mereka melakukan shalat di kapal itu.

Para peneliti juga melakukan pelacakan terhadap situs-situs yang setiap hari dikunjungi oleh para mahasiswa Muslim. Padahal tidak ada tuduhan terhadap para dosen dan mahasiaswa bahwa mereka melakukan pelanggaran, apapun bentuknya. Namun, nama-nama mereka telah dicatat dalam laporan yang dibuat untuk kepala polisi Raymond Walter Kelly.

Juru bicara kepolisian Paul J. Browne telah menyampaikan daftar yang berisi dua belas nama orang yang telah ditangkap atau dihukum atas tuduhan terkait dengan “terorisme” di AS dan di luar AS. Mereka adalah para anggota Asosiasi Mahasiswa Muslim, di mana Departemen Kepolisian New York menyingkatnya dengan “MSA”.

Browne mengungkapkan bahwa salah satu terdakwa yang bernama Jessie Morton, telah mengaku bersalah bulan ini atas dakwaan menyebarkan ancaman melalui internet terhadap produser program animasi “South Park”, di masa sebelumnya ia berusaha untuk merekrut para pengikutnya di Universitas Stony Brook di Long Island.

Browne mengatakan bahwa “Akibat dari semua itu, maka Departemen Kepolisian New York berpendapat bahwa sangat penting untuk mengetahui lebih dalam apa yang terjadi di dalam MSA, Muslim Student Association (islamtoday.net, 19/2/2012).

Tokoh Waria dan Homo Lolos Calon Anggota Komnas HAM

2012-02-20T09:59:00.000-08:00

Akhirnya, Panitia Seleksi (Pansel) Calon Anggota Komnas HAM periode 2012-2017 mengumumkan 275 orang calon yang dinyatakan lulus seleksi administrasi.
Seperti diberitakan di laman resmi Komnas, pengumuan ini disampaikan Selasa, (07/02/ 2012) lalu, pada jam 12.00 WIB. Pengumuman ini berdasarkan Keputusan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia nomor : 18/KOMNAS HAM/XI/2011 tertanggal 03 Oktober 2011 yang diwakili 7 (tujuh) orang Pansel yang diketuai oleh Jimly Asshiddiqie merangkap anggota. Anggota lainnya adalah; Makarim Wibisono, Ati Nurbaiti, Khofifah Indar Parawansa, Ikrar Nusa Bhakti, Anugerah Pekerti dan Abdul Mu’ti.

Yang menarik, di antara ratusan calon yang lolos itu ada nama Dede Oetomo (diurutan 60) yang mewakili LSM Arus Pelangi, sebuah LSM yang dibentuk pada tanggal 15 Januari 2006 di Jakarta untuk membela hak kalangan Lesbian, Homoseksual, Biseksual, Transseksual (LGBT).

Selain itu ada nama Yulianus Rettobaut atau dengan panggilan waria Mami Yuli (diurutan 270) yang mewakili waria.

“Mamie Yulie dan Dede Oetomo lolos seleksi administrasi,” ujar anggota Pansel Calon Anggota Komnas HAM, Makarim Wibisono kepada wartawan dalam jumpa pers di Gedung Komnas HAM, Jalan Latuharhary, Jakarta Pusat, Selasa (14/2/2012).

Sebelumnya, Makarim Wibisono mengatakan, kedua tokoh tersebut secara administrasi mencukupi kriteria dan tidak ada kekurangan. Namun, ia menegaskan, Mamie Yulie dan Dede Oetomo tidak mewakili kelompok tertentu atau sesama waria dan homo dalam pemilihan calon anggota Komnas HAM ini.

Selanjutkan, dengan pengumuman resmi ini, pihak Pansel akan meminta dan mendengar lebih luas masukan dari masyarakat.

“Kepada masyarakat mohon dapat memberikan masukan mengenai nama-nama calon Anggota Komnas HAM kepada Sekretariat Panitia Seleksi Calon Anggota Komnas HAM melalui email ke atau melalui Pos dari tanggal 14 Februari 2012 sampai dengan 10 Maret 2012 Pukul 12:00 WIB dengan menyertakan fotocopy indentitas diri. Masukan yang tidak mencantumkan fotocopy indentitas diri tidak akan diproses. Pada tanggal 14 Maret 2012 pukul 13:00 WIB akan diumumkan nama calon anggota yang telah lolos tahapan penilaian profil dan masukan masyarakat,” tulisnya dalam laman komnasham.go.id.

Setelah penilaian profil dan masukan dari masyarakat selesai, Pansel akan mengumumkan 30 calon anggota terbaik.

Tiga puluh nama calon yang terpilih akan dikirim ke Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengikuti uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test).

Masyarakat dapat memberikan masukan mengenai nama-nama calon Anggota Komnas HAM kepada Sekretariat Panitia Seleksi di Sekretariat Panitia Seleksi Calon Anggota Komnas HAM Jl. Latuharhary No. 4 B, Menteng, Jakarta Pusat 10310 Telepon : 62-21-3925230 ext 137 Faksimili : 62-21-3925236 HP Pansel : 081287804207 Email : sekretariat.pansel@gmail.com. (hidayatullah.com, 17/2/2012)

“Ada Menteri Minta Jatah Proyek Rp180 M”

2012-02-20T09:56:00.000-08:00

Tak hanya menyebut nama sejumlah politisi dan petinggi Partai Demokrat. Melalui pengacaranya, Mindo Rosalina Manulang juga menyebut, seorang menteri meminta jatah proyek.
Pengacara Rosa, Achmad Rifai mengatakan, seorang menteri meminta jatah dari dua proyek senilai Rp180 miliar kepada Mindo Rosalina Manulang dalam dua buah proyek yang sedang dikerjakan Rosa bersama sebuah instansi.

“Proyeknya sudah jalan. Menteri itu minta jatah dari dua proyek yakni senilai Rp100 miliar dan 80 miliar,” kata Achmad Rifai, Minggu 19 Februari 2012.

Rifai sendiri menolak menyebutkan nama menteri itu, meski hanya inisialnya. Mantan pengacara Bibit-Chandra hanya menuturkan orang tersebut adalah salah satu anggota Partai Demokrat. “Rosa bercerita ini di depan saya, dan salah satu komisioner LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban),” tuturnya.

Permintaan jatah itu, kata Rifai, dilontarkan menteri itu saat mengajak Rosa bertemu di kawasan perumahan pejabat negara di Kompleks Widya Chandra. Pertemuan terjadi pada pertengahan 2010.

Selain mengenal Rosa, lanjutnya, menteri itu juga mengenal baik Muhammad Nazaruddin dan pernah beberapa kali bertemu dengan Mantan Bendahara Umum Demokrat itu.

“Dia (menteri) petinggi partai itu. Kabarnya minggu depan akan jadi saksi di pengadilan, tapi namanya belum bisa dikasih tahu. Pasti akan kami ungkap, kalau saya sudah dapatkan data-datanya,” ujarnya.

Dipastikan Rifai, Rosa telah berjanji akan membongkar kasus ini. “Ditunggu saja. Rosa jenuh dengan kebohongan-kebohongan yang ada selama ini. Dia ingin sampaikan sejujurnya di DPR, dan membongkar kasus ini,” ujarnya. (vivanews.com, 19/2/2012)

Ahlul Halli Wal ‘Aqdi Asal Mula Parlemen ?

2012-02-20T09:38:00.000-08:00

Kecenderungan umat islam untuk kembali kepada sistem syariah semakin hari semakin kuat. Berbagai survey yang dilakukan, dengan jelas menunjukan hal itu. Survei oleh PPIM - UIN Syahid Jakarta, menunjukkan masyarakat yang menginginkan syariah pada tahun 2001 sebesar 61%, tahun 2002 sebesar 71%, pada tahun 2003 meningkat menjadi sebesar 75%. Sementara pada tahun 2008 sebesar 83% (Survei SEM Institute: 2008). Selain itu, survey setara institute, sebuah lembaga swadaya masyarakat, bekerjasama dengan USAID pada Nopember 2010 lalu mencatat, 34,6 persen responden warga Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) menyetujui sistem khilafah. Tren ini ternyata bukan hanya terjadi di Indonesia, tetapi hampir terjadi di seluruh negeri Islam. Hasil survey Universitas Maryland di 4 negara Maroko, Pakistan, Mesir, Indonesia pada April 2007 (‘Muslim Public Opinion on US Policy, Attacks on Civilians and al-Qaeda’ ) menyebutkan kecenderungan serupa: “Mayoritas responden (70 %) di sebagian besar negara-negara mendukung penerapan Syari’at dengan ketat, menolak nilai-nilai Barat, dan bahkan menyatukan seluruh negeri Islam (Khilafah).”

Bukti lain, perbincangan, diskusi, seminar terkait bangunan sistem Islam dalam berbagai aspeknya saat ini sudah menjadi perkara yang biasa dilakukan. Bahkan bukan hanya di kalangan akademisi, tetapi juga masyarakat umum. Dibahas di media-media, kajian di masjid-masjid dll. Sebagai contoh, pekan lalu koran Republika, dalam rubrik Islam Digest mengangkat tema menarik seputar konsep ahlul halli wal ‘aqdi dengan judul “Parlemen dalam sejarah islam”. selain membahas keanggotaan ahlul halli wal ‘aqdi, syarat, serta tugas-tugas mereka, juga disebutkan dalam tulisan itu bahwa dunia parlemen bukan hanya milik era pemerintahan modern, tetapi pada masa-masa awal sejarah Islam pun, cikal bakalnya telah diperkenalkan oleh para khalifah. Lebih lanjut disebutkan, secara sederhana menurut Prof Dr Azyumardi Azra, ahlul halli wal ‘aqdi adalah orang-orang yang memiliki otoritas untuk mengambil keputusan dan kesepakatan dalam lingkungan pemerintahan, mereka semacam representasi rakyat: “kalau dalam konteks Indonesia sekarang ya, DPR”. Pada bagian lain, mengutip pendapat Jimli Ash-Shidiqie, disebutkan bahwa para sahabat yang duduk dalam keanggotaan lembaga ini (ahlul halli wal ‘aqdi), tak ubahnya seperti lembaga perwakilan dewasa ini. (Koran Republika, edisi: 29 januari 2012).

Dalam skala pembahasan yang sederhana pula tulisan ini mencoba mengkritisi cara pandang di atas. Yaitu, cara pandangan sistem demokrasi yang erat melekat dalam setudi sistem pemerintahan islam, kalau tidak dikatakan, sekedar meligitimasi sistem demokrasi dengan beberapa konsep dalam khazanah pemikiran politik islam.

Beberapa istilah

Selain ahlul halli wal ‘aqdi, dalam khazanah pemikiran politik Islam dikenal beberapa istilah, di antaranya: ahlu syuro, majlis syuro, ahlul ro’yi wat tadbir (dipopulerkan Ibnu ‘Abidin) , ahlul ihtiyar (dipopulerkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah), majlis umat, dll.. Istilah-istilah tersebut secara umum menunjuk makna yang sama, baik dalam hal sifat-sifat orang yang ditunjuk oleh makna tadi, ataupun dalam hal tugas-tugasnya, sebagimana akan kita jelaskan (lihat kitab ahlul halli wal ‘aqdi sifaatuhum wa wadzaifahun, karya Dr. ‘abullah Ibnu Ibrohim at-tariqiy, hal 32.). Diantara ulama muta’akhirin yang menyamakan istilah ahlul halli wal ‘aqdi dengan ahlu syuro adalah, al-Maududi dalam nadzariyyatul islam wa hadyih, Dr. ‘Abdul Karim Zaidan dalam kitabnya ushulud dakwah, DR. ‘Abdul Qadir ‘Audah dalam kitabnya al-islam wa audho’unas siyasiy. Meski demikian, masing-masing istilah memiliki keidentikan makna tertentu. Istilah Ahlul halli wal ‘aqdi dan ahlul ikhtiyar lebih menunjuk pada proses pengangkatan kholifah. Sementara ahlu syuro lebih menunjuk pada perwakilan hak masyarakat dalam hal musyawarah. Karenanya, istilah majlis umat lebih utama digunakan karena penunjukanya yang lebih umum, yakni tempat tercerminnya aspirasi umat, baik dalam hal muhasabah (kontrol dan pengaduan), syuro, termasuk di dalamnya pengangkatan khalifah. Kenggotaan majlis umat pun bisa terdiri dari laki-laki, perempuan, dan kafir dzimmiy, mengingat syuro dan muhasabah merupakan hak seluruh warga negara. Namun, dalam hal diskusi yang objeknya tentang menyangkut hukum syara serta pemilihan khalifah, anggota majlis umat dari kalangan kafir dzimmiy tidak dilibatkan (Lihat: Ajhizatu daulatul khilfah, hal. 155).

Parelemen Vs Ahlul halli wal ‘aqdi

Setudi perbandingan (Dirosah Muqoronah) antara satu pemikiran dengan pemikiran lain, atau satu sistem dengan sistem yang lain tentu baik dan kadang perlu dilakukan. Namun, tentu hasilnya tidak harus selalu menyamakan antara keduanya, menyimpulkan bahwa di antara keduanya ada kaitan atau bahkan yang satu lahir dari yang lain, atau sebaliknya. Dalam kontek parlemen, sekilas ia memiliki kesamaan dengan konsep ahlul halli wal ‘aqdi dalam khazanah pemikiran politik islam, dari sisi bahwa keduanya merupakan bentuk perwakilan (niyabah) aspirasi rakyat dihadapan pengusanya. Namaun, ada prinsip-prinsip mendasar yang dalam kontek ini, sistem parlemen yang ada sekarang tidak bisa disamakan dengan ahlul halli wal ‘aqdi dalam sistem kekhilafahan sebagaimana dibahas oleh para fuqoha. Diatara hal-hal prinsip itu adalah:

Pertama: parlemen, kongres, dewan perwakilan atau nama-nama lainnya yang dipilih di berbagai Negara untuk menyebut badan legislatif, merupakan implikasi dari prinsip pemisahan kekuasaan yang digagas oleh Montesquieu dalam the spirit of law. Menurutnya, pemusatan kekuasan pada satu pihak merupakan sumber lahirnya kediktatoran, pemerintahan yang totaliter dan pemegang kekuasan yang bertindak sewenang-wenang. Dari situlah muncul konsep trias politika, dimana kekuasan dibagi menjadi kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Sementara, dalam Islam tidak dikenal adanya pemesihan kekuasaan atau kepemimpinan kolektif (al-qiyadah al-jama’iyyah). Kepemimpinan dalam sistem khilafah dipegang oleh satu orang yaitu khalifah (al-qiyadah al-fardiyyah). Khalifah memiliki kekuasaan penuh untuk mengambil keputusan. Di tangannyalah hak legislasi/adopsi hukum syara’. Dasarnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat ‘Abdillah ibnu amru, Rasulullah Saw. bersabda:

وَلَا يَحِلُّ لِثَلَاثَةِ نَفَرٍ يَكُونُونَ بِأَرْضِ فَلَاةٍ إِلَّا أَمَّرُوا عَلَيْهِمْ أَحَدَهُمْ

“Tidak halal bagi tiga orang yang berada di padang sahara kecuali jika mereka mengangkat salah satu dari mereka untuk menjadi pemimpin.”(H.R. Ahmad)
Dalam riwayat Abu Dawud dari sahabat Abi Sa’id al-Khudri, Rasulullah Saw. bersabda:

إِذَا خَرَجَ ثَلاَثَةٌ فِى سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ

“Apabila ada tiga orang yang keluar dalam suatu perjalanan, maka hendaknya mereka menunjuk salah seorang dari mereka sebagai pemimpin!”(H.R. Abu Dawud)
Kata satu (ahad) dalam hadis di atas merupakan bilangan (’adad), dalam kaidah ushul fiqh ia memiliki makna tersirat (mafhum) yang harus dijadikan landasan (hujjah) dalam proses pengambilan hukum (istidlal) dari nash (al-quran atau hadis), selama tidak ada dalil lain yang menghapus makna tersirat tadi. Artinya, kepemimpinan dalam Islam itu harus satu, tidak boleh dipegang oleh lebih dari satu orang, apalagi dibagi seperti dalam sistem demokrasi saat ini.

Kedua: parleman- legislatif yakni DPR pada kontek Indonesia, dalam bingkai sitem pemeritahan koletif di atas, ia memiliki tiga fungsi utama: legislasi, anggaran, dan pengawasan yang dijalankan dalam kerangka representasi rakyat. Fungsi legislasi dilaksanakan sebagai perwujudan DPR selaku pemegang kekuasaan membentuk undang-undang. Fungsi anggaran dilaksanakan untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Sementara fungsi pengawasan dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan APBN.

Melihat ketiga fungsi tersebut, jelas ahlul halli wal ‘aqdi berbeda dengan DPR. Fungsi ahlul hall wal ‘aqdi, majilis umat atau majlis syuro terbatas pada fungsi syuro dan pengawasan (muhsabah). Sebagai fungsi syuro, ahlul halli wal ‘aqdi adalah tempat berkonsultasi khalifah dan penasehatnya dalam perkara yang membutuhkan penelaahan, penelitian dan analisis mendalam untuk menyingkap berbagai fakta, termasuk memutuskan perang. Demikian juga dalam perkara-perkara yang memerlukan keakhlian dan pengetahuan spsifik, seperti penyiapan strategi perang, sains dan teknologi, termasuk dalam masalah finansial, pasukan dan politik luar negri. Dalam perkara-perkara diatas khalifah dapat merujuk kepada majlis umat (ahul halli wal ‘aqdi) untuk meminta masukan sebelum mengambil keputusan, sekalipun hukumnya tidak wajib. Para anggota muslim dari Majelis Umat memiliki hak untuk mendiskusikan perkara tersebut dan mengekspresikan pandangan mereka, meski pendapat mereka tidaklah mengikat (ghoir mulzim).

Adapun dalam perkara-perkara teknis-praktis dan aksi yang tidak membutuhkan penelaahan dan penelitian mendalam, seperti pengadaan berbagai kebutuhan masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemudahan, baik dalam bidang birokarasi pemerintahan, pendidikan, kesehatan, perdagangan, perindustrian, maka pandangan ahlul halli wal ‘adi dalam perkara-perkara teknis tersebut bersifat mengikat terhadap khalifah (mulzim).

Sementara, fungsi muhasabah dijalankan oleh ahlul halli wal ‘aqdi dengan melaukan pengawasan terhadap seluruh kebijakan yang diambil khalifah, baik pada urusan dalam maupun luar negeri, baik dalam perkara yang pendapat mereka itu bersifat mengikat ataukah tidak sesuai kriteria diatas. Selain itu, fungsi ini juga dilakukan dengan cara menunjukkan kekecewaan mereka terhadap pada para pembantu khalifah, gubernur, atau walikota yang berbuat dzalim. Dalam hal ini pandangan majlis umat bersifat mengikat dan Khalifah berkewajiban untuk memecat mereka dalam keadaan demikian.

Dari kedua fungsi di atas nampak majlis umat tidak memiliki kewenangan dalam hal legislasi dan anggaran sebagaimana dimiliki DPR dalam kontek sistem demokrasi. Hal ini karena, Hukum dalam sistem pemerintahan Islam diambil dari al-quran, as-sunnah dan dalil syar’i mu’atabar lainnya, dengan cara proses ijtihad (bukan berdasarkan musyawarah dalam mekanisme demokrasi), yang hak adopsinya diserahkan kepada khalifah sebagai penguasa (hakim). Begitupun dalam hal anggaran (pemasukan dan pengeluaran negara) semua sudah ditentukan oleh syariah dan bersifat tetap, dimana rincian besarannya diserahkan kepada pandangan dan ijtihad khalifah. Karenanya, dalam Islam tidak dikenal undang-undang yang membahas APBN yang dibuat tahunan (Lihat: an-Nidzam al-iqthishodiy fil Islam, hal. 239).

Ketiga: parlemen- legislatif bikameral, yakni MPR dalam kontek Indonesia. Ia adalah salah satu lembaga tingi Negara, memiliki tugas dan wewenang: mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar, melantik Presiden dan Wakil Presiden hasil pemilihan umum, memutuskan usul DPR untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya, melantik Wakil Presiden menjadi Presiden, memilih Wakil Presiden (apabila terjadi kekosongan jabatan), memilih Presiden dan Wakil Presiden (apabila terjadi kekosongan jabatan).

Dengan memperhatikan fungsi-fungsi tersebut, jelas ada perkara prinsip yang membedakan antara ahlul halli wal ‘aqdi dengan MPR. Undang-undang dasar dan undang-undang (ad-dustur wal qanun) ditetapkan berdasarkan syariah melalui proses ijtihad, yang hak adopsinya menjadi hak khalifah, bukan berdasarkan musyawarah mufakat atau voting sesuai mekanisme demokrasi. Sehingga Ahlul halli wal ‘aqdi fungsi hanyalah tempat bermusyarahnya khalifah (al-mustasyar), agar khalifah benar-benar bisa mengadopsi hukum syara yang memiliki dalil paling kuat menyangkut perkara-perkara khilafiyah, yang perlu “dilegislasi” (lebih tepatnya di adopsi) sebagai undang-undang.

Adapun pengangkatan khalifah, ia dilakukan dengan akad bai’at. Bai’at adalah kesedian untuk mena’ati khalifah dalam hal pelaksanaan syariah. Bai’at diambil dari rakyat dengan syarat keridhoan (ar-ridho) dan kebebasan memilih (al-ikhtiyar). Dalam kontek ini, bai’at bisa dilakukan melalui suara mayoritas ahlul halli wal ‘aqdi, sebagai wakil umat dan cerminan suara mereka. Namun bisa pula melalui pemilihan umum langsung dari seluruh rakyat, pengambilan pendapat mayoritas penduduk ibu kota, pembentukan panitia dari kalangan ulama dan pemuka rakyat oleh khalifah sebelumnya, dengan tetap memperhatikan dua syarat di atas. Kendati demikian, ba’iat melalui ahlul halli wal ‘aqdi yang dipilih dari kalangan para ulama, pemimpin-pemimpin kelompok, dan tokoh masyarakat, tentu lebih mudah dilakukan serta tidak membutuhkan biaya besar dan waktu lama. Pemilihan ahlul halli wal ‘aqdi sendiri bisa dilakukan melalui proses pemilu.

Sementara terkait pemberhentian khalifah, kewenangannya bukan berada pada ahlul halli wal’aqdi, melaikan pada mahkamah madzolim (qhodi khusus yang bertugas menyelesaikan sengketa antara rakyat dan pemerintah). Pemberhentian itu sendiri hanya bisa dilakukan setelah terbukti bahwa khalifah telah kehilangan syarat-syarat khalifah atau terjadi pelanggaran terhadap hukum syariah secara nyata (kufron bawahan).

Menepis syubhat

Ketika khalifah memegang otoritas yang cukup besar, dengan sistem pemusatan kekuasaan seperti dipaparkan diatas, diamana hak legislasi sepenuhnya ada di tangannya, muncul kekhawatiran bahwa hal ini akan berpotensi menimbulkan penyalahguanaan kewenangan oleh khalifah. Tak jarang, hal ini juga dijadikan sasaran black campaign tentang khilafah. Khilafah diopinikan sebagai Negara otoriter yang non akuntabel (anti kritik), atau Negara utopi yang hanya bisa dijalankan oleh orang suci.

Kekhawatiran serta propaganda hitam tersebut mudah saja ditepis jika sistem tadi dipahami dalam kerangkanya yang utuh. Dalam buku karya Abdul-Karim Newell (www.khilafah.com), yang berjudul Accountability in the Khilafah (Akuntabilitas dalam Negara Khilafah) memaparkan bahwa persoalan akuntabilitas ini dijamin melalui tiga mekanisme yaitu: Pertama, akuntabilitas melalui institusi-institusi Negara, yaitu Majelis Umat dan Mahkamah Mazhalim. Khalifah memang memegang kekuasaan yang besar, seperti melegislasi UU, mengelola urusan dalam dan luar negeri, menjadi pemimpin tertinggi angkatan bersenjata, mengangkat dan menerima para duta besar, mengangkat dan memberhentikan para gubernur (wali), mengangkat dan memberhentikan para hakim, dan menetapkan APBN. Namun kekuasaan Khalifah tidak lantas menjadi mutlak. Karena ada lembaga-lembaga negara yang mengimbangi kekuasaan Khalifah. Dengan demikian ada perimbangan kekuasaan yang akan mewujudkan akuntabilitas terhadap khalifah dan lembaga-lembaga negara lain. Disinilah majelis umat menjadi salah institusi penting yang berperan dalam mekanisme akuntabilitas Negara Khilafah, bukan hanya penyambung suara moral dan akhlakul karimah. Di sisi lain, legislasi hukum yang dialkukan khalifah wajib bersumber wahyu. Jika tidak, mahkamah mazhalim dapat membatalkan UU tersebut, jika terbukti bertentangan dengan syariah. Selain itu, mahkamah madzalim berkewajiban menghilangkan segala bentuk kezhaliman yang dilakukan oleh khalifah atau aparat pemerintahan lainnya atas rakyat. Kedua, akuntabilitas melalui partai politik. Jaminan akuntabilitas kedua dalam Khilafah adalah akuntabilitas melalui partai politik yangh jika dikelola secara baik, parpol akan dapat mengagregasikan pesan individu rakyat menjadi suatu tekanan yang masif lagi kuat bagi penguasa. Ketiga, akuntabilitas melalui individu warga Negara. Akuntabilitas dalam Khilafah juga dijamin melalui aktivitas individu umat secara langsung. Oleh karena itu, meskipun sudah ada majelis umat yang berbicara atas nama umat, namun hak akuntabilitas masih ada di pundak masing-masing individu umat. Hal ini karena nash-nash syariah menunjukkan tugas amar ma’ruf nahi munkar bukanlah tugas ahlul halli wal ‘aqdi, majlis umat, parpol Islam semata, melainkan juga tugas setiap individu muslim, termasuk media massa juga dapat digunakan sebagai sarana untuk menjalankan akuntabilitas terhadap para penyelenggara negara khilafah.

Dengan pemahaman yang utuh terhadap bangunan sistem Islam, maka setiap studi perbandingan (dirosah muqoronah) dengan sistem yang lain, tidak akan terjebak pada menyama-nyamakan dua hal yang berbeda, atau sekedar melakukan tambal sulam pada setiap aksi yang harus dilakukan, apalagi sekedar mecari legitimasi atas sistem yang ada, yang bukan hanya telah gagal mewujudkan kesejahteraan ditengah-tengah masyarakat, tetapi juga bertentangan denga Islam. Sebagai contoh, dari paparan di atas, jelas ahlul halli wal-’aqdi berbeda dengan parlemen yang ada sekarang. baik menyangkut tugas dan kewenangan yang dimilkinya, ataupun sumber serta sejarah kemunculannya. Ibarat kita mempunyai anak, lalu anak kita mirip dengan anak tetangga, kita pasti tidak mau anak kita disebut anak tetangga, begitu pun sebaliknya, apalagi jika tidak mirip. Hal ini tiada lain, karena kita tahu siapa sesungguhnya anak kita, baik sifat, kepribadian, dan perangainya, bukan hanya tahu penampilan fisik belaka. Dan yang lebih penting dia juga dilahirkan dari keluarga yang berbeda. Wallahu a’lam bish showab. (Ade Sudiana)[hizbut-tahrir.or.id]

Tragedi 9/11 Justru Membuat Islam Makin Kuat

2012-02-19T01:15:00.000-08:00

Tragedi serangan menara kembar WTC di AS pada 11 September 2001 justru mendorong Islam berkembang pesat di seantero dunia. “Tragedi WTC justru membuat orang penasaran sehingga banyak orang yang mulai mencari Alquran dan mempelajari Islam,” kata dosen Universitas Paramadina Jakarta, Doktor Syafiq Assegaf, dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad Saw yang digelar Yayasan at-Tathir.

Dalam acara yang juga dihadiri para ulama di Surabaya dan pembicara lain Dr Umar Shihab (Jakarta) itu, dia menjelaskan bahwa perkembangan pesat Islam itu terlihat di Amerika dan sejumlah negara di Eropa. “Di Amerika sekarang, setiap tahun ada sekitar 20.000 orang yang masuk Islam, sedangkan di Eropa juga sama. Awalnya, mereka penasaran dengan Islam yang dikait-kaitkan dengan terorisme, tapi akhirnya justru tertarik dengan Islam,” katanya. (republika.co.id, 18/2/2012)

Krisis AS Berlanjut, Gelandangan Kian Menjamur

2012-02-19T01:10:00.000-08:00

salah satu gelandangan AS
asal Las Vegas

Krisis yang telah berlangsung di AS terus memunculkan sejumlah dampak sosial. Salah satu fakta tentang itu adalah semakin menjamurnya warga tuna wisma di negara tersebut.
Laman ekonomi The Economic Collapse memaparkan fakta tersebut. Menurut laman tersebut, saat ini sejumlah keluarga Amerika tinggal di selokan dan di terowongan-terowongan kering. Sebagian lainnya tinggal di tenda-tenda atau mobil.

Mereka memindahkan perabot mereka ke dalam tenda atau mobil dan hidup di sana hingga waktu yang tidak mereka ketahui. Ulasan tersebut juga menyebutkan bahwa tidak sedikit keluarga Amerika yang membuat sup saus saja untuk makan malam mereka, atau bahkan menjadikan tikus sebagai menu bersantap.

Disebutkan pula, rumah-rumah penampungan tidak lagi bisa menampung para tuna wisma baru. Dan hal itu, menurut laman tersebut, sama dengan membuat mereka keluar dari kota dan hidup dengan tenda di hutan-hutan.

Saat ini, penduduk AS yang hidup di bawah garis kemiskinan mendekati 50 juta jiwa, dan terus meningkat setiap harinya. Dan tidak hanya itu, sebanyak 80.000 orang pengangguran di Michigan disebut-sebut akan kehilangan uang tunjangan mereka.

Dalam laman tersebut, disertakan pula sebuah video berjudul “Poor America” yang dibuat BBC. Video itu menampilkan kondisi kontras yang terjadi di pusat kota Las Vegas dan sudut lain kota tersebut. Dalam video tersebut, tim BBC melakukan penelusuran ke gorong-gorong, selokan, tenda-tenda pemukiman di hutan, dan rumah-rumah mobil di kota tersebut. Reporter BBC, Hilary Andersson mengatakan, sekitar 300 hingga 400 orang tinggal di terowongan gorong-gorong Las Vegas.

Seorang anak kecil yang tinggal di rumah penampungan mengatakan saat diwawancarai, ia dikirim ke sana karena kedua orang tuanya tak memiliki apa pun untuk dimakan. Sebuah keluarga meninggalkan rumah dan tinggal di mobil trailer karena tidak mampu membayar uang sewa.

Ulasan tersebut diakhiri dengan kritik evaluatif bagi masyarakat AS. Dikatakan, selama bertahun-tahun, banyak suara-suara menonjol yang meneriakkan bahaya yang ditimbulkan defisit perdagangan dan defisit anggaran AS. Namun, menurut blog ekonomi tersebut, rakyat Amerika tidak mendengarkan teriakan itu dan mereka secara berulang mengirimkan politisi yang sama ke Washington DC.

Akibatnya, jutaan orang Amerika tidak memerlukan waktu lama untuk mendapati diri mereka melakukan sesuatu yang bahkan tidak pernah mereka impikan, hanya berusaha bertahan hidup. (republika.co.id, 18/2/2012)

Survei CSIS: Mayoritas Masyarakat Tak Percaya pada Parpol

2012-02-19T01:06:00.000-08:00

Hasil survei yang dilakukan Centre for strategic and International Studies (CSIS) menyatakan kepercayaan masyarakat terhadap partai politik saat ini sangat rendah.

Peneliti Centre for strategic and International Studies (CSIS) Sunny Tanuwidjaja, hari Jumat mengatakan kepercayaan masyarakat terhadap partai politik saat ini sangat rendah. Sunny menyatakan hanya 22,4 persen responden menilai partai politik memiliki kinerja yang baik. Sisanya menilai sebaliknya. Dukungan terhadap partai politik turun dibandingkan dengan pemilu 2009.

Menurut Sunny , hal tersebut dikarenakan saat ini partai politik bukanlah institusi yang menjadi saluran buat aspirasi publik ke pemerintah, tetapi partai politik lebih menjadi alat buat elit-elit politik untuk mencapai kekuasaaan dan menguasai sumber daya alam yang ada.

Survei ini dilakukan secara acak bertingkat pada 16 hingga 24 Januari 2012 terhadap 2117 responden di 33 provinsi.

“Yang kita temukan justru semua orang yang tidak mendukung partainya di tahun 2009, hari ini menjadi orang-orang yang tidak punya pilihan. Sebenarnya didalam sistem demokrasi itu partai punya tugas dua arah sebenarnya, pertama, dia menjadi corong untuk mensosialisasikan keputusan-keputusan dari atas ke bawah. Kemudian di sisi lain dia juga menjadi saluran aspirasi dari bawah untuk disampaikan kepada pemerintah maupun elit-elit. Saya kira itu fungsi sentral dari partai. Hari ini dua-dua fungsi ini tidak berjalan. Mereka betul-betul hanya dijadikan alat untuk mencapai kekuasaaan,” papar Sunny Tanuwidjaja.

Pengamat Politik dari Universitas Indonesia Andrinof Chaniago mengatakan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap partai politik dikhawatirkan akan menimbulkan potensi instabilitas sosial politik yang ada.

Andrinof Chaniago mengungkapkan, “Kalau masyarakat sudah apatis yah itu sudah berbahaya. Nanti masyarakat ini bisa frustrasi, ga percaya lagi sama sistem. Tidak mau berpartisipasi. Bahkan suatu saat kalau ditambah dengan kondisi lain seperti kondisi ekonomi, bisa bentuk-bentuknya berupa ekspresi dalam bentuk kekerasan kolektif bisa sampai kesana. Partisipasi masyarakat termasuk juga dalam penyelenggaraan pemilu.”

Untuk itu Andrinof Chaniago mendesak agar adanya perbaikan tingkah laku para politisi dan menjalankan fungsinya dengan benar.

“Jadi fungsi merekrut orang untuk duduk sebagai wakil rakyat, fungsi merekrut dan mempromosikan orang untuk menjadi pemimpin, itu harus dijalankan dengan benar. Nah yang dilakukan selama ini kan penyimpangan dan penyelahgunaan. Memilih dan mempromosikan orang karena orang itu banyak uang dan orang itu banyak memberikan bantuan yang besar, bukan karena dia memenuhi kriteria sebagai pemimpin,” ujar Andrinof Chaniago.

Hasil survei CSIS juga menunjukan, saat ini masyarakat menilai kinerja pemerintahan di tiga bidang yang menjadi perhatian publik yaitu penegakan hukum, pengentasan dari kemiskinan dan pemberantasan korupsi sangat lemah. (voanews.com, 17/2/2012)

Pembubaran FPI tidak akan Selesaikan Masalah

2012-02-19T00:56:00.000-08:00

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) Choirul Anam atau yang akrab disapa Cak Anam mengatakan bahwa Front Pembela Islam tidak perlu dibubarkan.

“Menurut saya tidak perlu FPI dibubarkan sebab akan memunculkan masalah baru. Itu bukan sebuah bentuk penyelesaian,” ujarnya di Surabaya, Sabtu (18/2).

Cak Anam menyampaikan hal itu ketika menanggapi isu pembubaran FPI yang akhir-akhir ini ramai menjadi bahan pembicaraan. Ia meminta agar semua pihak tidak terpancing dan membiarkan persoalan ini berlarut-larut.

“Apalagi kalau GP Ansor ikut-ikutan meminta agar dibubarkan atau dibekukan. Saya sangat tidak setuju,” kata politikus yang juga Anggota Dewan Penasihat GP Ansor Pusat tersebut.

Menurut dia, meski pemerintah akhirnya membubarkan FPI, pihaknya yakin akan muncul organisasi-organisasi serupa. Di samping itu, ancaman konflik horizontal sangat rawan terjadi.

Menilai FPI, Cak Anam beranggapan bahwa ormas pimpinan Habib Rizieq tersebut diyakini memiliki niat mengajak kebenaran dan mencegah kemungkaran. Namun, lanjut dia, tidak adanya hukum tegas di Indonesia membuat FPI prihatin. Padahal perjudian dan minum-minuman keras dan tindakan maksiat lainnya tertulis dalam hukum Indonesia.

“Jangan terburu-buru menyalahkan FPI secara langsung, tapi harus dilihat akar permasalahannya. Mungkin FPI jengkel dengan hukum di Indonesia yang tidak tegas karena dianggap membiarkan orang seenaknya menjual minuman keras,” tukas Cak Anam.

Pihaknya juga meminta masyarakat cermat dalam menilai situasi seperti ini. Sebab dikhawatirkan malah tidak terkontrol dan memicu terjadinya konflik antaragama maupun umat di Indonesia sendiri. (mediaindonesia.com, 19/2/2012)

Perwakilan “Penyakit” Sah Satu-Satunya

2012-02-18T13:14:00.000-08:00

rapat menlu arab

Aljazeerah mengatakan dalam situsnya, dengan mengutip dari sumber-sumber Arab bahwa para Menteri Luar Negeri Arab akan membahas dalam pertemuan berikutnya di Kairo untuk mengakui Dewan Nasional Suriah sebagai wakil rakyat Suriah.
*** *** ***

Negara-negara kafir Barat imperialis, selama puluhan tahun, tidak pernah berhenti membuat rencana dan metode politik yang melayani kepentingannya, dan mewujudkan tujuan imperialismenya yang kotor. Barat telah menggunakan banyak metode dan alat yang sesuai untuk mewujudkan tujuannya dengan mencengkeram kuat-kuat masa depan umat Islam, menjarah setiap kekayaan dan memperkokoh hegemoni imperialismenya terhadap umat.

Dan di antara metodenya itu, adalah apa yang dikenal dengan cara mereduksi gerakan politik di suatu negara atau wilayah, melalui kerangka politik yang terkadang berupa organisasi, dewan atau lainnya, yang dibentuk menurut tolok ukur Barat dan mengalirkan apa yang ada dalam wadah politiknya. Kerangka ini kemudian dijadikan tema untuk membangun proyek-proyek Barat yang terkait dengan negara itu, dan mengusulkannya sebagai proyek lokal, atau mereka menyebutnya sebagai proyek nasional. Kemudian kerangka ini disebut sebagai karakteristik “perwakilan sah satu-satunya”.

Dalam rangka memberikan kredibilitas yang hilang bagi kerangka politik yang dibuatnya, maka Barat melakukan pekerjaan untuk menyediakan penutup yang sifatnya lokal, regional dan internasional bagi organisasi-organisasi dan dewan-dewan itu dengan nama nasionalisme. Kemudian organisasi-organisasi dan dewan-dewan itu yang mengatur setiap kebijakan luar negeri. Di tingkat lokal melalui pembelian piutang dan dukungan publik yang disesatkan dengan mempermainkan emosi dan mengobarkannya dengan berbagai aktivitas yang membuat masyarakat berkumpul di sekitarnya; di tingkat regional melalui lembaga-lembaga regional, seperti Liga Arab, Organisasi Kerjasama Islam dan lainnya, belum lagi dukungan dari beberapa rezim penguasa thaghut terhadap dewan-dewan ini dan legitimasinya. Pada saat yang sama datang dukungan internasional yang berasal dari negara-negara besar melalui pengakuan serta dukungan politik dan finansial dalam koridor lembaga imperialis internasional, serta badan-badan pengambil keputusan politik Barat.

Melalui semuai ini, maka dirajutlah konspirasi dengan setiap benangnya untuk memulai berbagai aktivitas kerangka yang dibuatnya ini, sebagai alat lokal yang digunakan oleh Barat untuk memuluskan proyek-proyeknya di bawah nama “pewakilan sah satu-satunya”.

Meskipun muncul konflik mengenai loyalitas bagi kerangka politik itu, apakah yang berkiblat ke Gedung Putih, maupun yang berkiblat ke Downing Street dan Elysee. Hanya saja negara-negara imperialis itu sepakat bahwa metode ini masih efektif untuk menyesatkan rakyat, memalingkannya dan memperlemah semua tuntutan revolusinya.

Bukan rahasia lagi bahwa yang paling menderita akibat dari ide “perwakilan sah satu-satunya” adalah warga Palestina, yaitu ketika Barat dan para penguasa bonekanya di kawasan Timur Tengah membonsai masalah Palestina dari masalah umat Islam menjadi masalah organisasi, yang disebut “Organisasi Pembebasan”, yang pada kenyataannya adalah “Organisasi Penyerahan”. Sehingga hal itu menjadi bencana bagi rakyat Palestina, dan kelahiran organisasi itu masih ilegal karena dibuat oleh-otoritas Dayton Mueller.

Libya, pada saat musim semi Arab, menyusul dengan kendaraan “perwakilan sah satu-satunya” ketika membentuk Dewan Transisi Libya untuk mereduksi revolusi yang diberkati ini dengan Dewan yang menyusu pada Barat, terutama Eropa. Dan mulailah keburukannya terlihat dengan telanjang.

Dan sekarang di Suriah … Revolusi yang baik dan diberkati ini, tengah berlangsung berbagai upaya yang dilakukan oleh Barat dan para anteknya siang dan malam, baik yang lokal maupun yang regional, untuk memalingkan dan menyesatkan tujuan revolusi; setelah terbentu Dewan Nasional Suriah, maka ia mulai bernyanyi melalui satelit untuk mengirim masalah Suriah ke Dewan Keamanan, dan menuntut untuk internasionalisasi masalah, serta deklarasi keinginan untuk mengganti entitas sipil-sekuler demokrasi-dengan rezim Assad, serta berkiblat pada Barat dan proyek-proyek politiknya yang bertujuan untuk memperkuat hegemoni politik Barat dengan sebuah upaya untuk mengubah wajah!

Para Syaikh Teluk yang mengeluarkan seruan untuk mengakui Dewan Nasional sebagai “perwakilan sah”, dan pernyataan Barat-terutama Inggris dan Prancis–yang disampaikan melalui lembaga resmi, serta promosi media di semua tingkat, maka semuanya itu tidak lain adalah kloning terhadap metode yang sama, untuk membonsai revolusi Syam yang agung agar keputusannya ada dalam kerangka yang sesuai dengan proyek-proyek Barat yang telah dirangcang siang dan malam.

Dengan demikian, yang wajib bagi generasi Syam-penduduk bumi terbaik dengan izin Allah-adalah waspada terhadap seruang yang merusak ini, dan konspirasi-konspirasi kotor yang dirancang untuk menentang revolusi mereka yang diberkati. Dalam hal ini, hendaklah mereka tetap teguh dengan slogan-slogannya yang baik, dan hendaklah mereka membuat perwakilan satu-satunya untuk mewujudkan tuntutannya, khususnya slogan “Kami adalah kaum yang dimuliakan Allah dengan Islam … Jika kami menginginkan kemuliaan dengan selain Islam, maka Allah pun menghinakan kami“.

Sumber: hizb-ut-tahrir.info, 16/02/2012.

Anak-anak Palestina Tewas, Warga Israel Bersyukur

2012-02-18T13:10:00.000-08:00

ilustrasi

Kecelakaan bus tragis yang menewaskan sekitar sembilan anak Palestina, justru disambut gembira oleh warga Israel. Hal ini diungkap oleh seorang warga, Laura Stuart, yang mengungkap beberapa percakapan dari bahasa Ibrani yang dikutipnya dari akun milik situs berita, Walla Israeli di facebook.
Benny: Tenang, yang mati cuma anak-anak Palestina.

Tali: Sepertinya mereka adalah anak-anak Palestina. Syukurlah.

Tal: Syukurlah, mereka cuma orang Palestina.

Ajala: Bagus, jumlah teroris berkurang!!!

Eliya: Hanya anak-anak Palestina yang tewas-sekitar sepuluh anak.

Itai: Syukurlah, itu anak-anak Palestina. Semoga setiap hari seperti ini.

Aleyah: Tenang, itu adalah bus yang membawa anak-anak Palestina. Mari berdoa mereka semua meninggal, atau setidaknya terluka. Ini adalah berita baik untuk memulai hari.

Stuart kemudian menulis bahwa semua komentar penuh kebencian ini, kini telah dihapus dari facebook. Dan beberapa orang mengaku takut dengan sikap rasis yang ditunjukkan melalui komentar-komentar tersebut.

Yang tidak kalah mengagetkan, lanjut Stuart, adalah pemberitaan BBC terkait kecelakaan ini. Dalam beritanya, BBC menuliskan bahwa meski truk yang menabrak bus itu berplat nomor ‘Israel’, namun tidak mungkin pengemudinya adalah seorang ‘Israel’.

Saat artikel ini ditulis Stuart, telah dikonfirmasi bahwa pengemudi truk itu adalah seorang Arab ‘Israel’. “Saya bertanya-tanya apa perlu menanyakan atau mengomentari kebangsaan atau etnis seorang pengemudi yang terlibat dalam kecelakaan?” tulis Stuart.

Sebuah kecelakaan bus tragis terjadi hari Kamis (16/ 2) pagi di Ramallah. Tabrakan antara bus dengan truk ini menewaskan sembilan anak Palestina dan seorang guru.
Bus yang tengah mengangkut anak-anak Palestina itu bertabrakan kencang dengan sebuah truk yang mengakibatkan bus terbalik dan terbakar. Selain korban tewas, puluhan penumpang juga dikabarkan menderita luka-luka. (republika.co.id, 18/2/2012)

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi, mengancam akan membubarkan Front Pembela Islam (FPI)

2012-02-18T02:01:00.000-08:00

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi, mengancam akan membubarkan Front Pembela Islam (FPI) jika masih saja melakukan aksi kekerasan. Ia juga mengaku telah menerbitkan surat teguran kepada Front Pembela Islam (FPI). Gamawan menyatakan sudah melakukan teguran dua kali terhadap ormas yang dipimpin Habib Riziq Shihab ini. Ia merujuk pada dua peistiwa sebelumnya, yakni insiden di kawasan Silang Monas pada tahun 2008 silam serta kericuhan yang terjadi di kantorn Mendagri saat beberapa Ormas Islam mlakukan aksi unjuk rasa menolak evaluasi sembilan perda miras 12 Januari 2012 lalu.

“Kita sudah mengirim surat teguran kedua ke FPI. Kejadian pertama kan di Monas, kedua kan di Kemendagri. Kalau masih terjadi, menurut UU NO 8, maka dilakuan pembekuan, kalau masih anarkis juga maka pembubaran,” kata Mendagri, Gamawan Fauzi di kantor Kemlu, Jl Pejambon, Jakarta Pusat, beberapa hari lalu.

Akan tetapi, FPI menilai surat teguran ini penuh kejanggalan. Karena surat teguran kedua ini baru kemarin dikeluarkan Kemendagri pasca mneletus aksi di Palangkaraya. Padahal biasanya surat teguran terbit beberapa hari setelah insiden di kantor Kemendagri. Momentum ini seakan menjadi peluang yang dinantikan oleh Gamawan untuk menerbitkan surat teguran kedua pada FPI yang diduga kuat ada tekanan politis.

“Kemendagri sudah dua kali membuat surat teguran untuk FPI. Pertama, Tahun 2008 pasca Insiden Monas dengan alasan kekerasan FPI terhadap AKKBB dan Ahmadiyah, tanpa memanggil FPI untuk dimintai keterangan, tapi langsung menerbitkan Surat Teguran Pertama karena tekanan opini yang dibuat media,” tegas Habib Riziq seperti dilansir fpi.or.id, Kamis (16/2)

Kedua, Tahun 2012 pasca Peristiwa Palangkaraya, dengan alasan kekerasan FPI terhadap gedung Kemendagri sebulan lalu. Hal ini menurut Habib RIzieq lagi-lagi karena tekanan opini yang digalang media pasca peristiwa Palangkaraya, tanpa memanggil FPI untuk dimintai keterangan tentang peristiwa Kalteng tersebut, langsung menerbitkan Surat Teguran Kedua. (eramuslim.com, Keanehan Surat Teguran Mendagri Kepada FPI)

Astagfirullah, Ada Syi'ar Kemusyrikan di Rakornas PKS?

2012-02-18T01:39:00.000-08:00

MAKASSAR, Liong (naga) dan Barongsai adalah tradisi wajib pada perayaan Imlek yang merupakan lambang kebahagiaan yang dipercaya bisa membawa keberuntungan (hoki), mengusir roh jahat dan menolak bala. Kini, tarian yang kental dengan keyakinan kemusyrikan dari negeri Cina itu ditampilkan dalam acara resmi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Makassar yang dihadiri para petinggi partai dakwah.
Pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakornas) PKS di Clarion Hotel Makassar, Kamis (16/2/2012), dibuka dengan Barongsai, tarian khas Tionghoa. Panitia berkilah, tarian khas Tionghoa ini ditampilkan sebagai pengejawantahan slogan “Bekerja dalam Kebhinnekaan” yang menjadi tema Rakornas PKS.

“Sesuai tema Rakornas, Bekerja dalam Kebhinnekaan untuk Kejayaan Bangsa, Kami menampilkan sejumlah atraksi kesenian daerah baik saat pembukaan maupun penutupan nanti,” ujar Ketua Panitia Rakornas PKS, Akmal Pasluddin sebagaimana dikutip Website resmi DPP PKS, Jum’at (17/2/2012).

Lebih lanjut Akmal mengatakan, Kebhinnekaan menjadi inspirasi bagi bangsa ini termasuk kader-kader PKS untuk terus bekerja untuk kejayaan bangsa. Keanekaragaman seni, budaya, dan sosial bangsa ini menjadi dinamisator bagi setiap komponen bangsa untuk terus berkarya. (baca: Barongsai dan Padupa Awali Pembukaan Rakornas PKS).

Hadir dalam Pembukaan Rakornas tersebut, Presiden PKS, Lutfhi Hasan Ishaaq, Wakil Ketua DPR RI yang juga Sekjen PKS, M Anis Matta, Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo, dan Walikota Makassar, Ilham Sirajuddin serta Ketua DPW PKS Sulawesi Selatan, Akmal Pasluddin dan anggota DPD RI, Azis Kahar Muzakar.

Selain itu, Rakornas juga dihadiri oleh 750 orang kader dan fungsionaris PKS dari Wilayah Dakwah Sulawesi dan Indonesia Timur. Hadir juga fungsionaris DPP PKS, sejumlah Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, DPRD Provinsi maupun Kota/Kabupaten se-Sulawesi, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua.

Barongsai Tak Sekedar Hiburan

Barongsai bukan sekadar seni hiburan, tapi memiliki makna spiritual bagi masyarakat Tionghoa. Liong (naga) dan Barongsai adalah tradisi wajib pada perayaan Imlek. Dalam kepercayaan warga Tionghoa, Liong dan Barongsai merupakan lambang kebahagiaan dan kesenangan. Pertunjukan tarian singa dan naga ini dipercaya bisa membawa keberuntungan (hoki).

Tari Barongsai dikenal dengan gerakannya yang energik, ekspresif, menegangkan sekaligus menakjubkan. Tarian ini merupakan perpaduan keserasian dan dinamisasi gerak para penarinya yang atraktif dengan iringan musik tambur, gong, dan simbal.

Para penari atau pemain Tari Barongsai kebanyakan berlatar seni bela diri, kungfu dan Wushu. Hal ini berkaitan dengan gerakan tariannya bergaya akrobatik, yakni dengan salto, meloncat, melompat dan berguling.

Barongsai biasanya digelar bukan hanya pada perayaan-perayaan seperti menyambut Imlek (Spring Festival) atau Cap Go Meh (Lantern Festival), tetapi juga digelar saat upacara-upacara penting lainnya seperti, peresmian perkantoran, toko, pusat perbelanjaan, restoran, hotel, rumah, upacara pernikahan, festival budaya, kelenteng dan sebagainya.

Di negara asalnya, Tiongkok, tarian ini disebut dengan Lungwu atau Tarian Singa (simplified Chinese: traditional Chinese: pinyin: wushi). Setidaknya ada tiga jenis barongsai dikenal di dunia, yaitu Xuang Shi (singa kembar), Qing Shi (singa hijau), dan Xing Shi (singa sadar).

Barongsai di Tionghoa juga bukan sekadar seni hiburan semata, tapi dipercaya memiliki makna spiritual sebagai penolak bala juga mengekspresikan sebuah optimisme, kedamaian dan kesejahteraan.

Barongsai juga digambarkan sebagai simbol dari singa yang berani dengan memiliki sifat sebagai

‘Raja Rimba yang perkasa’ melindungi yang lemah. Selain itu singa juga dilambangkan binatang yang dipercaya memiliki kekuatan mistis dan magis yang bisa mengusir roh jahat atau tolak bala. Zaman dahulu permai-nan ini sering bermain dalam istana kekaisaran yang tujuannya untuk menghibur para penonton.

Secara keseluruhan, gerakan utama dari tarian barongsai adalah gerakan singa yang memakan amplop berisi uang yang disebut dengan istilah lay see. Di atas amplop tersebut biasanya ditempeli dengan sayuran selada air yang melambangkan hadiah bagi sang singa. Proses memakan lay see ini biasanya berlangsung sekitar separuh bagian dari seluruh tarian barongsai itu.

Sejarah Barongsai
Berbagai versi muncul mengenai asal mula tarian Barongsai ini. Dalam sebuah buku ‘Festival Tradisi Budaya China’ karangan Dr Kai Kuok Liang di Shanghai RRC menyebutkan bahwa Singa datang dari bagian Barat daratan China. Waktu itu dinaiki oleh Pangeran Bun Cu Phu Sak yang membawa ajaran Budha ke Tiongkok, dikenal dengan zaman Lima Dinasti-Han (947-950 SM).

Sedang cerita lain mengatakan, tarian ini sudah ada pada zaman Dinasti Xie Han. Saat itu, Kekaisaran Han Bu Tie mengutus Menteri Chang Chiau ke bagian Barat Tiongkok. Sewaktu kembali, sang Menteri Chiau membawa sebuah seni budaya setempat, yakni permainan singa (Tarian Barongsai).

Ada pula yang menyebutkan tarian ini sudah ada sejak abad ke-5 atau zaman dinasti Sung, atau zaman Selatan-Utara. Versi lain menyebutkan, tarian ini sudah digelar sejak masa Dinasti Thang (618-907 Sebelum Masehi).

Sementara, menurut seorang guru besar asal Universitas Jinan, China, Huang Kun Zhang, menyebutkan Tarian Barongsai ada sejak tahun 420-589 Masehi, yakni pada zaman pemerintahan dinasti Selatan-Utara atau Nan Bei. Ketika itu, pasukan Raja Song-Wen-Di kewalahan menghadapi serangan pasukan gajah Raja Fan-Yang dari negeri Lin Yi.

Timbullah sebuah inisiatif dari sang panglima perang Raja Song Wen Di bernama Zhong Que untuk membuat sebuah boneka tiruan Singa yang sangat besar. Upaya sang panglima ternyata tidak sia-sia, dia berhasil mengusir pasukan gajah yang lari ketakutan karena melihat singa raksasa yang siap menerkam dan menyerang mereka.

Di Indonesia, Barongsai mulai masuk pada abad 17 atau saat terjadi migrasi besar-besaran dari China Selatan.

Apakah Umat Ini Aman dari Ancaman Syirik?
Banyak peringatan dari Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam kepada umat akhir zaman terhadap bencana syirik. Bahkan beliau tegaskan umatnya kelak ada yang mengekor kaum musyrikin hingga berhala pun disembah.

Dalam sebuah hadits panjang, disebutkan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

وَلاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَلْحَقَ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِى بِالْمُشْرِكِينَ وَحَتَّى تُعبَد الأَوْثَان

“…Kiamat tidak akan terjadi hingga sekelompok kabilah dari umatku mengikuti orang-orang musyrik dan sampai-sampai berhala pun disembah…” (Shahih Ibnu Hibban Juz XVI hal. 209 no. 7237 dan hal. 220 no. 7238 Juz XXX no. 7361 hal 6, Syu’aib al-Arnauth berkata, “Sanad-sanadnya shahih sesuai dengan syarat Muslim).

Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, bahwasanya Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

“لا تقوم الساعة حتى يرجع ناس من أمتي إلى أوثان كانوا يعبدونها من دون الله- عز وجل“.

“Tidak akan terjadi hari kiamat hingga sekelompok kaum dari umatku kembali kepada berhala. Mereka menyembah berhala tersebut di samping Allah Subhanahu wa Ta’ala" (Riwayat Abu Dawud al-Thayalisi dari Musa bin Muthir, lemah. Ithaful Khirah wal Mahrah Bizawaid Juz 8 hal. 34).

Autsan dalam bentuk jamak (plural) dari watsan, artinya berhala. Watsan adalah segala sesuatu yang mempunyai bentuk badan yang biasanya dibuat dari unsur tanah, kayu, atau bebatuan seperti bentuk manusia. Benda ini dibentuk, dimuliakan, dan disembah. Kadang juga watsan mencakup sesuatu yang tidak berbentuk gambar atau bentuk. Shanam adalah gambar tanpa bentuk badan.

Sesembahan ini, kalau zaman jahiliyah berbentuk patung-patung orang saleh, sekarang bisa diwujudkan dalam kuburan-kuburan atau petilasan-petilasan orang shaleh yang dianggap shaleh. Kini ada pembela kesyirikan menganggap melarang orang berdoa di kuburan merupakan bentuk kurang ajar kepada para wali, alias tidak mau menghormati orang yang layak dihormati, bahkan dicap sebagai pengikut iblis yang tidak mau menghormati Adam. Subhanallah!

Gaya-gaya perilaku kaum Musyrik kini memang banyak melanda kaum Muslimin. Di antaranya bersumpah dengan selain Allah, kasidah yang penuh dengan bait-bait syirik, mengubur orang saleh dalam masjid, menjadikan kuburan sebagai tempat perayaan dan ibadah, melakukan nadzar untuk para wali, menyembelih korban di kuburan para wali, thawaf mengitari kuburan yang dianggap wali, bahkan ada yang bersujud kepada kuburan kiai. Di Solo bahkan orang berjubel untuk membuntuti kerbau yang dijuluki Kyai Slamet. Hewan bule ini setiap bulan baru Muharram dilepas mengelilingi Kraton Solo. Di antara yang hadir berebut mendapatkan kotoran hewan yang sering menjadi lambang kebodohan tersebut. Ya, kotorannya dijadikan rebutan. Diambil berkahnya, kata mereka. Mereka bukan hanya orang tua, tetapi juga anak-anak muda! Di belahan lain ada sekelompok orang yang tekah bersyahadat, mengantar sesajen ke gunung Lawu dan Merapi. Yang lain memberikan sedekah laut alias larung sesaji ke pantai laut Selatan. La haula wala quwwata illa billah.

Zaman memang sudah bergeser, berubah dari kondisi zaman Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam. Hingga seorang pakar hadits Imam Bukhari membuatkan sebuah bab dalam Shahih-nya ‘Bab Taghayuru al-Zaman hatta tu’badu al-Autsan—Berubahnya Zaman hingga Berhala Kembali Disembah Shahih Bukhari Juz VI hal. 2604.

Bahkan kelak dedengkot berhala kaum musyrikin Quraisy akan kembali diagungkan. Aisyah berkata, “Aku mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

« لاَ يَذْهَبُ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ حَتَّى تُعْبَدَ اللاَّتُ وَالْعُزَّى ».

“Malam dan siang tidak akan lenyap (terjadi kiamat) hingga Lata dan Uzza kembali disembah.” (Shahih Muslim : 6907, Sunan al-Tirmidzi no. 2228, dan Musnad Ahmad no. 8164, Mukadimah Masail Jahiliyah juz I hal. 16).)

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam punya perhatian yang lebih terhadap ancaman kesyirikan, hingga pada hari meninggalnya beliau masih sempat mengingatkan umatnya agar tidak mengikuti perilaku Ahli Kitab yang berlebihan dalam memuji nabi dan orang saleh, sikap mereka menyeret kepada syirik besar. Akankah kita sebagai umatnya yang kini semakin lemah justru merasa aman dari syirik. Sungguh, muslim bergaya syirik kini sedang ngetren. Semoga kita diselamatkan Allah Ta’ala. [nahimunkar](voa-islam.com, /2012/02/18/)

Terungkap, 60 Persen Pilot dan Pramugari Maskapai Pakai Narkoba Saat Bertugas

2012-02-17T22:54:00.000-08:00

Pasca tertangkapnya pilot Lion Air berinisial SS yang nyabu di Surabaya, sejak itu terungkap sekitar 60 persen pilot di maskapai swasta Indonesia diduga menggunakan obat-obatan terlarang atau amphetamin ketika bertugas. Ini tentu sangat menyedihkan.

Kenyataan ini diungkapkan seorang mantan pramugari, Diva. Dikutip dari Tempo, Jumat, (10/2), Diva menggambarkan kehidupan awak maskapai di udara.

“Pengalaman saya sebagai pramugari dan informasi teman-teman saat ini, 6-7 orang dari 10 pilot adalah pengguna (narkoba),” kata Diva.

Diva sendiri bergabung dengan sebuah maskapai swasta pada 2006. Sekitar Agustus 2008, ia mundur. Namun dia dan teman-temannya masih berhubungan. Menurut Diva, sejak 2008 sampai 2012, kebiasaan para awak maskapai seperti berfoya-foya dan clubbing sudah menjadi tradisi.

“Dari 2008 sampai 2012, kebiasaan senang-senang dan clubbing mereka tetap sama. Senioritas di maskapai sangat tinggi sehingga para junior mengikuti gaya hidup seniornya,” ujarnya.

Yang tidak masuk akal bagi Diva, dia melihat ada seorang pilot tampak segar meski bergadang sepanjang malam di club. Padahal esoknya, si pilot harus terbang lagi. Diva menceritakan, saat itu dirinya masih pramugari junior dan sedang bermalam di luar Kota Jakarta.

“Biasanya selesai bergadang pukul 03.00 WIB. Saat itu pilot dan para kru pesawat lainnya baru kembali ke hotel. Tapi esoknya pukul 04.00, mereka baru terbang lagi,” aku Diva.

Meski Diva melihat kapten pilot tampak segar bugar, tapi pada kenyataannya dia seperti orang yang menggunakan narkoba. “Dia bicaranya ngaco dan belepotan, seperti orang menggunakan narkoba,” ujarnya.(lensaindonesia.com/2012/02/11/)

Pendeta Inggris: Islam Politik Akan Melemahkan Pengaruh Amerika

2012-02-17T22:33:00.000-08:00

Pendeta Inggris terkenal, Stephen Caesar-yang dikenal sebagai pendukung masalah Palestina-menegaskan bahwa revolusi musim semi Arab di Mesir dan kawasan Arab, serta terjadinya eskalasi kekuatan Islam politik tidak diragukan lagi akan menambah terisolasinya “Israel” dan lemahnya pengaruh Amerika di wilayah tersebut.

Pendeta Inggris itu mengungkapkan keyakinannya bahwa periode ini tengah membutuhkan untuk pembuat perdamaian nyata, dengan ketentuan bahwa perdamaian itu berdasarkan keadilan, pengembalian hak-hak, dan menghapus kezaliman.

Pernyataan itu disampaikan pada saat seminar yang diselenggarakan oleh Gereja Episkopal di Mesir pada hari Kamis (16/2), dan dimoderatori oleh Dr Mounir Hanna Anis Uskup Besar Gereja di Mesir dan Afrika Utara, serta dihadiri oleh Dr Ali as-Silmi Ketua Komisi Dialog dari Dewan Tertinggi Urusan Islam, dan sejumlah tokoh media dan agama.

Pendeta-yang memimpin asosiasi untuk menolak pembongkaran rumah warga Palestina itu-mengatakan: “Pendudukan Israel terhadap wilayah Palestina bisa berakhir sebagaimana berakhirnya kebijakan apartheid di Afrika Selatan. Dan itu semua tidak akan pernah tercapai kecuali melalui tekanan internasional yang besar oleh negara-negara yang mencintai perdamaian, dan mempercayai keadilan bagi persoalan Palestina.”

Ia menambahkan: “Apa yang disebut dengan kekuatan “Kristen” Zionis, maka itu tidak mewakili “orang Kristen” di dunia. Namun mereka adalah sebuah kekuatan dengan keyakinan khusus yang terkait keyakinan-keyakinan dan interpretasi-interpretasi agama yang tidak mewakili semua “orang Kristen”. Tetapi ia merupakan kekuatan yang dominan di Amerika Serikat, dan mewakili 25% dari “orang Kristen” di Amerika, serta tidak mewakili lebih dari 5% dari “orang Kristen” di dunia.”

Pendeta Stephen Caesar itu menambahkan: “Sayangnya, banyak lembaga Zionisme di Amerika yang mendukung pembangunan pemukiman Yahudi, dan berusaha untuk melakukan Yahudisasi al-Quds, serta menghapus eksistensi bangsa Arab. Ia juga meramalkan bahwa kekuatan ini dalam waktu dekat akan menghadapi antara Amerika dan “Israel” di satu sisi dan Iran di sisi lain. Bahkan kekuatan ini berusaha mempercepat terjadinya bentrokan dengan keyakinan bahwa itu akan menjadi pembuka datangnya Kristus yang kedua kalinya dan terjadinya kiamat.”

Pendeta Caesar mengatakan: “Konflik Arab dengan “Israel” adalah konflik panjang dan menyakitkan. Sehingga hal itu berdampak pada terjadinya ketegangan dalam hubungan Islam, Kristen dan Yudai di dunia. Bahkan “Kristen” di Palestina paling menderita dibanding “Kristen” Zionis. Dan di sana ada migrasi secara luas dari “Kristen” Palestina ke luar, dan mengosongkan wilayah itu dari keanekaragaman budaya.”

Ia menambahkan: “Kristen” Zionis memiliki keyakinan yang salah bahwa “Israel” saat ini adalah “Israel” yang disebut dalam Alkitab. Dalam hal ini, kami tidak menyalahkan lobi Yahudi Amerika terhadap kekuatan ini. Yahudi yang jumlah tidak lebih dari 5 juta jiwa benar-benar telah berhasil mendapatkan dukungan dari 50 juta “Kristen” Amerika yang telah menyakini sejumlah keyakinan Yahudi.

Pendeta Inggris ini menegaskan kebohongan sebuah perkataan (firman) bahwa “Orang Yahudi adalah umat pilihan Allah”. Ia menekankan bahwa yang benar, mereka adalah “kaum yang pertama beriman kepada Allah, dan Allah ingin mereka menjadi sebuah mercusuar di tengah dunia yang didominasi oleh paganisme. Namun perkataan (firman) ini berakhir dengan datangnya risalah-risalah langit berikutnya.

Ia mengingatkan bahwa usaha mereka untuk mejadikan al-Qurs (Yerusalem) sebagai ibukota bagi negara “Israel” dan pembangunan kembali Haikal Sulaiman akan menuai kegagalan. Ia mengatakan bahwa dalam hal ini, “Israel” berusaha untuk mewujudkan 3 hal yang saling bertentangan secara bersamaan, di mana ketiga hal itu tidak mungkin dipertemukan, yaitu mendirikan sebuah negara yang kuat, mewujudkan demokrasi, dan tetap melanjutkan kebijakan pembangunan pemukiman serta pendudukan. Sehingga “Israel” harus membuang demokrasi atau pembangunan pemukiman, jika tidak, maka mustahil mempertemukan keduanya (islammemo.cc, 16/2/2012).

Baru Kali Ini, Intelijen AS Bilang Iran tak akan Membuat Senjata Nuklir

2012-02-17T22:27:00.000-08:00

Nuklir Iran

Terlepas dari tekanan internasional terhadap Iran, pemerintah negara itu dinilai ’sama sekali tak mendekati’ kata menyerah terhadap program nuklirnya. “Iran saat ini memiliki kapasitas industri, ilmu dan teknis akhirnya memproduksi senjata nuklir, ujar direktur Badan Intelijen Pertahanan AS, Letnan Jendral Ronald Burgess, kepada Komitee Militer AS.

“Meski tekanan meningkat, termasuk lewat sanksi, berdasar data yang kami peroleh, Iran sama sekali tidak menunjukkan tanda untuk meninggalkan program nuklirnya.

Ia juga menyatakan bahwa Iran memiliki kemampuan untuk menutup ‘paling tidak sementara’ Selat Hormuz, jalur utama dalam lalu lintas minyak dunia. Tak hanya itu, Iran juga memiliki kemampuan melakukan serangan dengan rudal dan teror terhadap AS dan sekutunya sebagai balasan setiap serangan terhadap fasilitas nuklirnya.

Namun, ‘ujarnya, “Hasil pemeriksaan badan intelijen menunjukkan bahwa Iran tidak terlihat melakukan atau dengan sengaja memprovokasi konflik,” imbuhnya.

Direktur Intelijen Nasional, James Clapper yang ikut memberikan keterangan bersama Burgess, Kamis, menyatakan berdasar hasl terkini, Iran tidak terlihat memutuskan untuk membangun senjata nuklir, meski saat ini negara itu memiliki beberapa alat untuk melakukan itu.

“Kami meyakini, keputusan itu bila ada akan dibuat langsung oleh Pemimpin Tertinggi (Ayatollah) dan ia akan mendasarakan keputusan itu pada analisis manfaat dan biaya,” ujarnya. “Saya pikir ia tak menginginkan senjata nuklir dalam bentuk apa pun, sehingga saya pikir itu berkaitan dengan tujuan sanksi saat ini.” (republika.co.id, 17/2/2012)

Muslim Inggris Paling Religius Ketimbang Umat Agama Lain

2012-02-17T22:24:00.000-08:00

Muslim Inggris dinilai lebih aktif mempraktekkan kepercayaan dan mendidik anak-anak mereka sesuai dengan keyakinannya ketimbang umat agama lain. Demikian hasil kesimpulan riset Universitas Cardiff, Kamis (16/2).
Riset itu menyebutkan 77 persen dari Muslim Inggris secara aktif mempraktekkan kepercayaan mereka. Sementara penganut Kristen hanya 29 persen dan umat agama lain hanya 65 persen.

Dalam riset itu juga diketahui bahwa 98 persen dari anak-anak Muslim diberikan pendidikan agama sejak dini. Sementara hanya 62 persen anak-anak Kristen dan 89 persen dari agama lain yang melakukan hal serupa.

“Melihat dari fakta riset, semakin memperkuat teori bahwa bagi kalangan minoritas agama merupakan sumber daya penting dalam memperkuat kekhasan suatu budaya,” demikian kesimpulan lain riset tersebut.

Sebelumnya, studi ini menganalisa hasil survei kependudukan tahun 2003 silam. Sebanyak 13.988 dewasa dan 1.278 remaja berusia 11-15 tahun ambil bagian dalam riset tersebut.

Para peneliti sempat terkejut dengan meningkatnya peranan agama dalam kehidupan minoritas, termasuk Muslim Inggris. “Anak-anak Muslim cenderung menjalani kehidupan yang sibuk, menghadiri pendidikan agama di luar sekolah sebanyak tiga kali setiap minggu. Ini bentuk komitmen lain yang mereka miliki,” ungkap salah seorang peneliti, Jonathan Scourfield.

Ia mengatakan anak-anak Muslim juga terbiasa belajar membaca Alquran dalam bahasa Arab. Mereka juga belajar tentang kepercayaan yang dianut orang tua dan anggota keluarga lainnya.

“Karenanya, kami berpikir, agama memiliki peranan penting dalam masyarakat minoritas dalam menjaga keterikatan antar keluarga dari etnis yang sama,” pungkasnya. (republika.co.id, 17/2/2012)

Ratusan Parang dan Golok Warnai Demo di Mamasa

2012-02-17T22:21:00.000-08:00

Ratusan senjata tajam seperti parang panjang dan golok terlihat mewarnai aksi unjuk rasa yang berlangsung di kantor DPRD Mamasa, Sulawesi Barat, Kamis (20/2/2012) siang.
Massa pendukung Obed mengancam akan bertindak anarkis jika Pemerintah dalam hal ini Gubernur Sulbar Anwar Adnan Saleh dan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, serta anggota DPRD Mamasa menolak melaksanakan implikasi putusan Peninjauan Kembali dengan menetapkan Obed sebagai Bupati Mamasa kembali.

Meski banyak senjata tajam yang dibawa dalam aksi yang telah berlangsung sejak tiga hari terakhir, pihak kepolisian masih memilih sikap persuasif, dan membiarkan massa menduduki kantor DPRD.

Kepala Polres Mamasa AKBP I Made Sunarta menilai, aksi unjuk rasa yang diwarnai dengan pendudukan kantor DPRD selama tiga hari terakhir masih tergolong wajar. Sunarta berkilah, penyampaian aspirasi dilindungi dengan undung-undang.

Namun demikian, Sunarta pun mengaku tak segan untuk mengeluarkan tindakan tegas, jika aksi unjuk rasa itu dinilai sudah merugikan kepentingan publik. Sejauh ini pengamanan masih dilakukan oleh satu pleton pasukan Brimbo dari Polres Mamasa. Namun Sunarta mengatakan, pasukan on call dari lima kabupaten terdekat, termasuk satu konpi pasukan Brimob dari Parepare telah disiagakan.(kompas.com, 16/2/2012)

Anggaran Jajanan Rapat Anggota DPR Rp 12 M, Terlalu Mewah

2012-02-16T03:06:00.000-08:00

Untuk tahun 2012, anggaran jajaran rapat DPR disiapkan sebesar Rp 12 miliar.
"Total keseluruhan anggaran di Setjen untuk konsumsi jajanan rapat sekitar Rp 12 miliar, Rp 4 miliar untuk kegiatan fraksi, itu tergantung dengan jumlah anggota fraksinya," kata Sekretaris FPKS DPR, Abdul Hakim, kepada detikcom, Kamis (16/2/2012).

komentar:
disaat Subsidi BBM yang merupakan kebutuhan rakyat yang sangat mendesak akan dicabut sehingga harga BBM akan semakin mahal. disaat TDL akan dinaikkan 10% dan hal ini juga akan menyengsarakan rakyat. dan disaat krisis dinegeri ini menyerang disegala sektor/ krisis multidimensi. PEmerintah dengan ringannya menghambur-hamburkan uang rakyat hanya untuk konsumsi Jajanan para anggota DPR.

masihkah Rezim seperti ini akan kalian pertahankan. masihkan sistem DEMOKRASI yang bobrok ini kalian bela?

sungguh kesejahteraan dan keadilan itu hanya akan dicapai dengan sempurna jika disandarkan pada aturan yang diciptakan oleh Yang Maha Sempurna Alloh swt.

Terapkan Syariah dan Tegakkan KHILAFAH.

(miaubook.blogspot.com)

Inilah Fakta Nyawa Pimpinan FPI yang Hendak Dibantai Gerombolan Preman

2012-02-16T02:14:00.000-08:00

JAKARTA, Buka mata dan telinga, inilah fakta dan bukti-bukti nyawa keempat Pimpinan FPI dalam situasi terancam saat mengunjungi Palangka Raya untuk tujuan Dakwah, pelantikan pengurus FPI Kalimantan Tengah, dirangkai dengan Maulid Nabi Muhammad Saw.

Bagi yang belum mengetahui kronologis penyerbuan gerombolan preman rasis fasis dan anarkis yang mengatasnamakan masyarakat Dayat, sebaiknya simak kembali kronologis percobaan pembunuhan terhadap Pimpinan FPI, beberapa waktu lalu, Sabtu (11/2).

Jumat, 10 Februari 2012

Sebelum kedatangan pimpinan FPI ke Palangka Raya, Yansen Binti, Lukas Tingkes dan Sabran, gembong preman rasis dan fasis yang mencatut dan mengatasnamakan Dewan Adat Dayak (DAD) dan Majelis Adat Dayak Nusantara (MADIN) menggelar rapat perencanaan penolakan, penghadangan, pengepungan, perusakan, pembakaran, dan upaya pembunuhan terhadap rombongan Pimpinan FPI Pusat di Rumah Betang (aula besar tempat musyawarah adat kegubernuran Provinsi Kaliman Tengah).

Rupanya, gerombolan preman itu mengetahui, rombongan FPI itu akan mengunjungi Palangka Raya dan Kuala Kapuas – Kalimantan Tengah dalam rangka pelantikan pengurus FPI Palangka Raya, yang dirangkai dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad Saw. Usai rapat, keesokan harinya, Komplek Kegubernuran menjadi titik kumpul dan tempat pelepasan gerombolan preman anarkis yang bergerak ke Bandara Tjilik Riwut – Palangka Raya, Kalteng.

Sabtu, 11 Februari 2012 – Jam 08.00

Rombongan Pimpinan FPI Pusat yang terdiri dari Ketua Bidang Da’wah Habib Muhsin bin Ahmad Al-Attas, Sekjen Ustadz Ahmad Sobri Lubis, Wasekjen Ustadz Awith Masyhuri dan Panglima Laskar Pembela Islam (LPI) Ustadz Maman Suryadi Abdurrahman, berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta, menuju Bandara Tjilik Riwut –Palangka Raya, Kalimantan Tengah dengan menggunakan maskapai pesawat Sriwijaya.

Rencananya, Ketua Umum DPP FPI Habib Muhammad Rizieq Syihab akan memimpin rombongan tersebut, namun karena sedang sakit, maka atas saran dan nasihat dokter pribadinya, Habib diharuskan istirahat total, sehingga membatalkan untuk ikut serta dalam rombongan.

Menjelang tiba, Ustadz Awit (Wasekjen FPI) dipanggil oleh Crew pesawat dan diberitahukan, bahwa di Landasan Bandara Palangka Raya telah berkumpul ratusan massa yang beringas, ditambah dengan ribuan massa lainnya di lingkungan Bandara. Ustadz Sobri Lubis (Sekjen FPI) juga dipanggil Kapten Pilot pesawat, diberitahukan hal yang sama dan disarankan agar tidak keluar dari pesawat setelah mendarat nanti.

Kepada Voa-Islam, Ustadz Maman (Panglima FPI) mengatakan, ia sempat mendapat SMS dari Ustadz Alwi, rekannya sesama FPI di Jakarta yang mengelola situs FPI (www.fpi.or.id) dan selalu memantau perkembangan terkini di dunia maya. Isi SMS ustadz Alwi itu memberitahukan, sebaiknya dibatalkan saja kunjungan ke Palangkaraya, mengingat ada kumpulan massa yang akan menghadang disana.

Para pimpinan FPI belum yakin dengan pesan berita itu, dan menganggap isu penghadangan itu sebagai rumor yang ingin menteror dan mengebiri dakwah FPI di Kalimantan Tengah. Dan benar saja, kabar itu bukan sekedar rumor, tapi betul-betul terjadi.

Jam 10.30 WITA

Setelah mendarat dan semua penumpang turun dari pesawat dengan menggunakan tangga darurat, kecuali rombongan pimpinan FPI Pusat, Kasatlantas Polres Palangka Raya didampingi Kepala Keamanan Bandara menaiki pesawat dan menginformasikan situasi dan kondisi diluar pesawat dan lingkungan bandara yang semakin tidak kondusif. Pintu pesawat pun ditutup.

Seperti diceritakan Ustadz Maman, ketika itu, para penumpang terlihat panic. Diantara penumpang, ada seorang bapak yang nyeletuk: “Kalimantan itu jangan dimasuki oleh FPI.” Mendengar celetukan, para pimpinan FPI yang duduk secara terpisah, tidak menghiraukan kata-kata itu.

Dari dalam pesawat, rombongan Pimpinan FPI Pusat selama dari satu jam selama pesawat tertahan dan terkepung, melihat dan mendengar langsung gerombolan preman anarkis di luar pesawat yang mengacung-acungkan mandau, senjata khas dayak, seraya berteriak mengancam perang dan pertumpahan darah.

Kapten Pilot pesawat khawatir, massa makin beringas akan merusak atau membakar pesawat yang sekaligus membahayakan keselamatan jiwa yang ada di dalamnya. Maka Kapten Pilot dan crewnya bersama Kasatlantas dan Kepala Keamanan Bandara memutuskan untuk menerbangkan pesawat ke Banjarmasin – Kalimantan Selatan.

Jam 11.00 WITA
Pesawat menuju Banjarmasin. Setibanya di Bandara Banjarmasin, Kalimantan Selatan, rombongan Pimpinan FPI Pusat dibawa oleh Keamanan Bandara ke kantor Sriwijaya untuk dimintai keterangan. Sempat ada interogasi yang menyudutkan pimpinan FPI, seperti tuduhan membajak pesawat. Lalu dijelaskan, tidak benar, kami ke Kalimantan Tengah untuk berdakwah.

Selanjutnya, di luar Bandara Banjarmasin, rombongan FPI dijemput dan disambut oleh Panitia Maulid Nabi Muhammmad Saw dari Kabupaten Kuala Kapuas – Kalimantan Tengah. Lalu langsung menuju Kuala Kapuas melalui jalur darat.

Jam 15.00 WITA

Gerombolan Preman anarkis Palangkara Raya setelah gagal melakukan percobaan pembunuhan terhadap Pimpinan Pusat FPI, mereka bergerak menuju rumah kediaman Habib Muhri bin Muhammad Ba Hasyim dan merusaknya, lalu mengobrak-abrik sejumlah rumah dan toko milik panitia peringatan Maulid Nabi Saw, tak terkecuali tenda dan panggung yang telah disiapkan panitia.

Habib Muhri dan kawan-kawan beserta keluarga mereka sempat menyelamatkan diri dan hingga saat ini berada di tempat yang aman, namun masih tetap terancam keselamatan mereka. Sementara pihak Polres Palangka Raya dan Pold Kalimantan Tengah tidak mau memberikan jaminan keamanan.

Mengejar Sampai Kuala Kapuas

Jam 17.30 WITA

Rombongan Pimpinan FPI Pusat tiba di Kuala Kapuas dan istirahat sejenak di Guest House Bupati Kuala Kapuas. Malamnya, ba’da Maghrib rombongan Pimpinan FPI diundang ke rumah kediaman Bupati Kuala Kapuas yang berdekatan dengan Guest House tersebut. Dan saat berjalan untuk memenuhi undangan tersebut, ternyata di halaman rumah kediaman Bupati hingga ke jalan raya sudah dipenuhi ratusan gerombolan preman anarkis yang datang dari Palangka Raya dengan menggunakan belasan truk, mereka berteriak-teriak mengacung-acungkan senjata sambil menantang perang.

Dikatakan Panglima FPI Ustadz Maman, perjalanan dari Palangka Raya menuju Kuala Kapuas dengan menggunakan jalur darat hanya memakan waktu tiga jam. Kemungkinan, aparat kepolisian di Palangkaraya membocorkan kepada massa preman itu, bahwa pimpinan FPI dari Jakarta itu sedang berada di Kuala Kapuas. Itulah sebabnya mereka mengejarnya sampai Kuala Kapuas.

Ustadz Maman yang berpakaian bebas, tidak bergamis, dengan keberaniannya menyusup ke tengah-tengah kerumunan massa preman yang mengatasnamakan masyarakat Dayak. Dari jarak yang dekat, ia memantau langsung wajah preman-preman dayak itu. “Ketika itu suara gong terdengar. Tong…tong…tong…itu tanda mereka bersiaga perang.” Tapi kemudian, Ustadz Maman mendapat SMS agar kembali, meninggalkan massa beringas itu.

Jam 19.00 WITA

Bupati Kuala Kapuas dan jajaran Muspidanya menjembatani dialog antara rombongan Pimpinan FPI Pusat dengan para pimpinan massa yang beringas, yang akhirnya disepakati bahwa pada malam itu peringatan Maulid Nabi Muhammad Saw tetap harus diadakan sesuai keinginan masyarakat Kuala Kapuas, namun pelantikan DPW FPI Kuala Kapuas ditiadakan sesuai keinginan massa brutal dari Palangka Raya.

Selanjutnya, para pimpinan massa brutal dari Palangka Raya menyampaikan hasil kesepakatan kepada massanya, tapi massa tetap tidak mau bubar. Lalu Kapolres Kuala Kapuas yang menyampaikan, juga tidak mampu membubarkan massa, kemudian Bupati yang menyampaikan, tapi hasilnya sama, massa tetap tidak mau bubar, bahkan makin beringas dan brutal.

Jam 21.00 WITA
Akhirya, rombongan Pimpinan FPI Pusat mengambil inisiatif untuk meninggalkan lokasi yang semakin tidak kondusif. Rombongan pun berangkat ke Kota Banjar Baru – Banjarmasin, Kalimantan Selatan, melalui jalan darat dengan pengawalan Patwal Polisi dan anggota TNI dari Kodim Kuala Kapuas.

Jam 24.00 WITA

Rombongan Pimpinan FPI Pusat tiba di Kota Banjar Baru dengan disambut oleh sejumlah habaib dan tokoh masyarakat.

Ahad, 12 Februari 2012 – Jam 08.00 WIB
Keempat pimpinan FPI Pusat dengan didampingi para Habaib dan Tokoh Masyarakat Banjar Baru serta dibantu oleh Danlud Banjarmasin mendapatkan tiket pesawat Garuda untuk kembali ke Jakarta. Seperti itulah kronologisnya.(voa-islam.com)

Jubir HTI: Pemerintah Diskriminasi Terhadap FPI

2012-02-15T23:57:00.000-08:00

Wawancara bersama Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia, Ismail Yusanto. Menanggapi aksi warga suku Dayak menolak kedatangan FPI di Palangkaraya, dan apa kepentingan kaum Liberal melakukan aksi yang sama menolak keberadaan FPI di Indonesia dengan mengusung kampanye Indonesia Tanpa FPI. Berikut petikan Wawancaranya.

Apa motif sebenarnya Penolakan kelompok yang mengklaim diri mereka masyarakat Dayakterhadap FPI?

Kalau yang tersurat artinya apa yang mereka sampaikan diberitakan oleh media mereka menolak kedatangan FPI. Karena kehadiran FPI di Kalimantan Tengah umumnya dan di Palangkaraya Khususnya adalah karena mereka tidak ingin ada konflik horizontal di Kalimantan Tengah dari ulah FPI yang mereka anggap sering bertindak anarkis. Itu yang terbaca di media massa.

Tapi kita meragukan hal tersebut kalau yang mereka persoalkan anarkisme FPI, maka sesungguhnya ada banyak organisasi di Indonesia banyak melakukan tindakan anarkisme. Bukan hanya FPI tapi juga sejumlah Ormas bahkan juga Parpol yang kalau kalah Pilkada pasti menggunakan tidakan anarkis. Kalau betul FPI sering melakukan anarkisme itupun juga mereka sudah diproses secara hukum. Ditangkap pelakunya, diadili bahkan dimasukkan dalam penjara. Proses hukumnya berjalan kenapa harus dirisaukan karenanya kami meragukan motif itu.

Jadi, kami mengecam tindakan itu. karena tindakan itu sama sekali tidak mendasar apalagi kenyataannya FPI datang untuk membuka cabang dan untuk menghadiri Perayaan Maulid Nabi artinya kegiatan itu adalah kegiatan dakwah. Jadi, bagaimana mungkin orang yang hendak berdakwah ditindak seperti itu melalui kekerasan dan semena-mena saya kira itu tidak beradab.

Kalau mereka persoalkan anarkisme FPI, apa bedanya dengan yang mereka lakukan itu, mereka berdemo di bandara dan itu kan dilarang oleh undang-undang apalagi sampai masuk ke aprom mengacungkan senjata tajam dan mengancam ingin membunuh, itu sendiri sudah merupakan anarkisme. Dan setelah delegasi FPI diterbangkan di Banjarmasin, mereka kemudian bergerak dan membakar panggung yang bakal dipakai acara Maulid lalu merusak toko-toko yang mereka sangka milik pendukung acara Maulid itu.

Ini anarkisme, mereka persoalkan anarkisme yang dilakukan FPI, lalu mereka melakukan anarkisme itu sendiri. Apa maksudnya itu? Kemudian, bahwa ini negeri mayoritas muslim dan kewajiban muslim itu berdakwah dimana pun dan tidak boleh ada hambatan dalam dakwah. Dan tidak boleh menghalangi rakyat Indonesia untuk datang kemana pun.

Coba bayangkan, kalau ada satu orang atau sekelompok yang tidak suka orang itu, kemudian menolak kehadiran orang yang tidak disuka itu maka akan merembet ke mana-mana, misalkan ketika orang betawi merasa tersinggung dan Teras Narang datang ke sini (Jakarta) dan ditolak di Jakarta bagaimana coba? Jadi akan timbul kekacauan ini akan menjadi bibit anarkisme yang akan lebih besar nantinya.

Kami menolak kalau itu dikatakan kelompok Dayak. Karena pada faktanya dayak muslim dan FPI datang ke sana itu justru untuk membantu orang-orang Dayak yang bersengketa lahan dengan sejumlah perusahaan sawit jadi FPI datang untuk menolong mereka. Saya kira ini ada orang-orang tertentu yang memprovokasi dan memanfaatkan sentimen ras untuk mengadu domba antar warga masyarakat

Kelompok-kelompok Liberal merespon dengan kampanye Indonesia tanpa FPI apa kepentingan mereka?

Apa urusan mereka begitu, kalau memang mereka anti FPI karena FPI sering bertindak anarkisme mestinya mereka juga mempersoalkan gerombolan yang masuk ke Bandara dan membakar panggung dan merusak toko lalu mengancam membunuh. Kalau betul mereka ingin Indonesia katanya tanpa kekerasan, berarti harus juga tanpa ada orang-orang yang melakukan anarkisme disana dan juga tanpa Ormas dan Orpol yang terbukti melakukan tindakan anarkisme. Apakah mereka berani mengatakan Indonesia tanpa PDI misalkan, kan PDI pada waktu Pilkada di Tuban kalau tidak salah juga melakukan tindakan anarkisme, membakar gedung pemerintahan di sana. Atau Megawati kalah melawan Gus Dur-kan dulu mereka juga membakar orang tua Pak Amien. Kalau mereka konsisten menolak anarkisme mestinya hal begini juga dipersoalkan dan bahkan mereka tidak pernah mempersoalkan tentang itu. Jadi mereka hanya menunggangi saja isu ini untuk mendiskreditkan kelompok islam dalam hal ini FPI.

Saya lantasan mendukung tidakan anarkisme yang dilakukan FPI, tetapi marilah kita professional. Kalau FPI melakukan tindakan kekerasan dan sudah melanggar hukum maka itu saja dipersoalkan, saya kira ini sudah dilakukan, dan FPI sudah menerima itu. Jadi apa urusannya kaum Liberal mempersoalkan organisasinya? kalau konsisten siapa saja melakukan tindakan kekerasan harus dibubarkan.

Ada Kesan diskiriminasi terhadap FPI selama ini baik dari pemerintah, Benarkah? Kenapa terjadi?

Saya kira kalau pemerintah selalu menunjuk hidung persoalan anarkisme pada FPI, tapi tidak pada yang lain, dalam hal ini orang-orang yang menolak kedatangan delegasi FPI, maka pemerintah Diskriminasi.

Bagaimana Islam mensikapi kekerasan?

Islam Agama yang diturunkan oleh Allah swt kepada Rasulullah saw sebagai rahmat. Rahmat itu adalah seluruh kebaikan, ketentraman, kesejahteraan, kemudiaan kedamaian. Dalam itu semua islam mengatur soal-soal seperti itu yang kita sebut dengan kekerasan. Islam bukan tidak setuju dengan kekerasan dan juga tidak setuju kita selalu bertindak kekerasan. Islam mengatur kapan kita melakukan kekerasan dan akapan kekerasan itu tidak dapat dilakukan. Ketika itu kita dalam rangka mendidik anak, umur 10 tahun tidak mau juga melakukan sholat, maka boleh dipukul dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Itukan salah satu bentuk kekerasan dalam rangka mendidik. Ketika kita diserang maka kita harus melawan. Dan melawan itu dengan Jihad dan pasti melakukan kekerasan. Jadi kekerasan itu ada pada tempatnya, kita tidak boleh menolak tapi juga kita tidak boleh serampangan melakukannya. Jadi kalau kita kembali pada islam maka kita akan tahu kapan kita kekerasan itu akan dilakukan dan kapan kekerasan itu tidak dilakukan.

Apakah akan dihubung-hubungkan dengan revisi UU ormas?

Iya itu sama, bahwa itu tidak relefan karena persoalannya itu bukan pada pengaturan di level undang-undang tapi di level setting sistem politik yang ada. Kalau UU ormas ini diperbaharui maka tidak akan menyelesaikan masalah. (mediaumat.com, 16/2/2012)

Kaciyan Deh, Sesama JIL Kepruk Temen Sendiri, Kawannya Guntur Romli

2012-02-15T17:55:00.000-08:00

JAKARTA, Saat mendengar rumor Laskar FPI akan menuju bunderan HI, kemarin, Selasa (14/2) sore, para pengunjuk rasa yang tergabung dalam Gerakan Indonesia Tanpa FPI, mulai terlihat panik, sambil mencari posisi aman.

Disaat orasi yel-yel “Indonesia Tanpa FPI”, tiba-tiba terdengar suara gaduh di tengah-tengah kerumunan. Semua mata tertuju pada kerumunan yang gaduh itu, begitu pun wartawan yang meliput. Tidak ada yang tahu, siapa yang dikerumuni oleh massa JIL itu. Mereka merangsek, mengepung dan hendak mengeroyok seseorang yang dikiranya laskar FPI itu.

Dalam pemantauan Voa-Islam di lapangan, ternyata yang dikerumuni dan hendak digebuki itu bukan laskar FPI, melainkan sesama mereka sendiri. Voa Islam menyaksikan massa JIL itu justru mengepung dan mengeroyok lelaki berambut gimbal dan berpakaian ala punk, yang tak lain temannya sendiri, sesama pengunjuk rasa Gerakan Indonesia Tanpa FPI.

Sejak awal, sudah terlihat lelaki berambut gimbal itu berada di barisan kaum fasik liberal, seraya membawa spanduk yang berisi kebencian terhadap FPI. Dalam kerumunan itu juga terlihat aksi saling merebut spanduk. Melihat situasi seperti itu, polisi bergerak cepat untuk mengendalikan situasi. Lelaki berambut gimbal itu lalu digiring ke posko polisi lalu lintas di sekitar Bunderan HI.

Polisi juga menggiring tiga pemuda lainnya ke dalam mobil tahanan milik polisi. Diantara mereka, ada seorang pemuda berperawakan berjenggot. Tapi pemuda itu bukan laskar FPI, melainkan temannya Guntur Romli, dedengkot JIL yang ikut dalam aksi tak damai itu.

Pemuda yang digiring ke mobil polisi itu, memperlihatkan wajahnya yang panik, sambil teriak-teriak minta tolong via telepon selulernya. “Woi….gue ini temennya Guntur Romli…tolong diurus. Kasih tahu Guntur Romli,” kata cowok berjenggot berkali-kali, namun ucapannya itu tak dihiraukan temannya sendiri, tak terkecuali Guntur Romli yang tak bergeming membantu temannya yang hampir dikeroyok sesama pengunjuk rasa, sesama JIL.

Maksud hati ingin mengepruk laskar FPI, tak tahunya mengepruk kawan sendiri. Ohh….Kaciyan deh….Jeruk kok makan jeruk. (voa-islam.com, 15/02/2012)

ICW: Dana BOS dan DAK Digunakan untuk Pemilukada

2012-02-15T17:48:00.000-08:00

Menurut penelitian ICW, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang berasal dari pos APBN disalahgunakan untuk membiayai kampanye pemilu kepala daerah.

Indonesian Corruption Watch (ICW) sepanjang tahun lalu melakukan penelitian di empat kabupaten dan provinsi yang baru saja melaksanakan pemilukada. Hasilnya, korupsi melingkar di daerah terjadi lewat penggunaan dana raksasa dari berbagai sumber; termasuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang berasal dari pos APBN.

Riset evaluasi dilakukan ICW di Kabupaten Pandeglang dan Kota Jayapura, serta pemantauan pemilukada di Kabupaten Kampar, Riau dan Provinsi Banten. Secara umum, mayoritas kandidat adalah politisi yang sekaligus pengusaha.

Tidak ada transparansi penggunaan anggaran, karena sebagian besar kandidat ‘menyembunyikan’ total dana kampanye dari perusahaan dan pengusaha pendukungnya. Hal ini diungkapkan oleh peneliti ICW, Ade Irawan, di kampus Universitas Paramadina, Jakarta , Selasa.

Modal utama para kandidat, kata Ade, terbanyak berasal dari dana pribadi dan keluarga, serta pengusaha lokal yang bergantung dari dana-dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Selain itu, modal pemenangan berasal pula dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat.

“Bukan cuma dana APBN yang dibajak (bansos dan hibah), tetapi dana APBN yang populis pun digunakan seperti dana BOS dan DAK. Seperti di Banten dana BOS dibuat buku yang sampulnya Ibu Gubernur (Ratu Atut Chosiyah) dengan pesan kecil dan gambarnya besar. Di Pandeglang bahkan ada instruksi dari Sekretaris Daerah (Sekda) agar dana BOS digunakan untuk membuat baliho di sekolah dengan pesan-pesan kampanye incumbent. Di Pandeglang, dana CSR (Corporate Social Responsibilty) Bank Jabar pun dibelikan sarung bergambar bupati,” ungkap Ade Irawan.

Sedangkan dari hasil pemantauan di Jayapura, Pemilukada yang berlangsung Oktober 2010 dan diulang karena terdapat sengketa pada Fenruari 2011, dimenangkan oleh pasangan politisi pebisnis Benhur Tommy Mano dan Nur Alam.

Peneliti ICW Apung Widadi mengatakan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Jayapura sama sekali tidak netral.

“Di Jayapura, baik KPUD maupun Panwaslu itu tidak bekerja secara maksimal bahkan cenderung larut dalam kepentingan elit politik lokal. Ketua KPU dan Sekretarisnya dipenjara, dua anggota Panwaslu dipenjara. Ini ‘ kan sudah menandakan kredibilitas mereka dirusak oleh elit (politik) di sana,” ujar Apung Widadi.

Sama dengan tiga daerah lainnya, politik uang dan sumber-sumber ekonomi yang dikuasai elit politik lokal yang sekaligus pebisnis, masih jadi persoalan khas. Bedanya, politik uang tidak diberikan perorangan melainkan per-desa atau per-kampung.

Apung Widadi menambahkan, “Mungkin kalau di kita politik uang itu dibagi ke rumah-rumah terus memberikan uang, tetapi kalau di Jayapura itu satu truk, orang satu kampung itu di-drop ke TPS-TPS (Tempat Pemungutan Suara).”

Pro kontra pemilukada langsung sejak lama dibicarakan karena sering menimbulkan sengketa hukum di Mahkamah Konstitusi dan kerusuhan massal di beberapa provinsi dan kabupaten/kota.

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Irman Gusman, mengatakan bahwa dari hasil evaluasi setahun terakhir, pemilukada dengan biaya tinggi tetap tidak terelakkan.

“DPD masih melihat dengan demokrasi yang berkembang di tengah kemajuan teknologi sekarang ini, tentu pilihan langsung masih jadi pilihan. Tapi dengan catatan, supaya efisiensi itu bisa dilakukan, misalnya dengan penyeragaman pelaksanaan Pemilukada yang serentak pada tingkat provinsi, seperti yang pernah dilakukan di Sumatera Barat, sehingga biayanya bisa ditekan sampai separuh,” demikian penjelasan Irman Gusman. (voanews.com, 14/2/2012)

FPI Dihadang, Khawatir Membongkar Bobrok Pejabat

2012-02-15T17:45:00.000-08:00

Ketua Umum Front Pembela Islam (FPI), Habib Muhammad Rizieq Syihab, menilai, insiden penghadangan anggotanya di Bandara Tjilik Riwut, Palangkaraya pada Sabtu (11/02/2012), sarat dengan muatan politis. Habib menganggap, massa penghadang yang mengatasnamakan Suku Dayak tersebut merupakan binaan dari Gubernur Kalimantan Selatan Teras Narang.

Ada skenario yang harus diperhatikan di balik penolakan massa terhadap utusan FPI. Skenario itu kata Habib berupa penyesatan opini publik bahwa seakan-akan keberadaan FPI di Kalimantan Tengah dapat mengganggu kestabilan masyarakat terutama Suku Dayak. Padahal, Menurut Habib Rizieq, FPI selama ini memiliki hubungan sangat baik dengan berbagai suku Dayak se-Kalimantan.

DPP FPI sendiri kini tengah melakukan advokasi dan ligitasi membantu masyarakat Dayak Seruyan dalam konflik agraria di Kabupaten Seruyan. FPI siap membela seluruh masyarakat Dayak yang terzalimi di seluruh Kalimantan. Kedatangan FPI ke Palangkaraya merupakan momok yang sangat mengusik kenyamanan sejumlah penguasa dan pengusaha di Kalimantan Tengah.

Tidak semua warga Dayak menolak kehadiran Front Pembela Islam (FPI) di Kalimantan Tengah. Berbeda dengan massa yang mengatasnamakan Dewan Adat Dayat (DAD) dan Majelis Adat Dayak Nusantara (MADN) yang menolak kedatangan rombongan Front Pembela Islam (FPI) di Kalimantan Tengah, Sabtu, (11/2), tokoh Dayak Seruyan mengakui jika mereka mendukung FPI.

“Saya dari masyarakat Dayak Seruyan. Betul kata Habib (Rizieq) tidak semua masyarakat menolak FPI, kami akan tetap mendirikan FPI di Seruyan, Kobar, Kotim, Sampit, dan Kuala Kapuas, secepat-cepatnya. Masyarakat mendukung dan kami bahkan meminta,” kata Budiardi, Senin (13/2).

Budiardi yang asli warga Dayak dari Kecamatan Hanau, Seruyan, Kalimantan Tengah mengatakan bahwa yang menolak FPI bukanlah masyarakat Dayak di pedalaman, melainkan sekelompok orang di Palangkaraya. “Masyarakat Dayak menginginkan FPI ada di sana”, kata Budi yang juga pengurus Dewan Adat Dayak itu.

Budiardi dan 12 orang lain warga Desa Bahaur, Kecamatan Hanau, Seruyan, hingga kini ditetapkan sebagai tersangka atas tuduhan perusakan perkebunan kelapa sawit pada 7 Desember lalu. Kasus Budiardi kini dilimpahkan ke Polda Kalteng.

Sebenarnya, penetapan Budiardi sebagai tersangka merupakan bentuk tidak berpihaknya negara pada kepemilikan tanah adat masyarakat. Pemerintah seharusnya segera meluruskan masalah pemberian izin yang melanggar hak-hak masyarakat ini.

Masyarakat Dayak Seruyan telah berkali-kali melakukan demonstrasi ke kantor pemerintahan setempat. Namun, tidak pernah ada penyelesaian apa pun sampai sekarang. Bahkan, Budiardi, seorang anggota DPRD Kalimantan Tengah yang mendukung aksi masyarakat, malah dijadikan tersangka oleh polisi dengan tuduhan sebagai provokator.

Habib Rizieq mengatakan, Budiardi adalah anggota dewan yang sedang melakukan pembelaan terhadap masyarakat Dayak Seruyan yang tanahnya dirampas oleh pengusaha lokal. “Setelah beliau berjuang selama bertahun-tahun, justru beliau yang dikejar-kejar, mau dikerjai oleh Gubernur Kalteng dan mau dikerjai oleh Kapolda Kalteng. Maka dari itu mereka meminta perlindungan pada FPI dan kini FPI tengah melakukan advokasi dan litigasi,” jelasnya.

Pada bulan Januari lalu, puluhan warga Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), berdemo mendatangi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mengadukan soal lahan tanah ulayat mereka yang dirampas oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit. Mereka juga meminta perlindungan hukum terhadap 12 orang masyarakat Seruyan yang ditahan pihak Kepolisian Polres Seruyan.

Banyak perusahaan perkebunan berlokasi di Kabupaten Seruyan yang sudah membuka lahan melebihi izin resmi yang mereka terima. Hal ini menyebabkan timbulnya konflik antara masyarakat dan perusahaan. Seperti yang terjadi di kawasan PT Sawit Subur Lestari dan PT Best Agro Internasional.

Oleh karena itu, FPI sejak awal tengah membantu masyarakat Dayak pedalaman di Kabupaten Seruyan untuk mendapatkan hak-hak mereka kembali atas tanah yang diserobot oleh sejumlah perusahaan. Kasus agraria di masyarakat Dayak Seruyan ini mirip Kasus Mesuji Lampung. Teras Narang sebagai Gubernur Kalteng mencium aktivitas advokasi FPI ini. Karena itulah ia tidak menginginkan adanya FPI di Kalteng.

Habib Rizieq yakin, penolakan kedatangan rombongan FPI bernuansa politis dan buntut dari sengketa agraria itu. Habib Rizieq menilai, Teras Narang sengaja menggerakkan massa untuk menolak FPI karena takut kebobrokannya terbongkar, terutama soal perampasan tanah masyarakat Dayak oleh para pengusaha. “Mereka takut dibongkar keboborokannya. (Justru) FPI sedang membela Dayak Seruyan yang dizalimi pengusaha dan preman,” katanya.

Menurut Habib Rizieq, mustahil masyarakat Dayak menolak, karena mereka juga menginginkan perlindungan FPI. “Jadi ini kasusnya bukan sentimentil agama. Ini bukan persoalan sara. Ini permasalahan pejabat korup, penjahat besar sengketa agraria yang ingin mengadu domba anak bangsa untuk melindungi kepentingan politiknya,” lanjut Habib. (eramuslim.com, 14/2/2012)

NATO Akui telah Bantai Anak-Anak Afghanistan dalam Serangan Udara

2012-02-14T23:41:00.000-08:00

Pimpinan NATO di Afghanistan telah mengakui bahwa anak-anak Afghanistan tewas dalam serangan bom pekan lalu di provinsi Kapisa timur laut dari Afghanistan.

Juru bicara untuk pasukan Bantuan Keamanan Internasional (ISAF) Brigadir Jenderal Carsten Jacobson mengatakan Senin kemarin (13/2) bahwa serangan menunjukkan ada “Warga Afghan muda dari berbagai usia” di antara korban serangan udara pasukan aliansi asing.

Menyusul serangan udara 8 Februari lalu, Presiden Afghanistan Hamid Karzai memerintahkan diadakannya penyelidikan.

Muhammad Tahir Safi, seorang anggota parlemen dari Kapisa dan bagian dari tim investigasi yang dikirim oleh Karzai, menjelaskan bahwa anak-anak berkumpul untuk menyalakan api ketika sebuah pesawat tiba-tiba sebuah menjatuhkan satu bom dalam serangan pertama dan menyusul bom lainnya.

“Ada delapan orang dan mereka semua anak-anak yang tidak bersalah dan Anda dapat melihat foto-foto mereka,” katanya, menunjukkan foto anak-anak berlumuran darah yang sudah ditutupi kain kafan.

Korban tewas berusia antara enam hingga 14 tahun, dengan remaja berusia sekitar 18 sampai 20 tahun yang menderita sakit mental, kata Safi.

Presiden Afghanistan sendiri secara teratur mengutuk pasukan asing pimpinan Amerika untuk kematian warga sipil dalam invasi pimpinan AS selama satu dekade di Afghanistan. (eramuslim.com, 14/2/2012)

IPW: Periksa Menkumham soal Kantor Biro Amerika di Lapas

2012-02-14T23:21:00.000-08:00

Indonesia Police Watch (IPW) mendesak Komisi III DPR dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk meminta penjelasan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Amir Syarifuddin, perihal proyek pembangunan kantor biro intrograsi Amerika Serikat di dalam Lembaga Pemasyarakatan (lapas).

“Untuk itu, proyek ini harus segera dihentikan dan harus segera memanggil Menkumham,” kata Ketua Presidium IPW, Neta S Pane, dalam siaran pers kepada Tribunnews.com, Selasa (14/2/2012).

Sebagaimana diberitakan, Kemenkumham dan pemerintah Amerika tengah melakukan kerjasama proyek pembangunan kantor biro intrograsi di sejumlah lapas Indonesia.

IPW menyebut Menkumham melakukan pembiaran atas proyek Amerika tersebut yang jelas telah mengacak-acak lapas yang ada di terotorial NKRI dan melanggar hak asasi narapidana.

LSM itu menuding Kemenkumham menerima dana segar Rp 1 triliun per tahun dari pemerintah Amerika sebagai timbak balik atas pemberian kewenangan kepada pemerintah Amerika dan Federal Bureau of Investigation (FBI) untuk memeriksa para narapidana Indonesia di sejumlah lapas, terutama napi terorisme.

Informasi yang diterima IPW, biro intrograsi Amerika yang berada di dalam lapas ini seluas 4 x 7 meter. Di dalam ruang tersebut terdapat ruang kaca pengontrol, lampu sorot pemeriksaan, alat rekam, alat sadap, dan sejumlah alat pendukung intrograsi.

Dalam melakukan intrograsi terhadap napi di lapas, orang-orang Amerika itu akan didampingi petugas Direktorat Pemasyarakatan (Ditjen PAS). Pihak Amerika berdalih program ini dengan sebutan program “deradikalisasi”. Sebagai realisasi program ini, sebanyak 14 pejabat Kemenkumham telah diberangkatkan ke Amerika, termasuk mengujungi penjara Guantanamo. (tribunnews.com, 14/2/2012)

IPW Tuding Kemenkumham Terima Rp 1 Triliun dari FBI

2012-02-14T23:16:00.000-08:00

Indonesia Police Watch (IPW) mengecam tindakan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) yang membiarkan Amerika Serikat (AS) membangun kantor Biro Intrograsi di sejumlah Lembaga Pemasarakatan (Lapas).

Pembiaran itu dilakukan Kemenkumham karena ada timbal balik kedua pihak, yakni mendapatkan dana segar Rp 1 triliun per tahun dan pemerintah Amerika dan Federal Bureau of Investigation (FBI) dapat konsensi bebas memeriksa para narapidana Indonesia di sejumlah lapas, terutama napi terorisme.

“IPW mengecam proyek ini,” tegas Ketua Presidium IPW, Neta S Pane, dalam siaran pers kepada Tribunnews.com, Selasa (14/2/2012).

Informasi yang diterima IPW, biro intrograsi Amerika yang berada di dalam lapas ini seluas 4 x 7 meter. Di dalam ruang tersebut terdapat ruang kaca pengontrol, lampu sorot pemeriksaan, alat rekam, alat sadap, dan sejumlah alat pendukung intrograsi.

Neta menjelaskan, IPW mengecam proyek ini karena telah Amerika melanggar kedaulatan NKRI, terkategori menjual negara nan melanggar hak asasi narapidana.

IPW mengingatkan napi tidak boleh lagi diperiksa siapa pun, karena proses hukumnya telah selesai. Jika napi terlibat dalam tindak pidana, maka hanya polisi yang berhak memeriksanya, bukan aparat Direktorat Pemasyarakatan (Ditjen PAS), apalagi aparat Amerika.

“IPW sendiri mempertanyakan nasionalisme Menkumham yang membiarkan pemerintah Amerika Serikat mengacak-acak lapas di Indonesia,” tukasnya. (tribunnews.com, 14/2/2012)

Abdullah Gul Rayakan 75 Tahun Masuknya Sekulerisme Dalam Konstitusi Turki

2012-02-14T22:48:00.000-08:00

Media center Presiden Republik Turki Gul Abdullah pada tanggal 6/2/2012 mempublikasikan pesannya ketika merayakan HUT ke-75 dimasukkannya ideologi sekularisme dalam konstitusi Turki. Ia berkata: “Kami sedang merayakan HUT ke-75 masuknya ideologi sekularisme dalam Konstitusi. Sungguh, rakyat kami menjadi bersatu dalam sebuah konsep yang kuat, yang didasarkan pada ideologi sekularisme, di samping keistimewaan-keistimewaan lain dari Republik kami.” Dan bahwasannya “Pasal II dari Konstitusi menetapkan bahwa karanteristik Republik Turki adalah negara demokratis, sekuler dan sosial, yang diatur oleh aturan hukum.” Ia menambahkan bahwa “Berdasarkan itu, Republik Turki memberikan kebebasan kepada semua keyakinan, agama, aliran, peribadatan, simbol-simbol keagamaan, pemilik keyakinan dan beragam pemikiran, serta mereka yang tidak memiliki keyakinan agama. Seperti yang dinyatakan dalam Pasal XXIV dan Pasal XV dari Konstitusi.”

Ia mengingatkan bahwa “Sekularisme berarti pemisahan agama dari negara. Negara berdiri pada jarak yang sama dari semua agama, dan bersikap sama pada semuanya. Negara memperlakukan sama antara mereka yang memiliki keyakinan agama dan mereka yang tidak memiliki keyakinan agama. Dan tentang persamaan ini dinyatakan dengan tegas dalam Pasal X dari Konstitusi. Sehingga, tidak ada syubhat (kesamaran) bagi rakyat Turki manapun terhadap sekulerisme, bahwa sekulerisme memperkuat keinginan untuk hidup rukun dan damai bersama.”

Presiden Turki Abdullah Gul memuji akidah (doktrin) kufur sekularisme, bahkan ia merayakan HUT ke-75 masuknya sekulerisme dalam Konstitusi sebagai ideologi utama Republik Turki.

Dalam hal ini Gul telah menjadikan isi dan tuntutan sekulerisme dalam pasal-pasal Konstitusi itu sebagai dalil, seperti halnya kami kaum Muslim menjadikan ayat-ayat al-Qur’an sebagai dalil. Sehingga Abdullah Gul menjadikan konstitusi sekuler itu sebagai konstitusi yang disucikan, serta menjadikan dokrin-dokrin sekulerisme sebagai dokrin yang disucikan. Ia menjelaskan sekulerisme sebagaimana dinyatakan dalam pasal-pasal Konstitusi itu, yaitu pemisahan agama dari negara, serta menyamakan orang mukmin dengan orang kafir dan ateis. Dengan begitu, dalam sekulerisme bahwa Islam, kekafiran dan ateisme semuanya adalah sama, kemudian Abdullah Gul memuji akidah (doktrin) kufur dan membelanya.

Hanya saja Gul tidak mengatakan yang sebenarnya ketika ia mengatakan bahwa sekulerisme memperkuat keinginan untuk hidup rukun dan damai bersama bagi rakyat Turki. Sebab, selama ini rakyat Turki telah cukup banyak menderita akibat penindasan sekularisme dan kaum sekularis seperti pembunuhan, penyiksaan, penjara, pengasingan dan penghancuran rumah, sama seperti penderitaan rakyat Suriah akibat penindasan rezim partai sekuler Baath dan rezim keluarga Assad selama lima puluh tahun, bahkan penindasan Republik sekuler di Turki lebih lama dari itu. Dan samapai sekarang penindasan itu masih terus berlanjut bagi setiap Muslim yang memiliki keyakinan berupa pemikiran tentang wajibnya menegakkan syariah Islam, dan ia berjuang untuk itu.

Abdullah Gul tidak jujur dengan kebebasan yang menipu. Pada akhir bulan lalu, salah satu pengadilan sekuler Turki telah mengadili lebih dari 49 syabab (aktivis) Hizbut Tahrir dan mejatuhkan hukuman hingga 117 tahun. Padahal semua tahu, bahwa mereka para aktivis dan partainya tidak menggunakan kekerasan dalam berdakwah sejak partai itu didirikan hingga sekarang.

Mereka, para syabab (aktivis) Hizbut Tahrir diadili berdasarkan pada Pasal VIII KUHP Turki yang menyatakan perang terhadap terorisme!. Sehingga kaum sekuleris menganggap para syabab (aktivis) Hizbut Tahrir sebagai teroris, karena mereka mengatakan bahwa Tuhan kami Allah, dan mereka berjuang untuk menerapkan pernyataannya ini secara nyata dalam negara yang benar-benar berketuhanan Allah, dan mereka menolak ketuhanan manusia sebagaimana hal itu dinyatakan oleh ideologi sekulerisme yang menolak ketuhanan Allah dan bahkan memeranginya (kantor berita HT, 13/2/2012).

HTI Nilai Perayaan Valentine Menyesatkan dan membuat murtad kaum Muslim

2012-02-13T23:27:00.000-08:00

Juru Bicara Hizbut Thahrir Indonesia (HTI) Muhammad Ismail Yusanto menilai perayaan hari valentine yang dirayakan sebagian kalangan 14 Februari menyesatkan dan membuat murtad kaum Muslim.

Dia mencontohkan dalam perayaan Valentine seorang pemuda yang menyukai lawan jenisnya, akan mengirimkan kartu ucapan selamat, bunga mawar merah atau memberi hadiah coklat kepada cewek idamannya itu.”Jelas ini aktivitas yang tidak dibenarkan dalam Islam karena dapat membangkitkan syahwat, sementara mereka belum terikat dengan tali pernikahan yang dapat menjadi penyalurannya,” kata Yusanto, Minggu (12/2/2012), malam.

Apalagi sementara pasangan muda-mudi yang sudah saling dimabuk asmara, lebih parah lagi. Mereka akan merayakannya berdua-duaan, menyepi, bermesra-mesraan dan tak jarang diakhiri dengan hubungan suami-istri.

“Na’udzubillahi min zalik. Jelas ini aktivitas yang diharamkan oleh Allah. Mereka sudah melakukan dosa berkhalwat (berdua-duaan dengan lawan jenis yang bukan mahram), mendekati zina dan bahkan berzina itu sendiri,” kata dia.

Padahal, kata Yusanto, Allah SWT melarang keras umat-Nya untuk mendekati zina, apalagi sampai berzina beneran.

“Jelas sudah bahwa mereka senantiasa benci kepada kita kecuali kita berpartisipasi pada acara ritual mereka, model pakaian dan pola pikir yang mereka miliki. Perayaan valentine adalah salah satu sarana mereka untuk memurtadkan kita secara perlahan tapi pasti, tanpa kita sadari. Karena itu, wahai kaum muslimin dan muslimah, jangan tertipu slogan kasih sayang yang menjerumuskan,” ujarnya. (tribunnews.com, 13/2/2012)

Obama Ingin Kucurkan Bantuan Rp7,3 Triliunan untuk Arab Spring, Ada Niat Apa?

2012-02-13T23:16:00.000-08:00

WASHINGTON, Gedung Putih berencana menggelontorkan dana bantuan ekonomi sebesar lebih dari 800 juta dolar bagi negara-negara Timur Tengah yang mengalami revolusi atau yang dikenal dengan sebutan Arab Spring, Senin (13/2). AS juga berencana tetap mempertahankan bantuan militer kepada Mesir, terlepas dari negara itu masih menahan para aktivis prodemokrasi AS.

Meski AS mengalami defisit anggaran, Obama tetap mempertahankan pengeluaran bagi pengembangan dan bantuan luar negeri. Sementara itu, negeri Paman Sam itu berusaha menekan pengeluaran dari program membangun kedutaan baru dan mempekerjakan lebih banyak diplomat.

Dalam pesan anggaran tahunannya kepada Kongres, Obama meminta bantuan militer ke Mesir dijaga pada tingkat 1,3 miliar dolar AS. Sedangkan, bantuan ekonomi dijaga pada level 250 juta dolar AS karena Mesir sedang mengalami transisi sejak Husni Mubarak lengser tahun lalu.

Proposal tersebut merupakan bagian dari permintaan anggaran Obama untuk tahun fiskal 2013 yang dimulai 1 Oktober. Permohonannya memerlukan persetujuan dari Kongres. Beberapa anggota parlemen telah mendesak pemotongan dana belanja luar negeri untuk mengatasi kekurangan anggaran AS karena marah dengan tindakan Mesir.

Obama mengusulkan 51,6 miliar dolar AS sebagai pendanaan untuk Departemen Luar Negeri AS dan bantuan luar negeri secara keseluruhan. Di dalamnya termasuk bantuan 8,2 miliar untuk zona perang.

Di kongres, di mana anggota parlemen berada di bawah tekanan untuk memangkas anggaran untuk mengatasi defisit AS, salah satu senator Partai Republik memberikan reaksinya.

"Pertama, saya tidak yakin dengan siapa kita akan bernegosiasi dan kemana uang ini akan mengalir. Saya pikir kita harus berhati-hati apakah uang yang kita berikan akan digunakan dengan baik," ujar senator Jeff Sessions yang tergabung dalam komite anggaran senat kepada Reuters.(republika.co.id/14/02/2012)

Temuan BPK Sering ‘Dicuekin’ Penegak Hukum

2012-02-13T14:18:00.000-08:00

Temuan-temuan BPK tentang adanya indikasi penyelahgunaan keuangan negara dituding kerap tidak diindahkan oleh para penegak hukum. “Catatan membuktikan, bahwa dari begitu banyak laporan yang dibuat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), tidak banyak yang ditindaklanjuti penegak hukum,” kata anggota Tim Pengawas Kasus Bank Century di DPR RI, Bambang Soesatyo, Sabtu (11/2).
Dikatakan politisi Partai Golkar ini, keadaan tersebut semakin memprihatinkan, karena Pemerintah pun seolah tidak pernah bersikap tegas melihat kecenderungan yang negatif ini.

“Hal terkini yang perlu mendapat atensi serius, ialah, kesimpulan rapat BPK dengan Tim Pengawas (Timwas) DPR untuk proses hukum Bank Century. Ini sesungguhnya merupakan rekomendasi kepda penegak hukum,” paparnya.

Ia mengingatkan lagi, rekomendasi itu harus ditindaklanjuti penegak hukum, dengan menaikkan status kasus Bank Century ke level penyidikan. “Kalau kesimpulan atau rekomendasi BPK-Timwas DPR itu tidak segera ditindaklanjuti penegak hukum, hal itu akan menjadi preseden yang buruk. Kalau ketidakpedulian itu meluas, mekanisme pengawasan pembanguan nasional akan berantakan,” ujarnya.

Bambang Soesatyo yang juga anggota Komisi III DPR RI (bidang Hukum dan HAM), menambahkan, untuk sampai pada kesimpulan mengenai adanya indikasi kerugian negara, BPK pasti mengacu pada temuan-temuan dalam audit forensik. “Menurut saya, kesimpulan itu sudah sederajat dengan rekomendasi BPK kepada institusi penegak hukum, khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk segera menyidik ‘bailout’ Bank Century,” tandasnya.

Diingatkannya lagi, rakyat dan komunitas pemerhati sangat peduli pada masalah kerugian negara. “Karena itu, sekali lagi saya ingatkan, KPK jangan ikut-ikutan menyepelekan temuan-temuan BPK tentang indikasi penyalahgunaan keuangan negara. Catatan membuktikan, bahwa dari begitu banyak laporan yang pernah dibuat BPK, hanya sedikit ditindaklajuti penegak hukum,” ungkapnya. (ANTARA, 11/2/2012)

Obama Bingung Antara Menganggap Islamis Mesir Sebagai Teman Atau Musuh

2012-02-12T23:48:00.000-08:00

Surat kabar Amerika “The Financial Times” mengatakan bahwa pemerintah Presiden AS Barack Obama bingung antara menganggap kaum Islamis di Mesir sebagai teman atau musuh.

Penulis “Philip Stephens” menjelaskan bahwa revolusi Arab telah membuat Barat terkejut, gelisah, dan tidak nyaman. Prancis kehilangan Ben Ali di Tunisia. Sementara AS kehilangan sekutu pentingnya di Mesir. Dan di Mesir AS masih bingung antara menganggap kelompok Islamis yang menang dalam pemilu itu sebagai teman atau musuh.

Penulis Amerika itu menghubungkan antara kebingungan ini dengan bersikeras dukungan Rusia terhadap rezim Suriah di bawah pimpinan Bashar Assad, meskipun terus terjadi eskalasi aksi protes di Suriah, serta Rusia yang menggunakan veto di Dewan Keamanan terhadap resolusi yang mengutuk Assad, yang kemudian dimanfaatkan oleh Bashar Assad dalam mengintensifkan serangannya yang tidak lagi membedakan antara warga sipil dan kelompok bersenjata. Sedang Liga Arab gagal mencapai peralihan kekuasaan dengan damai. Sehingga sekarang, Suriah menuju perang saudara, katanya.

Ia menjelaskan bahwa Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov memberikan kesan bahwa ia menyakini Mohamed Bouazizi di Tunisia, kelompok Islamis di Benghazi, serta para pemuda dan pemudi di Tahrir Square adalam agen intelijen AS, dan mereka digaji. Sementara revolusi terhadap Bashar merupakan episode terakhir dalam konspirasi Amerika.

Stephens mengatakan bahwa Assad merupakan sekutu penting bagi Rusia sejak era Soviet. Dan di pelabuhan Tartus, Suriah ada pangkalan penting bagi angkatan laut Rusia, serta ada sejumlah kontrak besar untuk pasokan senjata antara kedua negara. Juga, ada prinsip non-interferensi yang ditempuh oleh Moskow. Dikatakan bahwa Rusia tengah menampakkan sebagai seorang teman yang sedang menghadapi musuh Suriah, sama seperti kondisi yang terjadi pada zaman Perang Dingin.

Ia mengingatkan bahwa revolusi musim semi Arab telah mendorong kelompok Islamis di Tunisia dan Mesir untuk mencapai kekuasaan. Sedang negara-negara yang tidak terjadi revolusi di dalamnya, namun berlangsung pemilu, juga telah menyebabkan kemajuan kelompok Islamis, seperti halnya di Maroko dan Kuwait. Dan diramalkan akan mengalami kemajuan pula yaitu kelompok Islamis di Libya, Yordania dan Yaman.

Pemerintah AS telah berusaha untuk mendapatkan jaminan dari kelompok Islamis di Mesir untuk tetap mempertahankan kepentingan mereka di wilayah itu, serta mempertahankan semua perjanjian damai setelah disadari bahwa kekuatan dari gerakan Islam di Mesir tengah berakar di antara berbagai segmen masyarakat (islammemo.cc, 10/2/2012).

Makin Agresif, AS Tambah Pesawat tak Berawak Hingga 30 Ribu Unit

2012-02-12T23:44:00.000-08:00

Kongres AS meloloskan RUU yang menyetujui penyebaran dan penambahan pesawat tak bearawak AS, hingga 30 ribu unit. Penambahan dan penyebaran pesawat tak berawak AS itu akan dilakukan pada 2020 mendatang.

Untuk pelaksanan RUU tersebut, AS bekerja sama dengan Federal Aviation Administration untuk mendapatkan penambahan pesawat tak berawak tersebut, yang mungkin akan didapatkan dalam waktu sembilan bulan ke depan.

The Federal Aviation Administration (FAA) Reauthorization Act mengatakan, “Presiden AS Barack Obama yang diperkirakan akan menandatangani kerjasama tersebut, dan memerintahkan FAA untuk mengembangkan peraturan untuk pengujian dan lisensi pesawat komersial pada tahun 2015,” The Washington Times melaporkan.

FAA mengakui untuk pengujian dan pengawasan pesawat tak berawak AS dengan jumlah sebanyak itu, tidaklah mudah,”Ada banyak pertanyaan mengenai kebijakan serius di cakrawala tentang privasi dan pengawasannya, baik oleh instansi pemerintah dan entitas komersial,” kata Steven Aftergood, yang mengepalai Proyek Rahasia Pemerintah di Federasi Ilmuwan Amerika. (republika.co.id, 11/2/2012)

Warga Yaman Serukan Kebangkitan Islam, Kecam Kapitalisme

2012-02-12T23:38:00.000-08:00

Sebuah pesan yang jelas bergemuruh di jalanan kota Sanaa setelah sholat Jumat, saat puluhan ribu demonstran Yaman menyatakan bahwa revolusi mereka akan terus berlanjut, bahkan setelah pemilu pada 21 Februari mendatang.

Para pengunjuk rasa pada hari Jumat (10/2) meneriakkan revolusi mereka akan terus berlanjut, hingga orang-orang Yaman yakin terhadap semua tuntutan mereka.

Ketika ditanya tentang pemilu tanggal 21 Februari mendatang, beberapa demonstran memuji itu, dengan alasan bahwa itu akan menjadi strategi politik untuk mengakhiri 33 tahun kekuasaan Ali Saleh. Namun banyak demontran mengatakan mereka akan menolaknya sebagaimana mereka menolak inisiatif GCC yang telah disepakati tahun lalu di Riyadh.

Para pengunjuk rasa juga menyatakan bahwa pemilu presiden mendatang adalah rencana para kapitalis yang bertujuan untuk memalingkan tuntutan rakyat Yaman yang sebenarnya.

Para demonstran ini mengatakan bahwa kapitalisme dan komunisme telah gagal, dan bahwa sekarang adalah waktu untuk kebangkitan Islam.

Menurut inisiatif kesepakatan perdamaian yang ditandatangani oleh anggota oposisi dan pejabat rezim, Mansour Hadi akan memikul kepemimpinan pada pemilu 21 Februari mendatang dan akan memimpin urusan negara selama dua tahun dengan bantuan pemerintah rekonsiliasi.

Pemilu adalah momen dimana semua warga Yaman berkumpul bersama untuk memilih calon presiden. Namun dalam pemilihan ini, warga Yaman tidak akan memiliki banyak pilihan, karena Mansour Hadi merupakan satu-satunya calon yang akan menjadi Presiden Yaman berikutnya. Banyak orang telah mengumumkan bahwa mereka tidak akan berpartisipasi dalam pemilu, dan akan terus turun ke jalan untuk menyerukan jatuhnya kapitalisme dan kebangkitan Islam. (mediaumat.com, 12/2/2012)

Hanya untuk Rancang UU "Kufur Sekuler", DPR Butuh Puluhan Miliar

2012-02-10T23:54:00.000-08:00

Hanya untuk perancangan undang-undang Sekuler, DPR membutuhkan puluhan miliar rupiah. Uang rakyat itu diambil dari APBN yang digunakan untuk membuat sejumlah peraturan perundang-undangan sekuler yang dilakukan wakil rakyat di Senayan.

Data Rekapitulasi Usulan Relokasi Anggaran DPR 2011 mencatat, anggaran untuk Komisi VIII DPR paling tinggi, sebesar Rp 29,658 miliar.

Uang rakyat sebanyak itu digunakan untuk Rancangan Undang-Undang (RUU) usulan DPR (empat RUU) sebanyak Rp 28,693 miliar. Sisanya, sebanyak Rp 964,815 juta digunakan untuk pembahasan sebuah RUU Ratifikasi.

Komisi X DPR menghabiskan anggaran paling sedikit, yaitu Rp 7,173 miliar untuk pembahasan sebuah RUU usulan DPR.

Untuk Komisi III DPR menghabiskan anggaran terbesar kedua setelah komisi VIII DPR, yaitu Rp 26,130 miliar.

Uang sebanyak itu digunakan untuk perancangan tiga UU usulan DPR yang nilainya mencapai Rp 21,520 miliar.

Sisanya Rp 4,609 miliar digunakan untuk merancang sebuah UU usulan pemerintah.

Sementara itu, Panitia Khusus (Pansus) di DPR menghabiskan uang sebanyak Rp 21,520 miliar untuk merancang tiga UU usulan DPR.

Komisi II DPR menghabiskan uang terbanyak keempat senilai Rp 16,393 miliar.

Selanjutnya adalah komisi VI DPR sebanyak lebih dari Rp 15 miliar.

Disusul kemudian Komisi I DPR sebanyak Rp 11 miliar lebih untuk membentuk sebuah RUU usulan DPR dan membahas dua RUU usulan DPR. (data dari: republika.co.id, 10/2/2012)

BPS: Income Perkapita Indonesia Tahun 2011 Menjadi Rp. 30,8 Juta

2012-02-10T23:08:00.000-08:00

BPS mencatat Income perkapita Indonesia tahun 2011 naik dari 27,1 juta menjadi Rp. 30,8 juta (Vivanews.com, 6/02/12)

Komentar:
ironisnya jumlah penduduk miskin di beberapa daerah terus bertambah (Media Indonesia, 31/01/12) dan UMR masih di bawah Rp 1,5 juta;

Terbukti sistem ekonomi kapitalis hanya meningkatkan kekayaan para kapitalis. Income perkapita yang naik hanya dari para Kapitalis, sedangkan sebagian besar penduduk semakin miskin.

Saatnya mencampakan sistem ekonomi kapitalis dan menegakkan sistem ekonomi islam dalam bingkai syariah dan khilafah.

Darurat Pangan

2012-02-10T23:02:00.000-08:00

Soal pangan ternyata terus menjadi masalah yang tidak kunjung tuntas. Julukan sebagai lumbung pangan yang disematkan pada negeri ini juga tidak menggaransi Indonesia terbebas dari krisis pangan.

Dalam seminar Food Security Summit 2012 di Jakarta, awal pekan ini, kekhawatiran bakal munculnya krisis pangan kembali mengemuka. Sebabnya jelas, yakni ketersediaan lahan dan produksi pangan tidak mampu mengimbangi pesatnya pertambahan penduduk.

Badan Pangan dan Pertanian Dunia menyatakan penduduk dunia kini sudah 7 miliar. Diperkirakan pada 2045 populasi dunia akan menggembung menjadi 9 miliar orang. Indonesia menghadapi kondisi serupa.

Implikasinya, produksi pangan harus semakin banyak, tetapi lahan pertanian justru kian menyempit. Tingginya konversi lahan pangan ke nonpangan membuat produksi pangan cenderung stagnan.

Produksi beras nasional yang menjadi makanan pokok masyarakat, tahun lalu hanya sekitar 38,96 juta ton. Angka itu turun hampir 2 juta ton jika dibandingkan dengan produksi beras pada 2010 yang mencapai sekitar 40,88 juta ton.

Di tengah produksi beras yang merosot, jumlah penduduk naik signifikan. Jika pada 2010 jumlah penduduk sekitar 231 juta jiwa, tahun lalu naik menjadi 241 juta orang.

Kondisi itu diperparah oleh pola konsumsi beras masyarakat yang berlebihan hingga 120 kilogram per kapita per tahun. Angka itu dua kali lebih besar ketimbang negara-negara tetangga. Bahkan, pada 2011 untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri, pemerintah harus mengimpor 2,75 juta ton beras.

Kita sebenarnya sudah mengarah ke situasi darurat pangan untuk jangka yang tidak terlalu lama. Celakanya, para pemangku kepentingan belum melihat problem pangan sebagai masalah serius, apalagi darurat.

Pemerintah bukan saja lemah mengintegrasikan ketersediaan lahan, tapi juga terkesan membiarkan infrastruktur pertanian tidak terurus. Lebih dari 52% irigasi
rusak parah.

Karena itu, para pemangku kepentingan harus sigap menempuh tiga langkah sekaligus, yakni jangka pendek, menengah, dan panjang untuk melakukan penyelamatan. Krisis pangan bisa benar-benar menjadi kenyataan jika persoalan yang sangat serius itu masih dipandang biasa-biasa saja.

Bahkan, dalam skala tertentu, krisis pangan bisa bergeser menjadi krisis politik akut yang kian sulit ditangani. Kita tentu sangat tidak menginginkan itu terjadi.(republika.co.id, 10/2/2012)

Astaghfirullah, 45 Persen Siswa SMP Mengaku Boleh Seks Bebas

2012-02-10T22:56:00.000-08:00

‘Hotline’ Pendidikan Surabaya menyebutkan sekitar 45 persen siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Pahlawan tersebut berpandangan seks bebas terhadap orang yang mereka sayangi (pacar) itu boleh. Sementara sekitar 14 persen dari mereka mengaku sudah melakukannya.
Ketua ‘Hotline’ Pendidikan Surabaya Isa Ansori mengatakan, akibat dari anggapan tersebut banyak siswa SMP maupun SMA menjadi korban eksploitasi seksual yang dilakukan temannya sendiri ataupun orang lain.

“Ada 82 anak korban pelecehan seksual maupun ‘trafficking’ (perdagangan anak) yang kami tangani. Kebanyakan dari mereka mengaku salah pergaulan,” kata Isa saat bersama-sama 13 korban ‘trafficking’ mendatangi gedung DPRD Surabaya, Jumat (10/2).

Menurut dia, di antara mereka ada yang sebelumnya bekerja di sebuah warung, terselamatkan ketika akan dijual ke Kalimantan. Anak ini, lanjut dia, menjadi korban ‘trafficking’ dan diselamatkan Polres Pelabuhan Tanjung Perak saat akan dijual ke Kalimantan.

Isa mengatakan, anak-anak yang menjadi korban eksploitasi seksual adalah anak-anak yang rata-rata mengalami disharmonisasi dalam keluarga maupun di sekolah.

“Ketika di rumah terjadi masalah. Sejatinya anak berharap mendapatkan tempat yang aman dan nyaman seperti halnya di sekolah, tapi sekolah belum bisa memberikan rasa itu,” ujarnya.

Selama ini, lanjut dia, banyak sekolah yang disibukkan dengan urusan-urusan yang bersifat administratif dan lupa akan kewajibannya lainya yakni membangun hubungan yang bersahabat dengan anak.

“Sebagian sekolah juga telah menjadi monster bagi anak-anak yang akhirnya mereka harus meninggalkan sekolah karena ketidakmampuan sekolah memahami anak,” katanya.

Untuk itu, lanjut dia, pihaknya menekankan kepada pihak-pihak yang berhubungan dengan dunia pendidikan untuk menyelamatkan anak-anak agar tidak tereksploitasi dengan memberi penguatan kepada anak melalui sekolah. (republika.co.id, 10/2/2012)

Curi 6 Piring Dibui, Korupsi Rp 27 M Bebas, YLBHI: Di Mana Keadilan?

2012-02-09T17:53:00.000-08:00

Mahkamah Agung (MA) membuat keputusan mengagetkan. Sebab MA membebaskan terdakwa korupsi senilai Rp 27 miliar. Tapi pada kasus yang lain, MA malah menghukum pencuri 6 piring dengan vonis 130 hari penjara. Di mana keadilan?

“Dua kasus ini sama, yaitu sama-sama di pengadilan negeri diputus bebas. Tapi oleh MA, Rasminah yang dituduh mencuri 6 piring dihukum penjara, sedang yang dituduh korupsi Rp 27 miliar dibebaskan MA. Ini artinya hukum hanya berlaku pada yang lemah,” kata Ketua YLBHI, Alvon Kurnia, saat berbincang dengan detikcom, Kamis (9/2/2012).

Seharusnya, jika menggunakan penerapan hukum yang sama, maka terdakwa korupsi pembebasan lahan kuburan Lebak Bulus senilai Rp 27 miliar, Andi Wahab (60), pun harus dijatuhi hukuman. Nyatanya, MA tidak menerima kasasi jaksa dan mengamini putusan bebas PN Jaksel.

“Untuk kasus yag dihadapi oleh orang yang kuat dan memiliki uang, dikatakan itu bukan pidana. Tapi kalau untuk Rasminah, dinyatakan pidana. Di mana keadilan?” beber Alvon.

Beda standar penerapan hukum seperti ini yang membingungkan masyarakat. MA sebagai pelabuhan terakhir mencari keadilan malah mempunyai standar ganda dalam memutus perkara.

“Ini adalah PR dari Ketua MA baru yang baru terpilih kemarin,” ucap Alvon.

Seperti diketahui, Rasminah dituduh mencuri 6 piring pada Juni 2010 atas laporan majikannya, Siti Aisyah Soekarnoputri. Oleh PN Tangerang, Rasminah diputus bebas. Tapi oleh MA, Rasminah dihukum 130 hari penjara.

Sedangkan kasus korupsi kuburan di Lebak Bulus senilai Rp 27 miliar bermula saat ada pembebasan lahan pada 2006 untuk pertamanan dan pemakaman di Kelurahan Lebak Bulus, Jaksel. Andi Wahab lalu menggandeng calo tanah, Teguh Budiono.

Jaksa mengendus adanya aroma korupsi sehingga menyidik dan membawa kasus ini ke persidangan. Jaksa menuntut Andi Wahab hukuman 17 tahun penjara. Tetapi oleh PN Jaksel diputus bebas. Jaksa lalu kasasi, tapi lagi-lagi MA memutus bebas Andi Wahab. (detiknews.com, 9/2/2012)

Comment:
janganlah Bermimpi tentang keadilan jika Demokrasi masih kalian Cintai...
Keadilan sejati hanya akan kita dapat jika kita mengikuti Syariah yang telah diturunkan oleh Yang Maha Adil Alloh swt. maka sudah saatnya ganti rezim dan ganti System terapkan syariah & Tegakkan KHILAFAH tuk meraih keadilan Hakiki.....

Setiap Tahun Lebih dari 5.500 Pengaduan Diterima KPK

2012-02-07T16:29:00.000-08:00

Setiap tahunnya lebih dari 5.500 pengaduan dugaan korupsi diterima Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak lembaga itu didirikan pada 2003. (Media Indonesia, 7/2/2012)
Komentar:
Membuktikan korupsi alih-alih diberantas malah tumbuh subur. Buah nyata dari sistem politik demokrasi mahal, yang mendorong korupsi dan kolusi untuk mempertahankan kekuasaan dan mengembalikan modal politik, jeratan lingkaran setan demokrasi : money to politic dan politic to money. Dalam Syariah Islam, politik ditujukan untuk kepentingan rakyat, pelayan umat, dan mengurus urusan rakyat.[hizbut-tahrir.or.id]

Anggaran Kerja DPR Tahun 2012 Capai Rp. 2 Triliun

2012-02-07T16:24:00.000-08:00

Anggaran kerja DPR pada tahun 2012 mengalami peningkatan. Untuk tahun 2012, DPR diberi anggaran kerja sebesar Rp 2 triliun.
Berdasarkan anggaran total satuan kerja DPR yang diperoleh detikcom dari BURT DPR, Senin (30/1/2012), total anggaran kerja DPR pada tahun 2012 mencapai Rp 2 triliun.

Anggaran seluruh AKD DPR meliputi semua komisi di DPR, pimpinan DPR, Baleg, Banggar, BURT, BKSAP, BAKN, dan BK DPR pada tahun 2011 DIPA nya mencapai Rp 755.506.220.000. Anggaran pada tahun 2012 naik menjadi Rp 900.770.545.000.

Anggaran hak dan keuangan dan administrasi dewan pada DIPA tahun 2011 sebesar Rp 914.179.370.000. Anggaran pada tahun 2012 naik menjadi Rp 1.034.729.168.000.

Anggaran dukungan substansi dewan juga meningkat. Anggaran pada tahun 2011 sebesar Rp 79.412.989.000 menjadi Rp 148.303.915.000.

Secara total memang anggaran kerja DPR meningkat tajam. Pada tahun 2011 sebesar Rp 1.749.098.585.000 menjadi Rp 2.086.803.428.000 pada tahun 2012.

Anggaran Komisi Juga Naik Signifikan

Selain anggaran Kerja yang mencapai angka fantastis senilai 2 Triliun, .anggaran masing-masing alat kelengkapan dewan baik Komisi maupun badan di DPR juga meningkat pada tahun 2012.

"Ya ada kenaikan," kata anggota BURT DPR dari PPP, Arwani Thomafi, kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (30/1/2012).

Berikut data anggaran masing-masing alat kelengkapan dewan setelah ditotal anggaran fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan, berdasarkan data dari BURT DPR:

- Komisi I DPR pada tahun 2011 memiliki DIPA Rp 42.416.518.000, sedangkan DIPA untuk tahun 2012 berjumlah Rp 52.848.028.000.

- Komisi II DPR pada tahun 2011 memiliki DIPA tahun 2011 Rp 65.158.031.000, sementara untuk DIPA tahun 2012 berjumlah Rp 72.757.189.000.

- Komisi III atau Komisi Hukum DPR memiliki DIPA anggaran tahun 2011 Rp 50.383.628.000. Jumlah tersebut naik di tahun 2012 hingga Rp 52.945.894.000.

- Komisi IV DPR memiliki DIPA anggaran tahun 2011 sebesar Rp 39.729.934.000. Di tahun 2012, jumlahnya naik hingga Rp 48.277.206.000.

- Komisi V DPR yang membidangi masalah perhubungan mendapat jatah DIPA tahun 2011 sebesar Rp 40.067.695.000. Angka tersebut naik di tahun 2012 Rp 55.593.196.000.

- Komisi VI DPR mendapat DIPA tahun 2011 Rp 50.061.928.00, sementara DIPA tahun 2012 Rp 59.217.213.000.

- Komisi VII DPR memiliki DIPA tahun 2011 Rp 39.238.119.000. Di tahun 2012 naik jadi Rp 46.537.584.000.

- Komisi VIII DPR mendapat DIPA tahun 2011 Rp 47.470.530.000, lalu DIPA di tahun 2012 Rp 46.396.639.000.

- Komisi IX DPR mendapat DIPA tahun 2011 Rp 31.454.273.000, DIPA tahun 2012 Rp 49.490.740.000.

- Komisi X DPR mendapat DIPA tahun 2011 Rp 46.456.051.000, DIPA tahun 2012 Rp 55.940.189.300.

- Komisi XI DPR mendapat DIPA tahun 2011 Rp 33.351.459.000, DIPA tahun 2012 Rp 44.306.591.000.

- Baleg DPR mendapat DIPA tahun 2011 Rp 107.975.732.000, DIPA tahun 2012 Rp 106.045.352.000

- Banggar DPR mendapat DIPA tahun 2011 Rp 16.089.210.000, DIPA tahun 2012 Rp 18.697.306.000

- BAKN DPR memperoleh DIPA tahun 2011 Rp 3.195.770.000, DIPA tahun 2012 Rp 3.953.869.000

- BURT DPR memiliki DIPA tahun 2011 Rp 24.504.549.000, DIPA tahun 2012 Rp 24.444.463.000

- BKSAP DPR mendapat DIPA tahun 2011 Rp 45.391.043.000, DIPA tahun 2012 Rp 95.727.150.000

- BK DPR mendapat DIPA tahun 2011 Rp 4.605.854.000, DIPA tahun 2012 Rp 5.934.628.000.(Pz/detik)[eramuslim.com].

"Beginilah Ikhwanul Muslimin Mengajarkan Kami Untuk Anti Demokrasi"

2012-02-07T16:14:00.000-08:00

Redaktur Eramuslim.com, Muhammad Pizaro menilai skenario Amerika Serikat untuk menjadikan kelompok Islam dekat dengan demokrasi, memang membuahkan hasil. Harapan sebagian kalangan, akan tegaknya Islam pasca tumbangnya boneka AS di Timur Tengah, tampaknya masih jauh dari harapan. Pasalnya hingga kini tidak terlihat kegigihan kelompok seperti Ikhwan untuk mengembalikan Timur Tengah ke pelukan Islam.
"Di Tunisia, Biro Eksekutif Partai An Nahdhah, mengatakan 'Kami akan bekerja untuk membangun masyarakat sekuler pluralistik'. Ikhwan Mesir justru bertolak ke AS dan berjanji di depan senator AS untuk menghormati hak-hak sipil dan perjanjian internasional yang telah ditandatangani di masa lalu, termasuk mengkaji kembali perjanjian damai Mesir dengan Israel. Bahkan menghadiri perayaan Natal di Gereja Koptik Mesir," tandasnya dalam acara Kajian Zionisme Internasional, bertema Revolusi Timur Tengah dan Fitnah Akhir Zaman, di Komplek Pupuk Kaltim, Ahad (29/01).

Kedatangan Pejabat Ikhwan menghadiri perayaan Natal bersama memang membuat heboh. "Pasalnya kedatangan Pejabat Ikhwan ke Gereja itu resmi dipimpim oleh Wakil Mursyid 'Aam Jamaah Ikhwanul Muslimin, Dr Mahmoud Ezzat, yang mewakili Mursyid 'Aam Mohammad Badie, yang berhalangan hadhir, dan sedang menikahkan putrinya pada hari yang sama," lanjutnya.

Kontroversi ternyata tidak hanya terjadi di mesir. Kasus serupa juga berlangsung di Maroko dimana sebuah partai ikhwan lebih cenderung ke pola sekularistik. “Di Maroko, lebih dahsyat lagi, pimpinan Partai Keadilan dan Pembangunan Maroko, Abdullah bin Kiran, mengatakan Agama milik masjid dan kami tidak akan ikut campur dalam kehidupan pribadi warga," sambungnya sembari memutar beberapa slide.

Selanjutnya Muhammad Pizaro mencoba membandingkan bagaimana gerakan Ikhwan dulu dan kini. Pada masa Hasan Al Banna, Sayyid Quthb dengan Ikhwan masa kini. Menurutnya Hasan Al Banna adalah ulama yang tegas menolak demokrasi. Dalam pidatonya, Hasan Al Banna mengatakan,“Al-Ikhwan Al-Muslimun memiliki sikap bahwa Islam mempunyai implikasi yang signifikan dan menyeluruh. Islam mengawal semua tingkah laku individu dan masyarakat. Segala sesuatu mesti tunduk di bawah undang-undang-Nya dan mengikuti ajaran-Nya. Siapa yang tunduk kepada Islam dari segi peribadatan saja tetapi meniru orang kafir dalam segala hal lain dapat dianggap sama derajatnya dengan orang kafir.”

Tidak hanya itu, Hasan Al Banna juga pernah ditawari Inggris untuk berbicara mengenai demokrasi. Namun ia menolak dan balik berkata kepada Inggris, “Enyahlah kalian! Kalian telah tersesat dari jalan yang benar dan menyimpang dari kebenaran!”

Sikap serupa juga dilanjutkan oleh Sayyid Quthb. Ideolog kedua ikhwan setelah Hasan Al Banna ini mengatakan tidak mungkin Islam tegak dengan demokrasi. Dalam Ma’alim Fiththariqh, Sayyid Quthb beranggapan ideologi buatan manusia seperti demokrasi adalah bentuk kemusyrikan.

Sayyid Quthb tampaknya sudah meprediksi akan hadirnya fenomena-fenomena seperti ini di tubuh ikhwan. Dalam tafsirFi Zhilalil Qur’annya, Sayyid Quthb menyinggung kelompok-kelompok muslim yang menjadikan dalih maslahat dakwah agar bisa masuk ke parlemen. Bahkan dengan tegas, Sayyid Quthb melihat para aktivis dakwah seperti itu sudah menjadikan maslahat dakwah sebagai sesembahan baru.

“Mashlahat dakwah' telah menjelma menjadi berhala, Ilaah yang diibadahi oleh para aktifis dakwah dan menjadikan mereka melupakan manhaj dakwah Rasul yang murni dan orisinal. Karena itu, wajib bagi setiap aktifis dakwah untuk tetap istiqomah di atas manhaj Rasulullah Shollallohu 'alaihi wasallam serta dengan sekuat tenaga menjaga agar tidak tergoda oleh segala bujuk rayu yang pada akhirnya justru akan menghancurkan bangunan dakwah yang telah mereka bina.” Kata Sayyid Quthb.

Jadi kosakata demokrasi tidak dikenal bahkan sangat asing dalam konsep ikhwan. Jalan yang terbaik tidak bisa melalui perangkat demokrasi, terlebih dengan cara merebut kekuasaan dulu dan mengisinya dengan orang-orang soleh. Sebaliknya, perjuangan menegakkan Islam adalah sebuah tahapan panjang yang dimulai dari penanaman tauhid yang benar. Muhammad Pizaro coba menukil perkataan Sayyid Quthb yang kemudian dibukukan dengan judul ‘Mengapa Aku Dihukum Mati’

“Penegakan sistem Islam dan pemberlakuan syariat Islam tidak dapat dilakukan dengan cara merebut kekuasaan yang datang dari lapisan atas. Akan tetapi, melalui perubahan masyarakat secara keseluruhan—atau pemahaman beberapa kelompok masyarakat dalam jumlah yang mencukupi untuk mengarahkan seluruh masyarakat—pada pemikirannya, nilai-nilainya, akhlaknya, dan komitmennya dengan Islam. Sehingga tumbuh kesadaran dalam jiwa mereka, bahwa menegakkan sistem dan syariat Islam itu merupakan sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan."

“Jadi beginilah Ikhwanul Muslimin mengajarkan kami untuk anti demokrasi,” kilah pemuda yang sempat aktif di suatu partai Islam namun memilih keluar karena bertentangan dengan tauhid itu. (humas kazi)[eramuslim.com].

Waspadai Pengangguran Terselubung 20,3 Juta

2012-02-06T23:42:00.000-08:00

Pemerintah mengklaim pengangguran terbuka pada tahun 2011 tinggal 7,7 juta orang atau terus menurun sejak tahun 2007 yang mencapai 10,01 juta orang. Tetapi, sesungguhnya penurunan pengangguran tersebut cuma beralih ke dalam kelompok pengangguran terselubung.

Menurut Ketua Lembaga Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan Ekonomi (LP3E) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Didik J Rachbini mengatakan, jika tidak dilakukan upaya kebijakan perluasan kerja, pengangguran terselubung diproyeksi meningkat dari tahun 2011 sebesar 18,7 juta orang menjadi 20,3 juta orang pada tahun 2014.

Didik mengungkapkan, unjuk rasa buruh akhir-akhir ini akar masalahnya berada pada kondisi sektor industri yang lemah dalam mendorong perluasan kesempatan kerja. “Sektor industri tidak berhasil didorong karena tidak ada kebijakan industri yang komprehensif,” kata Didik, Senin (6/2/2012), di Jakarta.

Didik mengemukakan, sektor industri tidak dilindungi dan juga dibiarkan terdesak oleh produk industri dari China. Iklim usaha juga menjadi momok bagi dunia usaha selama ini. Sesungguhnya beban biaya perusahaan bukan karena buruh saja, tetapi karena suap dan biaya siluman di berbagai instansi dan lembaga negara. Perbaikan harus dilakukan dari sektor negara agar beban perusahaan ringan.

Dia menyatakan kekhawatirannya terkait menjamurnya unjuk rasa buruh di berbagai kota, mulai dari Bekasi, Tangerang, dan Serang. Unjuk rasa yang menuntut peningkatan upah buruh bukan hanya upaya mengedepankan kesejahteraan buruh, kepentingan populis di saat pemilihan kepala daerah lambat-laun bakal menghancurkan iklim dunia usaha.

Pengangguran terselubung merupakan bagian dari angkatan kerja yang bekerja bersama dalam lapangan pekerjaan. Mereka bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam sepekan). Mereka disebut pula under utilized, sebab mereka bekerja dengan jumlah jam kerja, produktivitas kerja, dan perolehan pendapatan yang tidak sebanding. Mereka juga disebut sebagai disguised unemployment, jika bekerja di bawah kemampuan intelektualnya.

Jenis pengangguran ini pun dibagi dua kelompok yakni setengah penganggur terpaksa. Mereka bekerja di bawah jam kerja normal dan masih mencari pekerjaan atau masih bekerja menerima pekerjaan lain. Kelompok kedua adalah setengah penganggur sukarela, yaitu mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal, tetapi tidak mencari pekerjaan atau tidak bersedia menerima pekerjaan lain, misalnya tenaga ahli yang gajinya sangat besar.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Anton J Supit mengatakan, buruh dan pengusaha sesungguhnya merupakan mitra. Namun, lambat-laun campur tangan kekuatan elite politik lokal semakin dibiarkan oleh pemerintah pusat. (kompas.com, 6/2/2012)

beginilah jika KAPITALISME terus dipelihara....
saatnya ganti Rezim & System...
Terapkan syariah & KHILAFAH...agar hidup lebih berkah dan sejahtera....

Para Pemimpin Islam Moderat Lebih Menyakini Demokrasi Daripada Islam

2012-02-06T23:25:00.000-08:00

Para pemimpin “Islam moderat” yang menggantungkan kekuasaan di punggung demokrasi memperlihatkan betapa senangnya mereka dalam permainan demokratis. Mereka sangat antusias memperlihatkan hal itu di depan Barat dengan tampilan sebagai para sekuler, yang menampakkan bahwa mereka sama sekali tidak memiliki hubungan apapun dengan Islam.
Pada Forum Ekonomi Dunia (WEF) Davos yang diselenggarakan di Swiss pekan lalu, Perdana Menteri Tunisia Hamadi Jebali memimpin delegasi Tunisia di Forum tersebut. Bahkan dalam kesempatan itu ia tampil seakan pemimpin liberalis Barat. Sehingga dunia Barat sangat puas dengan orientasi negara Tunisia yang demokratis. Ia menyerukan investasi untuk pariwisata melalui peran para pemandu wisata, serta memberikan jaminan kepada Barat dengan segala orientasi kecuali orientasi Islam. Ia pun mengemis pada perusahaan dan pengusaha asing untuk berinvestasi di negara yang disebutnya negara demokratis Tunisia.

Bahkan ia menegaskan bahwa rezim baru di Tunisia melepas dari semua hubungan dengan Islam, sekalipu hanya sekedar nama. Ia berkata: “Saya tidak ingin menyebut sistem yang baru dengan nama Islam politik. Kita harus hati-hati dalam memilih istilah.”

Ia menambahkan: “Kami sangat mengandalkan dukungan teman-teman kami di Eropa dan Amerika Serikat . Ingat, Tunisia adalah negara yang terbuka untuk semua negara tetangga, khususnya negara-negara Eropa.”

Begitu pula orang-orang seperti Abdullah bin Kiran Perdana Menteri Maroko, Abdul Mun’im Abul Futuh calon presiden Mesir dan Amr Khalid yang lebih bangga mempromosikan demokrasi dari pada Islam. Masing-masing mereka menunjukkan di Davos tentang sejauh mana keyakinan mereka pada demokrasi, dan ketidakpercayaan mereka pada Islam (al-aqsa.org, 5/2/2012).

Perumpamaan bagi mereka Pemimpin Islam Moderat yang Lebih Menyakini Demokrasi Daripada Islam yaitu seperti: "Orang yang lebih menyukai minum Racun daripada Minum Madu".

tidakkah mereka membaca pesan Alloh kepada manusia, Allah SWT berfirman:

أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ۚ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ

“Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? (Hukum) mana yang lebih baik daripada (hukum) Allah? Bagi orang-orang yang meyakini?” (Al Maidah: 50).

Krisis Eropa, Yunani ‘Rumahkan’ 15 Ribu PNS

2012-02-06T23:11:00.000-08:00

Yunani telah mengumumkan langkah penghematan dengan memberhentikan 15 ribu PNS, seperti yang dilansir dalam VOAnews, Selasa (7/2).

Yunani memangkas 15 ribu PNS ditengah desakan internasional untuk segera menyelesaikan kesepakatan pengurangan utang dan langkah penghematan anggaran yang tidak populer.

Yunani mengumumkan hal itu, Senin (6/2) beberapa jam setelah Kanselir Jerman Angela Merkel dan Presiden Perancis Nicolas Sarkozy dengan tegas memperingatkan negara ini. “Tuntutan tersebut harus segera dipenuhi Yunani,” Kata Kanselir Jerman Angela Merkel. Atau Yunani tidak akan mendapat paket talangan kedua.

Uni Eropa berencana memberi talangan dana kedua sebesar 171 miliar dollar AS untuk menghindari gagal bayar utang Yunani bulan depan.

Tetapi serikat-serikat buruh dan pengusaha Yunani menentang pemotongan itu. Dan serikat buruh menyerukan mogok kerja 24 jam hari Selasa ini, (7/2). Krisis Utang Yunani kian parah, apabila Yunani tidak dapat menyelesaikan krisis ini, negara ini terancam bangkrut dan tersingkir dari Uni Eropa. (republika.co.id, 7/2/2012)

Semua gara-gara Kekejaman kapitalisme...
sudah saatnya Berantas Pengangguran dampak dari KPITALISME Global...
Terapkan Syariah & tegakkan Khilafah sebagai Solusi tuntas terhadap semua problematika ummat saat ini dan seterusnya.

Bagai "Mekkah" di tengah kota London

2012-02-06T02:39:00.000-08:00

Begitulah gambaran suasana sholat Jum'at di kota London. karena umat Islam melaksanakan Shalat Jumat di sebuah jalan di London akibat masjid sudah tidak dapat menampung mereka, demikian laporan harian terkemuka di London “The Daily Mail”, akhir pekan.
Dalam artikel bertajuk “The Mecca of the city: In a London street, the faithful find a way to pray as their mosque overflows”, harian itu melaporkan banyak orang yang merasa terkejut ketika datang ke daerah itu pada hari Jumat.

Mereka melihat banyak orang berdoa bersama di luar dan hal itu bukanlah pemandangan sehari-hari di Inggris. Dalam bayangan gedung pencakar langit dan ruang kaca serta baja di Mile Square, London, ratusan umat Muslim berlutut di jalanan melaksanakan Shalat Jumat.

Selama satu jam dari jantung distrik keuangan kota London, ternyata kegiatan itu menjadi sangat populer, sehingga jamaah memenuhi jalan-jalan di sekitar masjid komunitas kecil.

Para pekerja di kota ada dalam setelan jas berbaur dengan umat Muslim dari komunitas lokal Bangladesh itu pun tumpah sampai ke jalan-jalan di samping Bentley dan daerah perparkiran mobil.

Masjid Brune Street, di Spitalfields, London Timur, merupakan masjid terdekat untuk Shalat Jumat bagi pekerja di City dan juga banyak yang datang dari Brick Lane dan Whitechapel.

Para pekerja profesional mengisi jalan di bawah gedung perkantoran yang menjulang tinggi, umat Muslim tanpa sepatu melakukan Shalat Jumat dan bersujud menghadap ke Mekkah.

Masjid Brune Street, di Spitalfields, London Timur, merupakan masjid terdekat untuk Shalat Jumat bagi pekerja Kota London dan juga yang bekerja di daerah Brick Lane dan Whitechapel.

Dalam ruangan masjid yang hanya dapat menampung 100 orang pada hari Jumat, sekitar 300 umat Muslim yang bekerja di sekitar gedung bermunculan berbaur bersama penduduk setempat yang juga ingin menjalani Shalat Jumat, sehingga meluber.

Salah seorang pekerja yang mengenakan jas, setelah melaksanakan Shalat Jumat menyebutkan bahwa mereka yang ingin melakukan Shalat Jumat pada setiap tahun terus berkembang.

“Itu tumbuh dan berkembang dalam beberapa tahun terakhir,” ujarnya.

Awalnya, hanya dimulai dalam satu ruangan di masjid, tapi sekarang orang-orang datang dari seluruh penjuru kota, karena tidak tersedia tempat bagi mereka di dalam gedung untuk melaksanakan Shalat Jumat.

“Anda mendapatkan seluruh masyarakat, semua orang dari anak laki-laki di City sampai pada masyarakat sekitar di daerah setempat melaksanakan Shalat Jumat. Sangat menyenangkan berada di luar pada hari seperti hari ini, tapi tidak begitu menyenangkan saat hujan,” ujarnya.

“Banyak orang yang merasa terkejut ketika datang ke daerah itu pada hari Jumat, karena mereka melihat banyak orang berdoa bersama di luar. Anda tidak akan mengetahui, kecuali Anda mencari untuk itu, tapi mereka melaksanakan shalat tepat di tengah Kota,” katanya. (ANTARA, 6/2/2012)

Hukuman kepada Afriani Susanti yang Sesuai Syariat Islam

2012-02-03T20:32:00.000-08:00

Untuk mengetahui hukuman (al ‘uqubat) yang layak, perlu dipahami dulu apa saja pelanggaran syariah yang dilakukan sopir maut Xenia tersebut. Paling tidak terdapat empat pelanggaran syariah, yaitu : Pertama, minum whisky (khamr); Kedua, mengkonsumsi narkotika jenis ekstasi (methamphetamine); Ketiga, menewaskan 9 (sembilan) orang, salah satunya sedang hamil tiga bulan; Keempat, menyebabkan tiga orang luka-luka.

Berdasarkan fakta tersebut, hukuman (al-‘uqubat) bagi sopir Xenia itu menurut Syariah Islam sebagai berikut. Pertama, untuk kejahatan minum khamr, yang bersangkutan dikenai hudud untuk peminum khamr, yaitu dicambuk (jilid) sebanyak 40 cambukan atau 80 cambukan. Ali bin Abi Thalib RA berkata,”Nabi SAW mencambuk peminum khamr dengan 40 cambukan, Abu Bakar As Shiddiq juga mencambuk dengan 40 cambukan, sedang Umar bin Khaththab mencambuk dengan 80 cambukan. Semuanya adalah Sunnah.” (HR Muslim). Hadis ini menunjukkan hukuman cambuk untuk peminum khamr adalah 40 cambukan atau 80 cambukan. (Abdurrahman Al Maliki, Nizhamul ‘Uqubat, hlm. 30). Menurut kami, yang layak bagi sopir Xenia itu adalah 80 cambukan, karena dia tak hanya minum khamr, melainkan juga melakukan kejahatan-kejahatan lain yang luar biasa sebagai akibat minum khamr.

Kedua, untuk kejahatan mengkonsumsi narkotika, dikenakan hukuman ta’zir. Syaikh Abdurrahman Al Maliki menjelaskan barangsiapa mengkonsumsi narkotika seperti ganja, heroin, atau semisalnya, ia dikenai ta’zir berupa hukum cambuk, dipenjara maksimal 15 (lima belas) tahun penjara, dan denda (gharamah) yang besarnya ditentukan oleh qadhi (hakim). (Abdurrahman Al Maliki, Nizhamul ‘Uqubat, hlm. 98). Maka menurut kami, untuk kejahatannya ini, sopir Xenia itu layak dijatuhi hukuman ta’zir berupa 10 kali cambukan, dipenjara 15 tahun, dan didenda sebesar 1 (satu) miliar rupiah.

Ketiga, untuk kejahatan menewaskan 9 orang, ditambah satu janin yang gugur berumur tiga bulan, yang bersangkutan dikenai hukuman jinayat untuk kejahatan pembunuhan tidak sengaja (al qatlu al khatha`), yaitu membebaskan budak mu`min dan membayar diat sesuai QS An Nisaa` [4] : 92. Pembunuhan tak sengaja ialah tindakan seseorang yang tak dimaksudkan membunuh orang lain, tapi tindakan itu mengakibatkan terbunuhnya orang lain, seperti kasus kecelakaan. (Abdurrahman Al Maliki, Nizhamul ‘Uqubat, hlm. 52).

Namun karena perbudakan sudah tak ada lagi sekarang, maka sopir Xenia itu dikenai hukuman membayar diat (tebusan) untuk kasus pembunuhan tak sengaja, yaitu 100 (seratus) ekor unta untuk setiap korban terbunuh. (HR Nasa`i). Diat boleh diganti 1000 dinar emas (4.250 gr emas) atau 12000 dirham perak (35.700 gr perak) untuk setiap satu korban (HR Nasa`i). Boleh diat emas atau perak diganti dengan uang kertas yang senilai. (Abdurrahman Al Maliki, Nizhamul ‘Uqubat, hlm.59). Menurut kami, diat yang layak adalah emas. Maka sopir itu wajib menyediakan emas seberat 38,25 kilogram emas untuk sembilan korban, atau uang senilai Rp 21.190.500.000, dengan asumsi harga emas Rp 554.000/gr (27 Januari 2012).

Adapun untuk janin yang gugur, diatnya sepersepuluh dari diat manusia dewasa. (Abdul Qadim Zallum, Hukmus Syar’i fi al Istinsakh, hlm. 15). Maka diat yang wajib dibayar sopir itu untuk satu janin yang gugur adalah 10 ekor unta, atau sepersepuluh dari 1000 dinar, yaitu 100 dinar emas (425 gram emas), atau uang senilai Rp 235.450.000.

Untuk kejahatan menyebabkan 3 orang luka-luka, yang bersangkutan tidak dapat dijatuhi hukuman jinayat berupa diat, karena tidak memenuhi syarat, yaitu adanya unsur kesengajaan. Maka solusinya adalah arbitrase yang adil (hukumah ‘adl) antara kedua pihak untuk merundingkan biaya pengobatan. (Abdurrahman Al Maliki, Nizhamul ‘Uqubat, hlm.68).

Kesimpulannya, hukuman untuk sopir Xenia adalah hukuman badan (‘uqubah badaniyah) berupa penjara 15 tahun dan dicambuk 90 kali, serta hukuman harta (‘uqubah maliyah) berupa denda 1 miliar rupiah, diat 38,25 kilogram emas untuk sembilan korban tewas, dan diat 425 gram emas untuk satu janin. Wallahu a’lam. (Ustadz KH Siddiq al Jawie)

whatz....!!! Gedung Parkir Sepeda Motor di Sekneg Rp10,5 Miliar

2012-01-29T04:44:00.000-08:00

Jembatan gantung 'Indiana Jones' di Desa Sahiang Tanjung, Kabupaten Lebak, Banten

Gedung parkir sepeda motor Komplek Sekretariat Kabinet seharga Rp10,5 miliar.

Kepala Biro Tata Usaha dan Humas Kementerian Sekretariat Negara Sugiri mengakui bahwa pembangunan lahan parkir sepeda motor di kementeriannya mencapai Rp10,5 miliar. Nilai ini termasuk biaya konsultan. “Kami memakai PT Adhicon Persada,” ujarnya ketika dihubungi dari Jakarta, Jumat (27/1).

Areal parkir ini terletak di bawah tanah. Proses pembangunan dari Juli hingga Desember 2011. Menurutnya, PT Cipta Karya juga menawarkan pembangunan areal parkir. Namun mereka mematok harga Rp12,5 miliar.

Sebelumnya, Koordinator Advokasi dan Invertigasi Fitra, Uchok Sky Khadafi, mengungkapkan bahwa pagu anggaran pembangunan sarana parkir Setneg 2011 mencapai Rp12,3 miliar. Menurutnya angka ini terlampau besar.

“Karena ini jauh lebih besar dibandingkan dengan di DPR, misalnya. Anggaran mereka untuk lahan parkir motor hanya Rp3 miliar,” tandasnya.(mediaindonesia.com, 27/1/2012)

bener-bener penguasa di negeri ini udah jadi KAPITALIS tulen, suka Boros, seenakknya pakai duit rakyat sebesar itu hanya untuk parkiran. padahal masih banyak yang lebih membutuhkan. salah satu contohnya adalah jembatan gantung 'Indiana Jones' di Desa Sahiang Tanjung, Kabupaten Lebak, Banten.

inilah gaya sistem demokrasi, mereka hanya mensejahterakan para "wakil rakyat" tapi bukan mensejahterakan rakyat. saatnya ganti rezim & sistem...tegakkan kembali KHILAFAH tuk tuntaskan semua problematika negeri ini.

MPR: Kekayaan Indonesia Hanya Dinikmati 40 Orang

2012-01-29T04:30:00.000-08:00

Wakil Ketua MPR, Hajriyanto Thohari, melihat budaya amuk di Indonesia semakin memprihatinkan. Pasalnya, amuk massa terjadi ketika ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan luar biasa di tengah resesi dunia.

Pertumbuhan ekonomi sebesar 6,5 persen, produk domestik bruto (PDB) mencapai Rp 8.100 triliun dan ekonomi Indonesia nomor 14 besar dunia itu menandakan berbagai capaian spektakuler pemerintah dalam bidang ekonomi. Tapi sayangnya, lanjut Hajriyanto, pertumbuhan ekonomi tidak dibarengi dengan pemerataan. Penguasaan ekonomi dan kekayaan alam Indonesia hanya dimiliki oleh 40 orang terkaya di Indonesia.

“Hanya sekelompok kecil orang yang menguasai pertumbuhan ekonomi. Sementara, jumlah pengangguran semakin bertambah,” kata Hajriyanto.

Karena itu, pihaknya menyarankan kebijakan pengalihan yang drastis untuk mengejar kualitas pertumbuhan ekonomi sebenarnya yang dibarengi pengurangan kemiskinan dan pemerataan. Caranya adalah merevisi undang-undang mengenai perekonomian dan pengelolaan alam yang dinilainya terlalu liberal.

Dengan kondisi aturan sekarang yang pro investor asing, maka anak negeri tidak bisa mengelola kekayaan alamnya. Pasalnya, kebijakan pemerintah yang sangat terbuka itu membuat investor asing mencengkeram segala kekayaan alam bangsa ini. (republika.co.id, 29/1/2012)

inilah dampak kapitalisme yang dipelihara dinegeri ini dengan menggunakan alat yang namanya DEMOKRASI....oleh karena itu saatnya bagi negeri ini untuk ganti sistem menuju kesejahteraan yang merata dengan Menegakkan kembali KHILAFAH yang akan menerapkan syariah Islam secara kaffah.

PRESS RELEASE IRESS: Tolak Asing Masuk Garuda

2012-01-29T04:24:00.000-08:00

Beberapa minggu terakhir Kementrian BUMN dan ketiga perusahaan sekuritas penjamin emisi IPO saham Garuda Indonesia (GI), yakni Bahana Sekuritas (BS), Danareksa Sekuritas (DS) dan Mandiri Sekuritas (MS) aktif menegosiasikan penjualan 10,88% saham GI kepada investor potensial, termasuk investor asing. Deputi Menteri BUMN Parikesit Suprapto mengakui proses negosiasi memang sedang dilakukan dan rencana penjualan sepenuhnya diserahkan kepada manajemen BS, DS dan MS.

Ternyata Menteri BUMN Dahlan Iskan pun telah menyetujui rencana tersebut. Dahlan mengatakan tidak masalah jika saham itu dijual kepada asing. “Saya serahkan ke direksinya dan saya tinggal menyetujuinya,” kata Dahlan di Jakarta (24/11/2011). Dahlan menyatakan hal tersebut merupakan aksi korproasi yang didukung Kementrian BUMN. Dahlan memastikan manajemen GI setuju memberikan kursi direksi kepada investor asing. Kata Dahlan: “Ya saya setujulah. Mereka [manajemen GI] juga sudah bilang jika di posisi Direktur Keuangan pun mereka senang. Mereka kan perusahaan penerbangan besar, jadi tidak masalah jika ada upaya untuk lebih profesional”.

Restu Menteri BUMN atas rencana penjualan tersebut sangat disayangkan, dan harus dibatalkan karena akan merugikan negara baik secara ekonomi, finansial, manajemen dan kontrol, maupun secara politik, strategis, kemandirian, ketahanan dan kedaulatan bangsa.

IPO Garuda

Penawaran saham perdana (IPO) GI telah terlaksana pada 11 Februari 2011. Jumlah saham yang ditawarkan 6,35 miliar lembar atau 26% dari total saham GI, dengan harga Rp 750 per lembar. Ternyata hanya 3.327.331.275 lembar saham (52,5%) yang terserap pasar dan sisanya 3.008.406.72 lembar (47,5%) harus diserap ketiga penjamin emisi. Total dana yang diperoleh dari IPO adalah Rp 4,751 triliun. Karena 10,61% dari 26,67% saham GI yang dilepas adalah milik Bank Mandiri (piutang kepada GI), maka pembagian dana hasil IPO adalah Rp 3,3 triliun untuk GI dan Rp 1,451 triliun untuk Bank Mandiri. Nilai saham yang harus diserap penjamin emisi sekitar Rp 2,5 triliun dari target penjualan Rp 4 triliun. Saat ini saham yang dimiliki ketiga sekuritas 2,46 miliar lembar atau 10.88%. Besarnya kerugian penjamin emisi tergantung harga dan waktu saham dijual. Kerugian pun bisa hilang jika pemerintah mengatur untuk menjual kepada BUMN atau lembaga lain milik negara.

Diduga penyebab gagalnya IPO GI antara lain adalah 1) Karena pemilihan waktu yang tidak tepat; 2) Harga minyak dunia yang sedang bergejolak sehingga tidak kondusif bagi bisnis penerbangan GI; 3) Kementrian BUMN mengabaikan konsep sinergi BUMN karena menjual 10,61% saham GI milik Bank Mandiri di GI; 4) Belum optimalnya manajemen GI dan pemerintah meningkatkan kinerja dan laporan keuangan GI; 5) Kisruh informasi, administrasi dan manajemen pelaksaanaan IPO di Kementrian BUMN; 6) Dugaan intervensi berbagai oknum di lingkar kekuasaan yang yang berburu rente dari IPO GI.

Mengapa Menolak Asing

Audit atas pelaksanaan IPO harus segera dilakukan. Mantan Menteri BUMN layak digugat karena tidak menghiraukan Surat DPR No.01/5972/DPR RI/XI/2009 tentang Persetujuan Privatisasi GI yang antara lain meminta agar privatisasi GI memerhatikan situasi dan kondisi pasar yang tepat, harga dan jumlah lembar saham yang dilepas sesuai dengan tahapan yang dipilih, sehingga diperoleh nilai penjualan saham yang optimal. Mantan Menteri BUMN pun tidak mendukung konsep sinergi BUMN.

Dengan berbagai penyelewengan di atas, sudah sepantasnya penjualan 10,88% saham GI ditunda. Patut diduga penjualan tersebut dilakukan untuk menghilangkan jejak penyelewengan, sekaligus membebaskan pelaku dari tanggungjawab kerugian negara. Hal-hal ini harus terlebih dahulu dituntaskan oleh Kementrian BUMN, DPR dan lembaga terkait lainnya, sebelum penjualan 10,88% saham dilakukan.

Menteri Dahlan Iskan harus membatalkan persetujuan atas masuknya asing ke GI, bahkan rela memberikan kursi Direktur Keuangan, antara lain karena:

· Bisnis penerbangan adalah sektor strategis yang dijamin konstitusi untuk dikuasai negara;

· Sektor penerbangan yang dikelola Garuda menyangkut pertahanan, ketahanan dan kedaulatan negara yang harus dikelola penuh oleh BUMN;

· GI adalah flag carrier kebanggaaan rakyat Indonesia yang harus steril dari tangan-tangan asing;

· GI memperoleh berbagai hak istimewa, privilege, dari negara;

· Jangankan kursi direksi, privatisasi GI saja sebenarnya sudah ditolak rakyat, sebagaimana konsistennya penolakan tersebut atas rencana IPO Pertamina atau PLN.

Dengan menyatakan direksi GI “senang” atas diberikannya kursi Direktur Keuangan kepada asing karena lebih profesional, berarti direksi GI dan Menteri BUMN juga telah meremehkan kemampuan bangsa sendiri. Padahal banyak SDM kita yang terbukti mampu bersaing dengan SDM asing. Masalahannya bukan pada kemampuan SDM, tetapi pada keinginan dan komitmen kita untuk mandiri, bebas dari pengaruh investor, kapitalis dan pemburu rente.

Menteri BUMN menyatakan privatisasi BUMN bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan mencapai predikat good corporate governance (GCG). Dengan terlaksananya IPO, maka tujuan tersebut sebenarnya telah tercapai. Jika akibat ulah oknum BUMN dan pemburu rente IPO GI menyebabkan 3 BUMN penjamin emisi merugi, maka jalan keluarnya bukanlah dengan mengorbankan dan memaksa GI menerima manajemen asing.

Sebagai alternatif IRESS mengusulkan agar 10,88% saham penjamin emisi dijual kepada BUMN, BUMD dan berbagai lembaga pensiun. Dengan demikian gagasan sinergi BUMN dan BUMD, serta Indonesian Incorporated yang telah dicanangkan dapat terwujud.

Banyak kalangan pada Forum Ekonomi Dunia (WEF, Davos, 25 Januari 2012) menyalahkan dan mengecam sistem kapitalisme dunia yang ada saat ini, dan mengakui semakin penting dan strategisnya peran negara dalam perekonomian. Mengapa pula kita harus repot-repot melayani keinginan para kapitalis mengambil keuntungan dari BUMN kita?

Akhirnya, IPO GI yang telah terlaksana dalam jerat birokrasi dan perburuan rente, bukan dalam kaidah korporasi, dan telah pula merugikan negara. Para pelakunya harus dituntut secara hukum. 10,88% saham GI milik BS, DS dan MS harus dibeli oleh konsorsium BUMN, BUMD dan berbagai lembaga pensiun sebagai perwujudan Indonesia Incorporated, bukan dijual kepada asing.(hizbut-tahrir.or.id/2012/01/29)

Jakarta, 26 Januari 2012

Marwan Batubara

Direktur Eksekutif IRESS

Pihak Istana Negara menganggarkan Rp12,3 miliar untuk pembangunan sarana parkir

2012-01-27T21:52:00.000-08:00

Kemewahan fasilitas penunjang tidak hanya diminta oleh anggota DPR. Pihak Istana Negara juga menganggarkan Rp12,3 miliar untuk pembangunan sarana parkir.
Hal ini disampaikan oleh Kordinator Investigasi Dan Advokasi Forum Independen untuk Transparansi Anggaran Uchok Sky Khadafi dalam pesan singkatnya, Jakarta, Jumat (27/1).

“Dengan alokasi anggaran Rp.12,3 miliar, berarti istana memperlihat kemewahan fasilitas pejabat dibandingkan dengan fasilitas publik,” katanya.

Pada tahun anggaran 2011, pihak istana melalui Kementerian Sekretariat Negara mengalokasi pagu (batas anggaran yang akan digunakan) sebesar Rp. 12,3 miliar (Rp.12.305.436.000) untuk pembangunan sarana parkir kendaraan roda dua beserta fasilitas penunjang lainnya. Alokasi ini empat kali lebih besar ketimbang anggaran

Pembangunan tempat parkir sepeda motor di DPR yang bernilai Rp 3 miliar. “Di sini, sekali lagi, memperlihatkan bahwa presiden tidak konsisten dengan penyataan yang mengajak semua untuk berhemat. Sebab pada sisi lain, pihak istana melihara kemewahaan tersendiri,” ujarnya.

Uchok menilai, fasilitas mewah Istana Negara tidak memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat. “Ini sungguh memprihatinkan, lihat saja fasilitas publik sangat minim sekali pemeliharaannya. Tapi untuk Istana, uang negara yang berasal dari pajak rakyat selalu bebas untuk dihambur-hamburkan,” pungkas Uchok. ( media Indonesia online; Sabtu, 28 Januari 2012 02:07 WIB)

Comment:
emang mau bikin parkiran apaan ya ...kok sampe 12,3 M. apa mau markirin pesawat sekalian kali ya..?!
emang bener makin hari Pemerintahan ala DEMOKRASI ini makin bikin rakyat makin sengsara dan penguasa Berfoya-foya...
Saatnya ganti Rezim & ganti Sistem...!!!
Tegakkan Khilafah yang menerapkan Syariah yang Kaffah...!!! Allohu Akbar...!!!

Pemerintah Enjoy Jual Gas Murah ke Luar Negeri sebaliknya Mereka enjoy juga akan menjual mahal BBM kepada rakyatnya sendiri

2012-01-18T21:36:00.000-08:00

Sejak 2006 sampai 2009 Indonesia kehilangan devisa negara hingga Rp 410,4 triliun akibat mengekspor gas bumi dengan harga yang terlampau murah, sementara hasil penjualan gas bumi itu untuk mengimpor minyak.

"Kita kehilangan ddevisa negara pada 2006 sebesar Rp 91,9 trilin, 2007 kehilangan Rp 101,2 triliun, 2008 kehilangan Rp 140 triliun, dan 2009 kehilangan Rp 77,3 triliun. Sehingga totalnya sekitar Rp 410,4 triliun," ujar Qoyum saat rapat kerja dengan Komisi VII DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (18/1/2012).

Diungkapkan Qoyum, RI mengekspor gas bumi ke China dan Korea Power dengan harga US$ 3,88/MMBTU. Sedangkan dua pabrik pupuk domestik akan ditutup karena tidak mendapatkan gas bumi padahal mampu membeli dengan harga US$ 7/MMBTU.

"Sementara terjadi perubahan kontrak LNG yang tidak umum dan memberatkan Indonesia," ucapnya. (finance.detik.com, 2012/01/18)

Disisi Lain:

Pemerintah akan memberlakukan pembatasan BBM subsidi mulai 1 April 2012. Sebab DPR dan pemerintah telah menyepakati UU No. 22 Tahun 2011 tentang APBN 2012 yang mengamanatkan pembatasan konsumsi BBM (lihat, Antara, 12/01).

Komentar:

Pemerintah enjoy saja menjual gas sangat murah ke luar negeri, sebaliknya enjoy juga akan menjual mahal BBM kepada rakyatnya sendiri.

Selamatkan SDA dan Migas dengan syariah Islam agar rakyat sejahtera.
biar tidak seperti saat ini yang kebijakannya Malah membuat Asing yang Tambah sejahtera....

what...!!! Agar Toilet DPR Tak Najis, PKS Dukung Renovasi Rp 2 Miliar?

2012-01-15T06:06:00.000-08:00

Hanya SLOGAN BELAKA....tak sesuai Realita

Surabaya, Meski renovasi toilet Gedung DPR menjadi kontroversi, tapi PKS menyatakan tetap mendukung proyek senilai Rp 2 miliar tersebut. Alasannya anggaran sebesar itu sebanding dengan kebutuhan pengadaan sarana toliet yang tidak najis.

"Menurut kawan-kawan di teknik sipil, angka (Rp 2 miliar) itu rasanya reasonable," kata Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaaq, di sela acara Rapat Pimpinan Wilayah PKS Jawa Timur di Surabaya, Minggu (15/1/2012)

Bila ditelaah lebih jauh penjelasan dari BURT DPR, diketahui dana sebesar Rp 2 miliar tidak hanya untuk pengadaan WC (water closet). Melain juga keperluan peremajaan instalasi pipa air serta saluran pembuangannya.

Menurutnya saat ini kondisi sarana toilet di Gedung DPR-RI sudah tidak sehat lagi karena banyak yang bocor. Bahkan tetesannya berasal dari pipa toilet yang berada di lantai lebih atas sehingga rawan najis.

"Tetesan air itu nggak tahu najis atau tidak. Kering dan basah itu masalah kesehatan, kita menghendaki (toilet) yang sehat dan bersih," ujar Lutfhie.

"Mengenai nominalnya itu teknis. Tapi reasoning-nya cukup bisa dimengerti. Kita tidak masuk ke angkanya, yang penting barangnya diperbaiki," sambung politisi senior PKS ini.(detiknews.com,2012/01)

ow..ow....ow....Masak agar gak NAJIS harus keluarin Duit Rp. 2 Milyar..???
ah yang bener aja pak...
udahlah pak gak usah banyak alesan, rakyat udah faham...
ya begitulah jika KAPITALISME udah mengotori otak, yang gak realitis di bikin seolaholah realistis...
makanya kembalilah pada solusi Syariah yang tidak mengikuti sistem KAPITALIS SERAKAH....!!!

Rp20 Miliar untuk Renovasi dan Impor Kursi Ruang Banggar

2012-01-12T04:55:00.000-08:00

Kendati sudah memiliki ruang rapat, anggota DPR masih kerap rapat di hotel-hotel mewah.

DEWAN Perwakilan Rakyat seakan tiada henti memupuk kemewahan. Setelah rencana renovasi toilet senilai Rp2 miliar, diam-diam Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR merenovasi ruang rapat Badan Anggaran (Banggar) DPR berukuran 10×10 meter dengan biaya sangat fantastis, Rp20,07 miliar.

Itu berarti biaya renovasi per meter Rp200 juta. Lebih ironis lagi, di tengah penggalakan pemakaian produksi dalam negeri, sebanyak 191 kursi yang digunakan untuk mengisi ruang rapat itu diimpor. Furnitur lokal hanya digunakan untuk meja.

Sebanyak 85 kursi untuk anggota Banggar, 20 kursi untuk tenaga ahli, 6 kursi Setjen DPR, dan 80 kursi untuk peserta rapat. Kursi-kursi itu berdesain ergonomis (mengikuti bentuk tubuh).

“Furnitur ergonomis memang identik dengan mewah, tetapi wajar demi kesehatan. Kalau rapat, kan duduk lama,” kilah Kepala Biro Pemeliharaan Bangunan dan Instalasi Setjen DPR Sumirat, kemarin.

Selain kursi empuk impor, ruang rapat di Gedung Nusantara II lantai 2 itu juga dilengkapi tiga televisi dinding raksasa berukuran 3×2 meter. Televisi itu dipasang di pojok kiri dan kanan serta di atas pintu masuk menghadap ke pimpinan rapat.

Di sisi kiri dinding ruangan terdapat artwork yang menggambarkan petak-petak sawah. Dinding pun dibuat akustik (menyerap suara) agar suara tidak memantul.

Sekjen DPR Nining Indra Saleh mengatakan renovasi ruang rapat Banggar DPR tersebut dilakukan karena ruang rapat lama tidak memadai. “Ruang rapat lama dirancang untuk 50 orang.

Ada kebutuhan dari anggota Banggar akan ruangan untuk memuat orang-orang yang makin banyak. Apalagi pekerjaannya banyak, kebutuhan teknologi informasi makin berkembang untuk pelaksanaan tugas-tugas,” kata Nining dalam jumpa pers di Gedung DPR, kemarin.

Wakil Ketua Banggar DPR Tamsil Linrung membenarkan pihaknya meminta ruangan rapat baru dan lebih besar daripada ruang rapat lama di Gedung Nusantara I. “Ruang rapat yang lama terlalu sempit. Apalagi tahun ini akan ada tambahan tenaga ahli dari Sekjen. Kita juga minta ruang rapat pimpinan,” kata Tamsil.

Namun, ia mengaku tidak tahu jika anggaran yang dihabiskan mencapai Rp20 miliar. Koordinator Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Uchok Sky Khadafi menilai renovasi ruang Banggar itu menghambur-hamburkan uang pajak dari rakyat.

“Padahal, anggota dewan selama ini lebih banyak rapat di luar Gedung DPR alias di hotel-hotel mewah. Seharusnya, orang-orang Banggar yang mewakili rakyat lebih elegan dan mengutamakan kesederhanaan dalam menata ruang rapat.” (mediaindonesia.com, 12/1/2012)

Kepentingan Bisnis Haram, di Balik Pencabutan Perda Larangan Miras

2012-01-10T21:13:00.000-08:00

Gamawan Fauzi Menteri Dalam Negeri

Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia Muhammad Ismail Yusanto menyatakan ada kepentingan bisnis haram di balik pencabutan peraturan daerah (Perda) larangan minuman keras (miras) oleh Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Kemendagri pastilah di bawah tekanan pebisnis miras sehingga tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada gledek, perda larangan miras dicabut,” tudingnya, Selasa (10/1) sore di Bogor, Jawa Barat.

Alasan bahwa Perda tersebut bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi, yakni Keputusan Presiden (Keppres) No 3 Tahun 1997 tentang pengaturan peredaran miras tidak dapat diterima Ismail.

Pasalnya, Keppres yang menjadi rujukan Kemendagri tersebut dibuat oleh Presiden, saat itu, Soeharto, untuk menjaga kepentingan bisnis haram cucunya. “Keppres No 3 Tahun 1997 itu dibuat Soeharto untuk menjaga dan melegalisasi bisnis haram Ari Sigit!” ungkapnya.

Jadi kalau memang dianggap bertentangan, seharusnya pemerintah mengganti Keppresnya bukan malah mencabut Perda yang melarang miras. “Seharusnya Keppersnya yang diganti dengan Keppres yang menjunjung moral dan tidak menghalalkan miras!” tegasnya.

Menurut Ismail, hal itu harus dilakukan bila pemerintah memang konsekuen menjalankan aturan yang dibuatnya sendiri. “Berdasarkan aturan yang berlaku, Perda pelarangan miras itu sah, karena dibuat berdasarkan proses legislasi yang berlaku di negeri ini,” ungkapnya.

Memang, Mendagri memiliki kewenangan untuk mencabut Perda, tetapi berbatas waktu, maksimal 60 hari setelah Perda itu diberlakukan. “Saat ini banyak Perda larangan miras yang diberlakukan lebih dari 60 hari bahkan sudah bertahun-tahun. Di Bulukumba dan Tangerang malah sejak 2005,” jelasnya. Sejak saat itu angka kriminalitas yang dipicu dan dipacu miras merosot tajam di daerah itu.

Ismail pun menyatakan, polemik pencabutan Perda larangan miras ini merupakan bukti yang kesekian kali bahwa aturan yang dibuat manusia memang selalu tidak singkron dengan cita-cita memuliakan kehidupan manusia.

“Kan aneh, kita semua tahu bahwa miras itu dampaknya sangat buruk terhadap moralitas bangsa, miras jugalah yang memicu maraknya kriminalitas, sehingga Pemda pun mengakomodasi keinginan warganya untuk memberantas miras, tetapi pemerintah pusat bukannya memberantas miras, pabrik miras malah diizinkan berdiri, peredarannya pun dilegalkan dengan istilah ‘diatur’,” kecamnya.

Menurut Ismail, ketidaksingkronan tersebut tidak akan terjadi bila syariah Islam diterapkan secara kaaffah dalam bingkai khilafah. “Karena patokannya jelas, yakni halal atau haram, bukan kepentingan,” pungkasnya.[HTI Press]

Apa...!!! Anggaran Buat Renovasi Toilet DPR Rp. 2 Milyar

2012-01-05T23:41:00.000-08:00

ilustrasi

Tahun ini Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan memperbaiki toilet di Gedung Nusantara I. Tak tanggung-tanggung, dana yang dianggarkan hingga Rp 2 miliar.

Staf Humas Sekretariat Jenderal DPR Jaka Winarko mengatakan, pihaknya akan mengecek terlebih dulu jumlah toilet yang akan diperbaiki.

“Kalau misalnya hanya habis Rp 1,5 miliar, sisanya akan dikembalikan ke kas negara. Tetapi kalau kurang, tentu akan ada anggaran perubahan,” kata Jaka ketika dihubungi Kompas.com, Selasa (3/1/2012).

“Kan sudah banyak toilet di Gedung Nusantara I yang bau dan rusak sehingga memang perlu direnovasi,” jawab Jaka ihwal alasan perlunya renovasi itu.

Sementara itu, Ketua DPR Marzuki Alie dan anggota Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Arwani Thomafi ketika dikonfirmasi mengaku tak tahu-menahu mengenai besarnya anggaran untuk perbaikan toilet tersebut.

“Itu urusan Sekjen, tidak ada urusan dengan anggota,” kata Marzuki melalui pesan singkat.

Sementara menurut pengakuan Arwani, memang ada beberapa toilet di Gedung Nusantara I yang harus diperbaiki.

“Itu toilet tidak khusus untuk anggota DPR, tapi juga untuk staf, karyawan, dan tamu,” kata politisi PPP itu. (kompas.com, 3/1/2012, "Renovasi Toilet, DPR Anggarkan Rp 2 Miliar")

Astaghfirulloh....
disaat Rakyat susah makan dan banyaknya gembel/gelandangan yang tak punya rumah belum lagi penderitaan rakyat miskin di perumahan kumuh...mereka Para Anggota DPR hanya untuk urusan Buang Air aja sampai mengganggarkan Rp. 2 Milyar...

inilah dampak KAPITALISME dan SEKULERISME...
saatnya KHILAFAH menggantikan sistem Bobrok ini...

Berita Lucu: Rancangan Undang-Undang (RUU) Israel untuk menuntut kompensasi dari negara-negara Arab (Mesir, Mauritania, Maroko, Aljazair, Tunisia, Libya, Sudan, Suriah, Irak, Libanon, Yordania, Bahrain, dan Arab Saudi)

2012-01-03T16:45:00.000-08:00

Sebuah laporan berita mengungkapkan bahwa Israel sedang mempersiapkan untuk menuntut Arab Saudi lebih dari 100 miliar dolar sebagai kompensasi atas kepemilikan Yahudi di wilayahnya sejak zaman Rasulullah Saw.

Surat kabar “Al-Quds Al-Arabi” mengutip dari sumber-sumber Mesir yang tidak disebutkan namanya bahwa Kementerian Luar Negeri Israel yang dikuasai oleh seorang ektrimis Avigdor Lieberman, sekarang sedang bekerja keras mempersiapkan undang-undang yang mengharuskan pemerintah untuk menuntut kompensasi dari Arab Saudi atas kepemilikan Yahudi yang mereka itu sudah tinggal di wilayahnya sejak zaman Rasulullah Saw, di samping juga menuntut Mesir agar mengembalikan kepemilikan Yahudi.

Sumber-sumber itu menunjukkan bahwa badan-badan resmi Israel saat ini melalui Dirjen Pengelolaan Kepemilikan di Kementerian Luar Negeri Israel sedang mempersiapkan rancangan undang-undang yang akan diajukan ke Knesset pada Maret mendatang, yang isinya mengharuskan pemerintah Israel menuntut otoritas Mesir agar mengembalikan kepemilikan Yahudi Mesir yang mereka tinggalkannya pada awal tahun 1948. Hal ini dilakukan dalam rangka persiapan untuk meletakkannya di meja perundingan internasional pada saat ada tekanan terhadap Israel terkait hak kembali para pengungsi Palestina.

Sumber-sumber tersebut mengatakan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU), yang saat ini sedang dikerjakannya adalah dalam rangka persiapan untuk memulai tuntutan kompensasi yang dibagi menjadi dua bagian:

Pertama, menuntut Mesir, Mauritania, Maroko, Aljazair, Tunisia, Libya, Sudan, Suriah, Irak, Libanon, Yordania dan Bahrain dengan kompensasi atas kepemilikan 850 ribu Yahudi yang nilainya mencapai 300 miliar dolar, yang dibagi di antara mereka berdasarkan sensus terakhir kaum Yahudi pada tahun 1948.

Kedua, undang-undang tersebut menuntut Arab Saudi untuk membayar kompensasi yang nilainya lebih dari 100 miliar dolar atas kepemilikan Yahudi di kerajaan itu sejak zaman Rasulullah Saw.

Sumber-sumber itu menjelaskan bahwa Arab Saudi merupakan negara Arab yang paling besar dituntut kompensasi. Dikatakan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) Israel untuk menuntut kompensasi dari negara-negara Arab ini, sekarang sedang dikerjakan oleh para ahli senior di bidang hukum internasional, sejarah dan geografi kaum Israel dari universitas-universitas Israel di Bar-Ilan, Bi’r as-Sab’ (Be’er Sheva), Tel Aviv, al-Quds (Yerusalem) dan Haifa, dengan pendanaan khusus yang ditetapkan sebesar 100 juta dolar dipotong dari anggaran Departemen Luar Negeri Israel pada tahun 2012.

Bahkan sumber-sumber itu menegaskan bahwa ada upaya Israel untuk menuntut Iran juga agar membayar 100 miliar dolar saja sebagai kompensasi atas ratusan orang Yahudi Iran yang tewas dan hilang tanpa diketahui nasibnya sampai hari ini (islamtoday.net, 1/1/2012, "Israel Tuntut Arab Saudi 100 Miliar Dolar Atas Kepemilikan Yahudi Sejak Zaman Rasulullah SAW").

btw apa Israel gak mikir juga ya, bahwa mereka udah membantai Juataan kaum Muslimin mulai dari anak-anak sampai dewasa. mereka mau Ngelawak kali ya?
sangat tampak mereka ingin ngebodohin ummat Islam, bergaya sok terdzalimi. padahal sebenarnya merekalah makhluk-makhluk keji terlaknat...!!!

sedikit contoh lihat saja kejadian ini:
Kasus penggunaan bom Fosfor.

dan masih banyak lagi bukti kekejaman mereka. lalu siapakah yang layak dituntut dan menuntut?

Partai Keadilan Dan Pembangunan Maroko Tegaskan Loyalitasnya Pada Istana, Syar'ie-kah hal ini?

2011-12-19T17:39:00.000-08:00

Fakta:
Abdelilah Benkirane Ketua Partai Keadilan dan Pembangunan (PJD) Maroko belum resmi memimpin pemerintah Maroko telah menegaskan loyalitasnya kepada Raja Muhammad VI, dan menegaskan kesetiaannya terhadap istana dalam hal kebijakan luar negeri.

Benkirane berbicara kepada Aljazeera pekan lalu, dan dalam pembicaraannya itu ia menegaskan kembali trilogi politik yang sakit, yang diyakini oleh partainya, yaitu: stabilitas, pelestarian kerajaan Maroko dan reformasi, yakni memerangi korupsi secara umum.

Benkirane dan wakilnya juga menegaskan bahwa pada tahun 1990 keduanya telah merumuskan sebuah dokumen yang di dalamnya gerakan menerima sistem kerajaan (monarki), bahkan di dalamnya mengakui apa yang disebut dengan Imârah al-Mukminîn (kepemimpinan kaum beriman) yang memberikan legitimasi agama bagi raja yang korup dan rezimnya yang banyak melakukan kerusakan di negara ini.

Jadi, Benkirane mengakui dalam dokumen itu bahwa sistem kerajaan (monarki) adalah penjamin integritas teritorial Maroko, juga mengakui bahwa Imârah al-Mukminîn (kepemimpinan kaum beriman) adalah penjamin identitas ke-Islam-an negara, dan tidak mengarah atau jatuh ke dalam cengkeraman jargon-jargon sekulerisme, katanya.

Inilah Partai Keadilan dan Pembangunan (PJD) yang akan memimpin kabinet di Maroko, dan inilah hakikatnya. Pendek kata, keberadaan partai ini justru akan memperpanjang umur rezim kerajaan korup di Maroko (al-aqsa.org, 16/12/2011).

comment:

MONARKI bukan sistem yang sesuai Syariah...hanya KHILAFAH yang sah/ sesuai syariah.

Sistem Pemerintahan Islam (Khilafah) berbeda dengan seluruh bentuk pemerintahan yang dikenal di seluruh dunia; baik dari segi asas yang mendasarinya; dari segi pemikiran, pemahaman, maqâyîs (standar), dan hukum-hukumnya untuk mengatur berbagai urusan; dari segi konstitusi dan undangundangnya yang dilegislasi untuk diimplementasikan dan diterapkan; ataupun dari segi bentuknya yang mencerminkan Daulah Islam sekaligus yang membedakannya dari semua bentuk pemerintahan yang ada di dunia ini. Hal ini karena: Sistem Pemerintahan Islam bukan sistem kerajaan. Islam tidak mengakui sistem kerajaan. Sistem pemerintahan Islam juga tidak menyerupai sistem kerajaan. Hal itu karena dalam sistem kerajaan, seorang anak (putra mahkota) menjadi raja karena pewarisan. Umat tidak memiliki andil dalam pengangkatan raja. Adapun dalam sistem Khilafah tidak ada pewarisan. Akan tetapi, baiat dari umatlah yang menjadi metode untuk mengangkat khalifah. Sistem kerajaan juga memberikan keistimewaan dan hak-hak khusus kepada raja yang tidak dimiliki oleh seorang pun dari individu rakyat. Hal itu menjadikan raja berada di atas undang-undang dan menjadikannya simbol bagi rakyat, yakni ia menjabat sebagai raja tetapi tidak memerintah, seperti yang ada dalam beberapa sistem kerajaan. Atau ia menduduki jabatan raja sekaligus memerintah untuk mengatur negeri dan penduduknya sesuai dengan keinginan dan kehendak hawa nafsunya, sebagaimana yang ada dalam beberapa sistem kerajaan yang lain. Raja tetap tidak tersentuh hukum meskipun ia berbuat buruk atau zalim. Sebaliknya, dalam sistem Khilafah, Khalifah tidak diberi kekhususan dengan keistimewaan yang menjadikannya berada di atas rakyat sebagaimana seorang raja. Khalifah juga tidak diberi kekhususan dengan hak-hak khusus yang mengistimewakannya—di hadapan pengadilan—dari individu-individu umat. Khalifah juga bukanlah simbol umat dalam pengertian seperti raja dalam sistem kerajaan. Akan tetapi,Khalifah merupakan wakil umat dalam menjalankan pemerintahan dan kekuasaan. Ia dipilih dan dibaiat oleh umat untuk menerapkan hukum-hukum syariah atas mereka. Khalifah terikat dengan hukum-hukum syariah dalam seluruh tindakan, kebijakan, keputusan hukum, serta pengaturannya atas urusanurusan dan kemaslahatan umat. [muqadimah Ajhizah ad-Dawlah al-Khilâfah, Penerbit: Dar al-Ummah Pengarang: Hizbut Tahrir. Cetakan I, Tahun 1426 H/2005 M]
wallohu a'lam bisshowab

Ikhwanul Muslimin Mesir Tolak Syariat Islam ?

2011-12-14T05:15:00.000-08:00

Jakarta, Muslim Brotherhood (Ikhwanul Muslimin) yang keluar sebagai pemenang dalam pemilu parlemen putaran pertama di Mesir, sudah menegaskan tidak akan mengorbankan kekebasan dengan menerapkan Syariah Islam. Sinyal perubahan dan pembaruan yang nyata dari Islamisme politik di Mesir?
Pemilu parlemen di Mesir kali ini diikuti empat aliansi politik yang mencakup spektrum politik cukup luas, dari berhaluan kanan, Islam, hingga kiri. Mereka terdiri atas, pertama, Aliansi Liberal terdiri atas Partai Bebas Mesir, Partai Sosial Demokrat Mesir, dan Partai Taqammu.

Kedua, aliansi Islam yang dipimpin Ketua Partai Nour, Emad Abdel Ghafour. Aliansi Islam terdiri atas Partai Nour, Partai Asala, Partai Salafi Kini, dan Partai Konstruksi Pembangunan (sayap politik organisasi Al Jamaah Al Islamiyah). Partai Nour yang berhaluan Salafi bertekad jika memenangi pemilu parlemen akan mendorong pelaksanaan syariah Islam.

Ketiga, Aliansi Revolusi Berlanjut, yang merupakan aliansi elektoral aktivis Revolusi 25 Januari dan berbagai kelompok sosialis. Mereka terdiri atas Partai Aliansi Popular Sosialis, Partai Sosialis Mesir, Partai Kebebasan Kesetaraan dan Pembangunan Mesir, Partai Liberal Now Mesir, dan Koalisi Pemuda Revolusi.

Keempat, aliansi Demokrat yang dipimpin Ikhwanul Muslimin (IM). Aliansi Demokrat menyatukan 12 partai di bawah kepemimpinan Partai Kebebasan Ikhwan dan Partai Keadilan. Aliansi Demokrat juga mencakup Partai Ghad Liberal dan Partai Nasserist Karama.

Wakil Ketua Partai Politik Ikhwanul Muslimin (Muslim Brotherhood), Essam el-Erian mengatakan partainya tidak berniat menerapkan Syariah Islam di Mesir yang merupakan rumah bagi sejumlah besar umat Kristen. "Kami adalah partai moderat dan adil. Kami ingin menerapkan hukum Islam secara adil dengan tetap mempertimbangkan HAM dan kebebasan personal."

Pernyataan el-Erian tersebut dipandang sebagai pertanda paling jelas bahwa IM menjauhkan diri dari partai ultrakonservatif Partai Nour yang menjadi pemenang kedua di belakang mereka. IM menjadi partai tengah, moderat karena sadar bahwa persatuan dan kesatuan dalam kebhinekaan masih menjadi masalah di Mesir. IM lebih terbuka dan moderat, suatu sinyal perubahan Islamisme yang memberi harapan bagi tegaknya multikulturalisme dan pluralisme di Mesir.

Partai Nour ingin memberlakukan Syariah Islam dengan tegas seperti di Arab Saudi. Sejauh ini, Partai Kebebasan dan Keadilan Ikhwanul Muslimin menang pada pemungutan suara Senin dan Selasa, sementara Kelompok Islamis al-Nour Salafi berada di tempat kedua.

Meski kelompok oposisi terbesar Mesir Ikhwanul Muslimin bukanlah penggerak utama demo anti-Mubarak, namun kelompok itu cukup populer. Gerakan Islam yang didirikan Syekh Hasan Al Banna pada 1928 itu, selama ini selalu menjadi momok menakutkan bagi tiap rezim penguasa, dari Raja Farouk, Gamal Abdul Nasser, Anwar Sadat, hingga Hosni Mubarak.

Maka tidaklah mengherankan hanya sehari sejak demo anti-Mubarak meletus pada 25 Januari lalu sebagai dampak dari tergulingnya Presiden Tunisia Zainal Abidin bin Ali, puluhan pemimpin puncak IM ditangkapi Mukhabarat (Dinas Intelijen Mesir) yang dikendalikan Jenderal Omar Suleiman yang kemudian menjadi wapresnya Mubarak.

Para pengamat mengatakan, pemilu pertama sejak tergulingnya presiden Hosni Mubarak itu umumnya berlangsung tertib. Namun sekurang-kurangnya 24 orang tewas dan lebih dari 3.000 cedera dalam bentrokan antara demonstran dan pasukan keamanan menjelang pelaksanaan pemilu.

Hari Jumat (2/12), para demonstran kembali ke Lapangan Tahrir, Kairo, untuk menuntut diakhirinya kekuasaan militer. Ada demonstran yang membawa peti mayat dalam pemakaman simbolis untuk para demonstran yang tewas dalam protes sebelumnya. Pemilu pekan ini adalah memilih anggota Majelis Rendah. Proses pemilu Mesir akan berlangsung hingga Maret.

Jika demonstran prodemokrasi tetap bertahan pada tuntutannya agar Tantawi mengundurkan diri dari pemerintahan sementara atau SCAF, tidak menutup kemungkinan pemilu parlemen yang digelar ini mendapat ganguan serius. Jika pemilu itu gagal, negara itu makin memasuki ketidakpastian politik dan pemerintahan yang jauh lebih berbahaya daripada ketika Mubarak lengser pada 11 Februari lalu.

Barangkali itulah yang dikehendaki kelompok revolusioner Mesir yang tergabung dalam Aliansi Revolusi Berlanjut yang saat ini masih menduduki Tahrir Square. Mereka berharap pemilu parlemen dibatalkan atau minimal ditunda karena jika pemilu parlemen digelar sekarang, mereka akan mengalami kekalahan telak dari kekuatan politik Islam yang tergabung dalam Aliansi Islam dan Aliansi Demokratik yang didominasi Ikhwanul Muslimin (IM).(inilah.com)

Kewajiban Menegakkan Syariah

Sesungguhnya tujuan Allah SWT menciptakan makhluk, menurunkan al-Quran dan mengutus para rasul tidak lain adalah agar Allah menjadi satu-satunya yang disembah dan tidak disekutukan dengan apapun yang lain (QS adz-Dzariyat []: 56).

Pengertian ibadah yang paling khusus adalah menjadikan ketaatan dan ketundukan hanya kepada Allah serta berhukum hanya dengan syariah-Nya. Allahlah yang menciptakan makhluk-Nya, tidak ada sekutu bagi-Nya dalam penciptaan ini. Karena itu, Dia harus dijadikan sebagai satu-satunya yang berhak memerintah. Dialah satu-satunya Pencipta, hanya Dia pula yang berhak memerintah.

أَلا لَهُ الْخَلْقُ وَالأمْرُ

Ingatlah menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah (QS al-A’raf [7]: 54).

Allah SWT juga berfirman:

إِنِ الْحُكْمُ إِلا لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ

Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan yang sebenarnya dan Dia Pemberi keputusan yang paling baik (QS Al-An’am [6]: 57).

Allahlah satu-satunya yang berhak menghalalkan, mengharamkan dan membuat peraturan. Siapapun yang mengklaim berhak ditaati secara mutlak dan berhak membuat peraturan secara mutlak, sungguh ia telah menjadi sekutu bagi Allah SWT dan menempatkan dirinya sebagai tuhan yang lain selain Allah; sama saja apakah ia individu, jamaah, organisasi, institusi, DPR, MPR, parlemen atau apapun namanya.

Setiap orang yang memberikan hak tersebut kepadanya dan mengakui, bahwa mereka berhak untuk melakukannya, maka ia benar-benar telah menyembahnya, selain Allah. Allah SWT berfirman:

اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ

Mereka menjadikan para ulama dan rahib-rahib mereka sebagai tuhan selain Allah (QS at-Taubah [9]: 31).

Adi bin Hatim—sebelumnya seorang Nasrani—berkata, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami tidak menyembah mereka.” Rasulullah saw. Bersabda, “Bukankah mereka itu mengharamkan apa yang telah Allah halalkan dan kalian pun mengharamkannya? Mereka menghalalkan apa yang telah Allah haramkan dan kalian pun menghalalkannya?” Adi berkata, “Tentu seperti itu.” Rasulullah saw. Bersabda, “Itulah bentuk penyembahan kepada mereka.” (HR Ahmad dan Tirmidzi).

Kaum Muslim wajib terikat dengan hukum-hukum Allah SWT dan wajib menerapkannya dalam semua aspek kehidupan (Lihat: QS an-Nisa’ [4]: 65). Karena itu, umat wajib berhukum dengan hukum-hukum Allah dan wajib berusaha agar hukum-hukum itulah yang mengendalikan dirinya. Itu bukan hanya di dalam masyarakatnya saja, namun di semua penjuru dunia. Dengan begitu, mereka akan memimpin masyarakat dengan keadilan Islam. Rasulullah saw. telah menerapkan perintah Allah itu dan senantiasa beliau jalankan hingga wafat. Selama itu, beliau menjadi pemimpin negara, panglima perang, hakim serta rujukan dalam semua urusan dunia dan agama.

Banyak sekali hadis sahih mengenai kewajiban untuk menaati para pemimpin. Hadis-hadis tersebut menunjukkan kewajiban untuk mendirikan negara yang akan menjalankan pemerintahan. Di antaranya yang diriwayatkan dari Anas ra.:

«اِسْمَعُوْا وَأَطِيْعُوْا وَإِنْ اْستُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ كَأَنَّ رَأْسَهُ زَبِيْبَةٌ مَا أَقَامَ فِيْكُمْ كِتَابَ اللَّهِ»

Dengar dan taatilah oleh kalian meski yang dijadikan pemimpin kalian adalah seorang budak Habsyi, yang kepalanya seperti kismis, selama menegakkan Kitabullah (al-Quran) di tengah-tengah kalian (HR al-Bukhari).

Rasulullah saw. juga bersabda:

«لاَ يَحِلُّ لِثَلاثَةِ نَفَرٍ يَكُونُونَ بِفَلاةٍ مِنَ الأَرْضِ إِلاَّ أَمَّرُوْا عَلَيْهِمْ أَحَدَهُمْ»

Tidak halal bagi tiga orang yang sedang berada di padang sahara (melakukan perjalanan jauh), kecuali mereka mengangkat salah seorang dari mereka untuk memimpinnya (HR Ahmad).

Sabda beliau ini sebenarnya merupakan peringatan yang harus diterapkan terhadap jenis-jenis perkumpulan yang lain, yang lebih dari tiga orang. Allah SWT mewajibkan amar makruf nahi mungkar, sementara kewajiban ini tidak akan berjalan dengan baik dan sempurna kecuali dengan adanya kekuatan dan kepemimpinan. Begitu juga kewajiban berjihad, menegakkan keadilan, melaksanakan ibadah haji, mendirikan jamaah, merayakan hari-hari besar Islam (Idul Fitri dan Idul Adha), menolong orang yang dianiaya, menegakkan hukum-hukum Allah dan kewajiban-kewajiban lainnya. Semua itu tidak akan berjalan dengan baik dan sempurna, kecuali dengan adanya kekuatan dan kepemimpinan (Ibnu Taimiyah, Majmû’ al-Fatawa (XXVIII/390-392).

Hal yang sama dikemukan oleh asy-Syaukani dalam Nayl al-Awthâr (9/157), Abu al-Ma’ali al-Juwaini dalam Ghuyats al-Umam (1/15), al-Mawardi dalam Al-Ahkâm as-Sulthâniyah (1/5), al-Qal’i dalam Tahdzîb ar-Riyâsah wa Tartîb as-Siyâsah (1/74).

Sungguh, kaum Muslim telah mengerti dengan baik mengenai pentingnya mereka bersatu di bawah kepemimpinan seorang khalifah yang berhak didengar dan ditaati. Mereka juga sangat menyadari bahaya perselisihan, perpecahan dan tidak adanya kursi kekuasaan bagi seorang imam (khalifah) yang akan mengurusi urusan masyarakat. Ini dibuktikan dengan jelas oleh para Sahabat. Ketika Rasulullah saw. wafat, mereka segera berkumpul untuk memilih khalifah yang menggantikannya. Bahkan mereka mendahulu-kan pengangkatan khalifah daripada memandikan jenazah Rasulullah saw., mengkafani dan menyiapkan pemakamannya.

Para Khalifah silih berganti menduduki kursi Khilafah dan menerima tugas-tugas pemerintahan. Khilafah senantiasa menjadi benteng yang tak tertandingi, yang menjaga Islam dan melindungi kehormatan kaum Muslim dari setiap serangan musuh. Bahkan akhirnya musuh sepakat dalam satu kata tentang pentingnya menyerang ideologi pemerintahan Islam. Mulailah para orientalis menciptakan keraguan dan kebimbangan dalam diri kaum Muslim tentang otoritas syariah Islam. Mereka membangun opini di tengah-tengah masyarakat, bahwa Islam adalah agama yang hanya mengatur hubungan hamba dengan Tuhannya. Islam sama sekali tidak memiliki hubungan dengan urusan politik, ekonomi, sosial dan pendidikan. Bahkan persoalan ini semakin terabaikan ketika masyarakat Islam sudah mengadopsi pendapat para orientalis, bahwa Islam dan hukum-hukumnya berevolusi mengikuti pengkembangan zaman dan tempat.

Para pengikut, pendukung kaum orientalis dan murid-murid mereka di antara orang-orang yang sebangsa dengan kita mulai mengulang-ulang perkataan batil ini melalui berbagai mimbar dan media yang telah dipersiapkan oleh musuh Islam untuk mereka. Tujuannya adalah untuk melenyapkan Khilafah yang menyatukan semua kaum Muslim. Mereka membentuk berbagai organisasi dan partai yang menyerukan agar membuang agama serta mengutamakan ikatan nasionalisme dan kebangsaan daripada ikatan Islam. Inilah yang telah dijadikan sebagai pembuka jalan untuk meruntuhkan Khilafah dan mengerat Dunia Islam, dan menghancur-kannya menjadi negeri-negeri kecil yang lemah, yang kemudian dibagi-bagi untuk kaum kafir penjajah. Sungguh apa yang telah diramalkan Rasulullah benar-benar telah terjadi:

«لَتُنْتَقَضُنَّ عُرَى إلاسْلاَمِ عُرْوَةً عُرْوَةً، فَكُلَّمَا انْتَقَضَتْ عُرْوَةً تَشَبَّثَ النَّاسُ بِالَّتِي تَلِيْهَا، وأَوَّلُهُنَّ نَقْصاً الحُكْمُ، وآخِرُهُنَّ الصَّلاةُ»

Sungguh ikatan Islam akan benar-benar lepas seikat demi seikat. Setiap kali satu ikatan lepas, masyarakat akan menempel pada ikatan selanjutnya. Ikatan Islam yang pertama kali lepas adalah pemerintahan dan yang terakhir adalah shalat (HR Ibnu Hibban).

Sebagaimana yang dikatakan banyak orang: tidak akan mengerti pentingnya obat, kecuali orang yang membutuhkannya. Kami di Libanon mengalami penderitaan seperti yang diderita oleh sebagaian besar negeri-negeri kaum Muslim. Sungguh, kita sangat membutuhkan sistem pemerintahan yang menjamin stabilitas politik masyarakat, yang menjauhkan kita dari berbagai krisis pemerintahan; kita belum keluar dari satu krisis ternyata krisis yang lain sudah bermunculan. Sungguh, kita sangat membutuhkan sistem ekonomi Islam, yang mampu menjamin setiap kebutuhan dasar manusia seperti sandang, pangan dan papan; menjamin semua kebutuhan masyarakat seperti pendidikan, kesehatan dan keamanan. Sungguh, kita berkeinginan kuat untuk melarang riba, menghancurkan monopoli dan penimbunan, meniadakan dominasi dan kekuasaan Kapitalisme yang rakus dan tamak dari setiap masyarakat. Sungguh, kita sangat membutuhkan tata pergaulan yang sesuai syariah Islam, yang akan menjaga kehormatan kaum perempuan dan laki-laki serta menjamin terciptanya suasana yang mencegah manusia berbuat tak ubahnya hewan yang hanya mengikuti tuntutan nalurinya. Sungguh kita sangat membutuhkan kekuatan yang mampu mencegah terjadinya pergaulan bebas, penyebaran miras, dan mampu menerapkan kaidah-kaidah Islam dalam kehidupan umum dan khusus. Sungguh, kita sangat membutuhkan jihad yang merupakan politik luar negeri bagi negara dan bukan sekadar aktivitas peperangan. Sungguh kita sangat membutuhkan kekuatan yang mampu membebaskan saudara-saudara kita yang ditahan musuh, membebaskan al-Aqsha yang diduduki kaum Yahudi, dan mengemban Islam sebagai risalah yang membawa petunjuk dan cahaya ke seluruh penjuru dunia.

Sejak runtuhnya Khilafah hingga hari ini, negeri-negeri kaum Muslim masih mengalami kemunduran, dari satu kehinaan menuju kehinaan yang lebih besar. Dengan lenyapnya Khilafah, kaum Muslim pun kehilangan peran dan pengaruhnya. Namun, dengan izin Allah mereka telah menyadari akan kewajibannya, dan dengan izin Allah, mereka tidak akan mengabaikannya. Sebab, umat Islam sangat rindu untuk menolong Islam dan kaum Muslim, merindukan kembalinya bendera al-’Uqab —Lâ Ilâha illâ Allâh Muhammad Rasûlullâh—menaungi kepala mereka. Mereka sangat rindu untuk merasakan arti kemuliaan yang dulu pernah mereka rasakan sebagai umat, selama ratusan tahun.

Sungguh tidak ada harapan sama sekali untuk mengembalikan kemuliaan umat Islam, kecuali dengan kembali pada agamanya, berjuang untuk mengokohkan hukum-hukum Islam, mengembalikan Khilafah Islam dan mengangkat khalifah untuk memimpin kaum Muslim. Sungguh telah ada kabar gembira (bisyârah) dari orang yang paling jujur dan maksum dari kesalahan, Rasulullah saw. yang menegaskan akan kembalinya lagi Khilafah. Di antaranya adalah hadis dari Hudzaifah ra, yang berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda:

«تَكُونُ النُّبُوَّةُ فِيكُمْ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةٌ عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَرْفَعَهَا ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا عَاضًّا فَيَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا جَبْرِيَّةً فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةً عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ ثُمَّ سَكَتَ»

“Fase kenabian ada di tengah-tengah kalian. Dengan kehendak Allah, ia akan tetap ada, kemudian Dia akan mengakhirinya jika Dia berkehendak untuk mengakhirinya. Lalu akan ada fase Khilafah berdasarkan metode kenabian. Dengan kehendak Allah, ia akan tetap ada, kemudian Dia akan mengakhirinya jika Dia berkehendak untuk mengakhirinya. Lalu akan ada fase penguasa yang zalim. Dengan kehendak Allah, ia akan tetap ada, kemudian Dia akan mengakhirinya, jika Dia berkehendak untuk mengakhirinya. Lalu akan ada fase penguasa diktator. Dengan kehendak Allah, ia akan tetap ada, kemudian Dia akan mengakhirinya, jika Dia berkehendak untuk mengakhirinya. Selanjutnya akan datang kembali Khilafah berdasarkan metode kenabian. Kemudian Nabi saw. diam” (HR Ahmad dan ath-Thayalisi dengan sanad yang hasan).

Kami memohon kepada Allah SWT semoga tegaknya Khilafah ‘ala Minhâj an-Nubuwwah tidak lama lagi. [hizbut-tahrir.or.id]

Ini Pola Permainan Titip Uang Pejabat Pada PNS Muda

2011-12-09T04:32:00.000-08:00

Jakarta - Rekening gendut milik para pegawai negeri sipil (PNS) muda diduga hanya berisi titipan uang milik bos-bos mereka. Para pejabat yang ketakutan harta miliknya diketahui Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK), menitipkan uang haram mereka di rekening milik anak buahnya.

“Kewajiban melaporkan harta kekayaan itu hanya untuk pejabat eselon I dan II. Bodoh sekali kalau para pejabat itu menyimpan uang mereka di rekening milik mereka sendiri. Untuk mencoba mengelabui PPATK, mereka memecah uang mereka ke beberapa rekening. Termasuk pada para PNS anak buahnya,” ujar peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) UGM, Oce Madril, kepada detikcom, Sabtu (9/12/2011.

Oce melihat tidak mungkin PNS dengan pangkat rendah mengumpulkan pundi-pundi hingga miliaran. Tentunya uang korupsi erat kaitannya dengan penyimpangan kewenangan dan kepentingan yang diperjualbelikan. Untuk melakukan hal ini, seorang PNS dengan golongan IIIA atau IIIB harus mendapat persetujuan atasannya. Tidak mungkin hasil mereka bekerja sendiri. Dia pun meyakini uang haram ini mengalir dari atasan tingkat Dirjen hingga bawahan.

“Yang paling mudah dimanfaatkan ya para bawahannya. Rekening milik bawahan mereka dimanfaatkan untuk menampung dana haram itu,” analisa Oce.

Uang itu disimpan selama beberapa waktu. Jika kondisi dinilai sudah aman, maka perlahan-lahan uang itu akan dikembalikan pada pemilik aslinya. Tentunya secara bertahap, karena transfer uang dalam jumlah besar bisa memancing kecurigaan aparat hukum. PNS muda itu juga pastinya kebagian jatah.

“Jadi KPK tidak boleh berhenti hanya dengan mengusut pemilik rekening. Usut terus aliran dana dan semua yang diduga terlibat. Ini bisa dikenai pasal pencucian uang,” tegas Oce. (detiknews.com, 9/12/2011)

Ingin Cepat Kaya, PNS Muda Anut ‘Gayusisme’ & ‘Nazaruddinisme’

2011-12-09T04:30:00.000-08:00

Siapa tidak ingin kaya di usia muda? Sayangnya demi mengejar mimpi itu segala cara dihalalkan, termasuk korupsi dan menyalahgunakan wewenang. Para PNS muda pun diduga sudah menganut ‘Gayusisme’ dan ‘Nazaruddinisme’.
“Jangan-jangan Gayusisme atau Nazaruddinisme sudah menjadi ideologi pragmatis dari PNS muda sekarang. Yakni bagaimana bisa dalam usia muda, berumur tiga puluhan seperti Gayus Tambunan dan Nazaruddin bisa menjadi miliuner,” ujar anggota Komisi III DPR, Martin Hutabarat kepada detikcom, Jumat (9/12/2011).

Martin menilai rekening gemuk PNS muda menunjukkan indikasi adanya keganjilan yang tidak wajar. Dimana seorang PNS muda memiliki uang di rekeningnya dan jauh melebihi gajinya.

“Ini berarti ada keanehan yang mengundang tanda tanya. Dari mana aliran dana itu hinggap ke rekening PNS muda tersebut? Wajarkah mengalirnya? Apakah ada keterkaitan aliran dana tersebut dengan pekerjaan atau posisi PNS tersebut sehari hari? Di instansi mana PNS tersebut berkiprah? Apakah di pajak, bea cukai, kemenkeu, atau BUMN?” tukas Martin.

Martin mengkritik rendahnya hukuman bagi terdakwa korupsi yang membuat para koruptor tidak takut dipenjara. Apa artinya dipenjara 5 tahun kalau setelah bebas masih punya tabungan miliaran rupiah.

“Mereka sudah tahu di Lapas juga hidupnya bisa nyaman asal memiliki uang cukup,” kritik politisi Gerindra ini.

Terkait rekening gendut ini, dia melihat perlu diwaspadai juga jangan sampai rekening PNS muda ini hanya menjadi tempat transit atau penampungan sementara dana-dana hasil korupsi atasannya.

“Teknik-teknik pencucian uang yang canggih dan dengan berbagai macam cara selalu dilakukan untuk menghilangkan bukti-bukti korupsi yang dilakukan,” tegasnya. (detik.com, 9/12/2011)

Presiden SBY Puji Seorang Diktator Yang Memerangi Islam!

2011-12-09T04:27:00.000-08:00

Para penguasa Muslim terus menipu rakyat, berusaha memuji demokrasi. Bahkan satu sama lain mereka saling memuji atas pelaksanaan demokrasi di negerinya. Padahal faktanya, kerusakan demi kerusakan yang dihasilkan, serta diktatorisme yang terjadi. Seperti Perdana Menteri Sheikh Hasina yang dipuji atas pelaksanaan demokrasi, padahal dunia telah mengenal ia sebagai seorang diktator yang terus memenjarakan para pengemban dakwah.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan apresiasi atas kualitas demokrasi Bangladesh yang tidak hanya mendorong kemajuan dalam negeri namun juga bisa menjadi contoh bagi negara lainnya.

“Dengan demokratisasi, semua isu yang berhubungan dengan itu, saya harus memuji cara Bangladesh dan juga kontribusi Bangladesh untuk mempromosikan demokrasi dengan cara yang damai dan stabil, di regional dan juga di dunia,” kata Presiden saat bertemu dan melakukan pembicaraan bilateral dengan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina di Nusa Dua, Bali, Rabu malam.

Padahal sangat jelas, Hasina telah melakukan tindak kekerasan terhadap rakyat sendiri, serta memerangi rakyat, terutama kaum Muslim yang menginginkan penegakkan syariah dan khilafah. Bahkan, Hasinalah yang telah membunuh para perwira tentara di perbatasan. Inikah cara damai yang dimaksudkan?

Kepala Negara mengatakan, kontribusi yang besar tersebut yang akhirnya membuat PM Hasina oleh Indonesia diminta untuk menjadi “co chair” dalam perhelatan Bali Democracy Forum IV yang akan dibuka Presiden Kamis (8/12) mendatang.

“Saya ucapkan selamat datang di Bali, terima kasih atas kesediaan memenuhi undangan ke Bali Democracy Forum dan menjadi “Co-Chair” bersama saya, di acara yang penting ini. Saya harap dan percaya bahwa dibawah “chairman” kita berdua, pertemuan ini akan berlangsung dengan sukses,” kata Presiden yang dalam pertemuan itu antara lain didampingi oleh Menlu Marty Natalegawa, Mensesneg Sudi Silalahi, Seskab Dipo Alam, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Mari Elka Pangestu dan Menpora Andi Mallarangeng.

Sementara itu Perdana Menteri Hasina mengatakan sangat senang bisa memenuhi undangan Presiden Yudhoyono.

“Saya berterima kasih atas undangan yang diberikan pada saya, saya sangat sibuk akhir-akhir ini dan baru kembali dari Myanmar, saya menghadiri ini karena saya menyadari ini isu yang penting dalam Bali Democracy Forum,” kata Hasina.

Pertemuan antara Presiden Yudhoyono dan PM Hasina berlangsung dalam suasana yang hangat dan berlangsung sekitar satu jam. Presiden Yudhoyono dan PM Hasina akan menjadi ketua bersama dalam Bali Democracy Forum IV yang berlangsung pada Kamis (8/12).

Kebohongan Publik

Entah apa yang diharapkan dari seorang Hasina, dan demokrasi apa yang banggakan? Sementara di waktu yang sama, bahkan hingga hari ini, Hasina terus menangkapi dan memenjarakan para pengemban dakwah yang menyerukan penegakkan syariah dan Khilafah. Mereka yang ditangkapi mulai dari para pemuda terpelajar hingga para intelektual Muslim, termasuk dosen universitas yang mendukung Khilafah.

Selain itu, kejahatan Hasina juga telah bekerjasama dengan penjajah Amerika dan India serta memuluskan kepentingan bagi tuannya, sedangkan rakyat ditangkapi dan ditakuti. Hasina pulalah yang telah menerapkan UU Anti Terorisme, yang dibawah UU tersebut rezim berkuasa menjebloskan para pejuang syariah dan khilafah ke penjara, sekalipun tanpa diserta bukti-bukti.

Bukan saja ditangkapi, puluhan para pemuda pejuang syariah disiksa di dalam penjara-penjara. Baru-baru ini saja, dua orang pemuda pengemban dakwah, ditangkapi oleh polisi setia Hasina ketika menempelkan poster yang mengungkap kegagalan Hasina dalam memajukan rakyatnya, malah bekerjasama dengan India. Hasina juga telah membunuh para perwira tentaranya di perbatasan. Apakah ini demokrasi yang dibanggakan?

Hasina pulalah yang telah menyerahkan para tentara Muslim bertekuk lutut di bawah kendali Amerika Serikat. Ini seperti terungkap dalam leaflet yang berjudul “Wahai Muslim! Sheikh Hasina Menyerahkan Anda kepada Salibis Amerika dan Musyrik India, Gulingkan Pemerintahan Pengkhianat sebelum Dia Berhasil”.

Ide demokrasi benar-benar merupakan ide busuk warisan penjajah agar kaum Muslim jauh dari syariah. Haram hukumnya menerapkan demokrasi dalam pandangan Islam. Selama umat berpangku pada demokrasi, maka selama itu pula, umat ini akan terus berada di bawah kendali penjajah.

Umat Islam tidak menginginkan demokrasi atau ide-ide warisan penjajah Barat lainnya. Bukan demokrasi, bukan kapitalisme, tetapi yang umat inginkan adalah syariah dan khilafah. Institusi inilah yang akan menyatukan seluruh negeri Muslim, termasuk Indonesia dan Bangladesh. Insya Allah, Khilafah tidak akan lama lagi. (syabab.com, 8/12/2011)

Perusahaan Asing Kuasai 70% Sumur Migas RI

2011-12-08T02:05:00.000-08:00

Sampai saat ini sumur migas di Indonesia masih dikuasai oleh perusahaan minyak dan gas (migas) asing, hanya 30% yang digarap oleh perusahaan lokal. Pemerintah berharap di 2025 perusahaan migas lokal bisa mencapai 50%.

Hal ini disampaikan oleh Dirjen Migas Evita legowo seperti dikutip dari situs Ditjen Migas, Kamis (8/12/2011).

“Kami harap ke depan, semakin banyak perusahaan nasional yang bermain di migas, tidak hanya sampai di pembelian dokumen lelang tapi diteruskan sampai menghasilkan,” ujar Evita.

Seperti diketahui, dalam lelang penawaran wilayah kerja migas kemarin sudah ada perusahaan migas lokal yang mulai bermunculan dan berani ikut serta dalam tender. Empat perusahan nasional memenangkan lelang, yaitu Eurorich Group Ltd dengan lokasi Kalyani Jambi, PT Anugrah Mutiara Sentosa dengan lokasi South Baturaja Sumatera Selatan, PT Terra Global Vestal dengan lokasi North Baturaja Sumatera Selatan dan PT Mentari Abdi Pertiwi dengan wilayah kerja Kuala Pambuang Kalimantan Tengah.

Evita berharap jumlah ini terus bertambah ke depannya. “Saat ini baru mencapai 30% lebih, mudah-mudahan saja di 2025 nanti capaian perusahan domestik bisa di atas 50%,” kata Evita.

Seperti diketahui, kemarin ada 14 kontrak lelang wilayah kerja migas dan gas metana batubara (GMB) yang diteken pemerintah hari ini. Dari kontrak tersebut pemerintah terima bonus tandatangan US$ 14 juta atau sekitar Rp 119 miliar.

Evita meminta para Kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) yang mendapatkan wilayah kerja migas dari pemerintah untuk melaksanakan komitmennya mengembangkan migas di Indonesia. Tidak ada lagi era jual beli wilayah kerja migas.

Pada masa lalu, diakui Evita, ada masa di mana terjadi jual beli WK migas. KKKS hanya mengikuti lelang migas, namun tidak mengerjakan sendiri WK-nya. Namun saat ini, pemerintah mengharapkan hal tersebut tidak terjadi lagi dan KKKS diminta melaksanakan komitmennya. (detikfinance.com, 8/12/2011)

Hutang Indonesia Makin Bengkak, why, how?

2011-11-25T18:37:00.000-08:00

Kemana..kemana.....Indonesia harus cari tambalan buat Hutangnya yang makin bejibun.....Jumlah utang negara ini terus menggunung, bahkan sudah mencapai Rp1.768 triliun.

Padahal, sepuluh tahun lalu, utang negeri ini masih sekitar Rp1.273 triliun. Itu berarti, tiap tahun jumlah utang negeri ini naik rata-rata sekitar Rp50 triliun.

Bahkan, dalam setahun terakhir tren penambahan utang meningkat. Data Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan menunjukkan pada 2010 jumlah utang pemerintah Rp1.676 triliun. Artinya, dalam kurun setahun terakhir utang bertambah sebesar Rp91,19 triliun.

Bila beban utang dibagi rata kepada penduduk Indonesia yang mencapai 237 juta orang, tiap rakyat termasuk bayi memikul utang Rp7,4 juta.

Jeratan utang kian menyulitkan karena hampir 45% pinjaman itu berbentuk mata uang dolar Amerika Serikat. Akibatnya, sedikit saja terjadi pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, nominal utang pun kian menggembung.

Makin menyedihkan lagi ketika utang yang terus menggunung itu masih ditanggapi biasa-biasa saja oleh pemerintah. Para penyelenggara negara masih nyaman berlindung di balik rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) yang menurun, dari 32% pada 2009 menjadi 26% tahun ini.

Rasio utang terhadap PDB sebesar itu selalu dibilang ‘masih aman’. Lalu muncul logika, ‘karena masih aman, menambah utang pun tidak apa-apa’.

Maka, utang pun menjadi kebutuhan, bukan lagi sekadar instrumen penambah anggaran. Utang-utang baru terus bermunculan, baik utang luar negeri maupun yang berbentuk surat berharga.

Padahal, saat Republik ini dipimpin Megawati Soekarnoputri, sudah ada komitmen dan langkah keluar dari jerat utang. Salah satu kebijakan pemerintahan Megawati ialah membayar kewajiban pokok dan bunga pinjaman kepada IMF sesuai jadwal yang ditetapkan dan memasuki program pengawasan pascakerja sama dengan IMF.

Bahkan, dalam sidang kabinet pada 28 Juli 2003, pemerintahan Megawati memutuskan pemerintahan hasil Pemilu 2004 harus melunasi utang kepada IMF. Betul bahwa rekomendasi itu dijalankan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono pada 2007. Namun, langkah itu justru dibarengi dengan munculnya utang baru kepada lembaga lain. Itu sama saja dengan keluar dari mulut singa masuk mulut buaya.

Kalau kecanduan utang tidak diakhiri, bukan tidak mungkin negeri ini bakal terjerumus dalam kebangkrutan ekonomi. Sinyal itu sudah tampak dari Eropa, ketika Yunani, Italia, Irlandia, dan Portugal terhuyung krisis akibat utang yang menggunung.

Apakah pemerintah di negeri ini akan terus nyaman berlindung di balik rasio utang terhadap PDB yang sebenarnya semu itu? (mediaindonesia.com, 25/11/2011)

Kabar Gembira untuk kaum Hindu tentang Kalki

2011-08-14T01:12:00.000-07:00

Seorang professor bahasa dari ALAHABAD UNIVERSITY INDIA dalam salah satu buku terakhirnya berjudul "KALKY AUTAR" (Petunjuk Yang Maha Agung) yang baru diterbitkan memuat sebuah pernyataan yang sangat mengagetkan kalangan intelektual Hindu.

Sang professor secara terbuka dan dengan alasan-alasan ilmiah, mengajak para penganut Hindu untuk segera memeluk agama Islam dan sekaligus mengimani risalah yang dibawa oleh Rasulullah saw, karena menurutnya, sebenarnya Muhammad Rasulullah saw adalah sosok yang dinanti-nantikan sebagai sosok pembaharu spiritual.

Prof. WAID BARKASH (penulis buku) yang masih berstatus pendeta besar kaum Brahmana mengatakan bahwa ia telah menyerahkan hasil kajiannya kepada delapan pendeta besar kaum Hindu dan mereka semuanya menyetujui kesimpulan dan ajakan yang telah dinyatakan di dalam buku. Semua kriteria yang disebutkan dalam buku suci kaum Hindu (Wedha) tentang ciri-ciri "KALKY AUTAR" sama persis dengan ciri-ciri yang dimiliki oleh Rasulullah Saw.

Dalam ajaran Hindu disebutkan mengenai ciri KALKY AUTAR diantaranya, bahwa dia akan dilahirkan di jazirah, bapaknya bernama SYANUYIHKAT dan ibunya bernama SUMANEB. Dalam bahasa sansekerta kata SYANUYIHKAT adalah paduan dua kata yaitu SYANU artinya ALLAH/TUHAN sedangkan YAHKAT artinya anak laki atau hamba yang dalam bahasa Arab disebut ABDUN.

Dengan demikian kata SYANUYIHKAT artinya "ABDULLAH". Demikian juga kata SUMANEB yang dalam bahasa sansekerta artinya AMANA atau AMAAN yang terjemahan bahasa Arabnya "AMINAH". Sementara semua orang tahu bahwa nama bapak Rasulullah Saw adalah ABDULLAH dan nama ibunya AMINAH.

Dalam kitab Wedha juga disebutkan bahwa Tuhan akan mengirim utusan-Nya kedalam sebuah goa untuk mengajarkan KALKY AUTAR (Petunjuk Yang Maha Agung). Cerita yang disebut dalam kitab Wedha ini mengingatkan akan kejadian di Gua Hira saat Rasulullah didatangi malaikat Jibril untuk mengajarkan kepadanya wahyu tentang Islam.

Bukti lain yang dikemukakan oleh Prof Barkash bahwa kitab Wedha juga menceritakan bahwa Tuhan akan memberikan Kalky Autar seekor kuda yang larinya sangat cepat yang membawa kalky Autar mengelilingi tujuh lapis langit. Ini merupakan isyarat langsung kejadian Isra' Mi'raj dimana Rasullah mengendarai Buroq.

catatan:
Kata Kalki seringkali merupakan suatu kiasan dari “keabadian” atau “masa”. Asal mula nama tersebut diperkirakan berasal dari kata Kalka yang bermakna “kotor”, “busuk”, atau “jahat” dan oleh karena itu "Kalki" berarti “Penghancur kejahatan”, “Penghancur kekacauan”, "Penghancur kegelapan", atau “Sang Pembasmi Kebodohan”. Dalam bahasa Hindi, kalki avatar berarti “inkarnasi hari esok”.
sumber: http://id.wikipedia.org/wiki/Kalki

Pesan:
bagi umat Hindu, cobalah anda pelajari Islam. karena disanalah anda akan temukan jalan kebenaran. konsep tuhan yang benar. mungkin hal diatas bisa kalian pakai untuk sekedar memotivasi kalian agar sudi belajar Islam. sehingga anda lebih rasiaonal dalam mengenal tuhan yang sebenarnya, bukan sekedar doktrin yang tidak akan menentramkan jiwa anda.